JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Penyanderaan terhadap Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens di wilayah Kabupaten Nduga telah berlangsung enam bulan lebih. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir.
Sementara itu, belum juga terlihat langkah-langkah signifikan dan sistematis untuk melakukan pembebasan sandera dan memulihkan keadaan. Namun, yang baru terlihat adalah sejumlah pernyataan pejabat tinggi. Bahkan pernyataan-pernyataan itu bisa saling berbeda, antar satu pejabat dengan pejabat yang lain.
“Tentu itu juga membuat munculnya rasa cemas di tengah masyarakat khususnya di Nduga dan Papua Pegunungan umumnya,” ujar pengamat politik dan hak asasi manusia (HAM) Papua sekaligus Wakil Ketua Perkumpulan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM) Amiruddin al Rahab kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (13/8).
Amiruddin, penulis buku Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme, menambahkan, apa pun yang dikatakan pejabat di Jakarta maupun di Papua, fakta yang tampak saat ini adalah adanya kelompok-kelompok bersenjata yang bisa menguasai dan mengendalikan wilayah di Nduga dan sekitarnya.
Kelompok-kelompok bersenjata itu, lanjut Amiruddin, mampu melakukan penyanderaan dalam waktu yang panjang dan mampu mempertahankan diri dari kejaran aparat penegak hukum dan keamanan.
“Jika keadaan seperti itu terus berlanjut lebih lama lagi, rasa aman dan nyaman warga di Nduga sekitarnya akan menjadi pertaruhannya. Gejala sekarang saja sudah menunjukkan gangguan rasa aman dan nyaman yang kronis. Hal itu tampak dari mengalirnya pengungsian dari kampung-kampung yang terancam ke wilayah sekitar Kenyam,” kata Amiruddin.
Amiruddin menegaskan, jika aksi penyanderaan ini masih belum teratasi dalam sebulan ke depan, masyarkat bisa menilai bahwa pemerintah abai. Aksi penyanderaan tersebut, katanya, bisa terjadi kapan saja dan penyanderaan juga bisa menimpa siapa saja. Persepsi seperti itu, akan berdampak buruk yang lebih luas.
“Karena enam bulan kedua tahun 2023 ini juga menunjukkan mulai memanasnya politik elektoral, maka diperlukan situasi yang aman untuk rakyat bisa menyalurkan hak-hak politiknya, khususnya memilih dan dipilih dalam Pemilu,” katanya.
Dalam nada prihatin mendalam, mantan komisioner Komnas HAM RI ini berharap Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang diamanatkan Presiden Joko Widodo, mengambil langkah strategis.
“Saya berharap agar Wakil Presiden yang diamanatkan Presiden guna mengendalikan Papua sudah seharusnya mengambil sejumlah langkah strategis dan sistematis guna memastikan rasa aman dan nyaman bagi warga di Nduga. Untuk itu pembebasan sandera harus segera dilakukan,” ujar Amiruddin.
Media ini sebelumnya memberitakan, Mehrtens, pilot berkebangsaan Selandia Baru disandera anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogeya setelah pesawat diserang di Lapangan Udara Paro, Distrik Paro, Nduga, Selasa (7/2) lalu.
Dalam penyerangan tersebut, anggota TPNPB-OPM juga membakar pesawat milik maskapai Susi Air. Selain menahan Mehrtens, lima penumpang juga dikabarkan masih dalam penguasaan pasukan TPNPB-OPM.
“Untuk membebaskan Mehrtens, butuh tim khusus untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak baik Pemerintah Nduga, tokoh agama, adat, pemuda, LSM, dan perempuan. Pihak-pihak tersebut diharapkan memberikan masukan, saran kepada tim pencari penyanderaan Philips Marthin. Namun, saya belum tahu apakah tim itu sudah dibentuk atau belum,” ujar aktivis dan pejuang HAM Papua Theo Hesegem kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, Papua Pegunungan, Jumat (10/2).
Menurut Theo, perlu segera dibentuk tim khusus yang melibatkan pihak-pihak di atas guna membebaskan Mehrtens. Pihaknya juga menyesalkan sikap anggota TPNPB-OPM di bawah pimpinan Egianus Kogeya yang membakar pesawat dan menyandera Mehrtens. Seharusnya, kata Theo, pesawat Susi Air tidak perlu dibakar karena pesawat itu melayani masyarakat ke daerah-daerah terpencil. Pilot itu juga memberikan pelayanan masyarakat.
Theo mengaku, menyayangkan aksi pembakaran pesawat Susi Air disertai penyanderaan pilot itu karena mengganggu stabilitas bangsa Indonesia. Aksi itu mungkin dianggap sebagai salah satu cara mendesak pemerintah Indonesia dan dunia Internasional untuk mengakui perjuangan penentuan nasib sendiri. Papua merdeka.
“Saya sangat mengharapkan saudara Egianus Kogeya dan teman-temannya agar pilot dan 15 orang yang disandera pada 7 Februari 2023 itu segera dibebaskan. Saya juga bersyukur karena kabarnya 15 warga yang disandera sudah dibebaskan aparat keamanan atas kerja sama dengan masyarakat,” lanjut Theo
Theo juga mengharapkan agar Egianus Kogeya dan kawan-kawannya memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Mehrtens sehingga dia tidak mengalami rasa takut dan trauma sepanjang hari selama berada tengah hutan. Saya percaya Mehrtens mungkin sedang trauma sehingga Egianus dan kawan-kawannya dapat memikirkan keluarga pilot itu,” kata Theo.
Menurut Theo, upaya pembebasan Mehrtens harus menggunakan pendekatan persuasif dengan Egianus dan kawan-kawan yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, pimpinan Gereja, tokoh adat dan lain-lain.
Penyanderaan tersebut merupakan yang kedua kali setelah aksi penyanderaan tahun 1996 di Mapenduma, Nduga yang diikuti dengan operasi militer di beberapa kampung hingga membuat masyarakat menjadi korban.
“Sebagai pembela HAM saya mengharapakan agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Saya khawatir, masyarakat sipil bisa menjadi korban sehingga langkah terbaik adalah anggota TPNPB-OPM Ndugama segera membebaskan pilot itu. Bila penyanderaan merupakan bagian dari konflik bersenjata, kami mengharapkan pemerintah mengambil langkah mencegah terjadinya potensi kekerasan di tanah Papua,” ujar Theo. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
