NABIRE, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelontorkan dana bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2023 sebesar Rp 31.653.950.000. Dana jumbo tersebut diarahkan untuk warga miskin di delapan kabupaten di wilayah adat Meepago (Papua Tengah).
Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr Ribka Haluk, S.Sos, MM mengatakan, penyaluran dana BLT tersebut sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Papua Tengah.
“Dana bantuan langsung tunai ini dikucurkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan diserahkan langsung kepada masyarakat di delapan kabupaten,” ujar Ribka Haluk saat meluncurkan (launching) penyaluran bantuan sosial kemiskinan ekstrem di Kantor Pos Nabire, Nabire, Rabu (13/12).
Menurut Ribka, Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Pemprov Papua Tengah menargetkan angka kemiskinan di wilayah itu turun menjadi nol persen pada tahun 2024. Karena itu, salah satu bukti nyata yang dilakukan saat ini adalah dengan menyalurkan bantuan langsung tunai.
“Program ini sejalan dengan target Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini jumlah masyarakat miskin ekstrim di Papua Tengah sebanyak 71.388 jiwa dan tersebar di delapan kabupaten,” kata Ribka.
Ribka menjelaskan, jumlah warga miskin di masing-masing delapan kabupaten yaitu Kabupaten Nabire sebanyak 9.267 jiwa, Paniai 4.045 jiwa, Puncak Jaya 13.930 jiwa, Puncak 17.852 jiwa, dan Dogiyai 13.719 jiwa. Kemudian Kabupaten Deiyai sebanyak 5.867 jiwa, Mimika 6.115 jiwa, dan Intan Jaya 593 jiwa.
Dari total dana BLT sebesar Rp 31 miliar lebih, akan diberikan kepada 11.107 jiwa warga berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.
“Saya menghimbau kepada para bupati seluruh Papua Tengah untuk tidak ragu-ragu mengintervensi program dan kegiatan kerja tahun 2024 untuk prioritaskan pada pengentasan kemiskinan ekstrim,” kata Ribka mengingatkan.
Selain itu, kepada warga penerima Ribka juga berpesan agar menggunakan bantuan dana dengan baik. Warga yang menerima BLT tahun ini, katanya, tidak akan memperoleh bantuan serupa pada tahun berikutnya.
“Bantuan sosial berikutnya akan diberikan kepada warga lainnya yang sama-sama membutuhkan bantuan dari pemerintah,” kata Ribka, mantan Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Papua yang pernah ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2021.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah Nenu Tabuni menyebut, dana BLT itu bersumber dari Dinas Sosial Tahun Anggaran Tahun 2023.
“Dana bantuan langsung tunai akan diberikan secara tunai melalui Kantor Pos Indonesia. Warga cukup membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan akan dilayani langsung petugas. Kami juga akan langsung mendatangi rumah warga untuk menyalurkan bantuan ini,” ujar Nenu Tabuni.
Besaran dana yang diterima warga setiap kabupaten bervariasi. Kabupaten Nabire mendapatkan alokasi terbesar Rp 11.704.950.000, Dogiyai Rp 2.850.000.000, Deiyai Rp 2.850.000.000, dan Paniai Rp 2.850.00. Kemudian Kabupaten Mimika Rp 2.850.000.000, Puncak Jaya Rp 2.850.000.000, Puncak Rp 2.850.000.000, dan Intan Jaya sebesar Rp 2.850.00.000. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
