KUPANG, ODIYAIWUU.com — Nama Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Kementerian Koordinasi Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Irjen Pol Drs Rudolf Alberth Rodja, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dipertimbangkan sebagai calon Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Selain Rudy, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, dua nama putera NTT lainnya yaitu Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Dr Inocensius Samsul, SH, MH dan Deputi Pengendalian Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Dr Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si juga diserahkan ke Kemendagri untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Tiga nama tersebut akan dipertimbangkan Kemendagri untuk dipilih salah satu sebagai penjabat gubernur menggantikan Gubernur Dr Viktor Bungtilu Laiskodat, SH, M.Si dan Wakil Gubernur Dr Josef Adreanus Nae Soi, MM yang akan berakhir masa jabatan pada 5 September 2023.
“Kami sudah menyerahkan tiga nama calon Penjabat Gubernur NTT. Penyerahan tiga nama itu dilakukan melalui Tata Usaha Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Kamis, 3 Agustus lalu,” ujar Ketua DPRD NTT Ir Emilia Julia Nomleni di Kupang, Jumat (4/7).
Ketiga nama itu kata dia memiliki posisi jabatan yang strategis dan kapasitas yang memadai pada posisi jabatan Eselon I pada lembaga pemerintahan di tingkat pusat.
“Apa yang dilakukan DPRD NTT dalam menentukan calon penjabat Gubernur NTT melalui kesepakatan bersama itu merupakan sesuatu yang baru dan menjadi pendidikan politik yang positif bagi NTT dalam mengusung calon,” kata Emilia Nomleni, anggota DPRD PDI Perjuangan.
Rudy Rodja adalah seorang perwira tinggi Polri. Pria asal Ende, Pulau Flores, kelahiran 31 Mei 1966 adalah lulusan Akpol 1988 yang berpengalaman dalam bidang Brimob. Sejak 2003, ia mengemban tugas sebagai Kasat Brimob Polda Bali. Tiga tahun berselang, ia menjadi Kapolres Tabanan. Tahun 2008, ia menjadi Kapolres Buleleng.
Sejumlah jabatan pernah diemban Rudy. Misalnya, Wadirsamapta Polda Lampung (2009), Widyaiswara Muda Sespim Polri (2010), Karoops Polda Papua (2010), Pamen Polda Papua dalam rangka Dik Sespimti (2011), dan Analis Kebijakan Madya Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2012).
Kemudian Wakapolda Sulawesi Tengah (2013), Wakapolda Papua (2014), Karoprovos Divpropam Polri (2016), Kapolda Papua Barat (2017), Kapolda Papua (2019), dan Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri (2019), dan kini Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
