KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Puluhan orang melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).
Pengunjuk rasa menagih janji Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH, MAP segera merelisasikan bantuan dana kontrakan yang sudah dijanjikan kepada mereka tanggal 30 Oktober 2023 di depan kantor Kemendagri dan memminta Kogoya segera merealisasikan janji itu sebelum Desember ini.
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tolikara Yotam Wonda SH, M.Si merespon aksi unjuk rasa tersebut sebagai pembohongan publik. Pasalnya, aksi demo yang dilakukan segelitir orang tersebut mengatasnamakan mahasiwa Tolikara seluruh Indonesia.
“Aksi demo yang mengatasnamakan mahasiwa Tolikara seluruh Indonesia adalah pembohongan publik. Mereka (pendemo) bukan perwakilan mahasiswa Tolikara yang tersebar di seluruh koordinator wilayah dari Sabang sampai Merauke,” ujar Yotam kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Rabu (29/11).
Yotam menjelaskan, data terakhir tahun 2023 menunjukkan, seluruh mahasiswa di Indonesia asal Tolikara yang aktif kuliah dan telah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Mahasiswa Tolikara (Simara) Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Bagian Ekbang sebanyak 1.218 orang.
Oleh karena itu, ujar Yotam, mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Rabu (29/11) diprovokasi oleh oknum mahasiswa yang notabene sudah selesai kuliah dan diwisuda. Mereka memanfaatkan data-data palsu atas nama bantuan studi akhir atau dana pemondokan untuk meraup keuntuangan.
“Namun, setelah adanya aplikasi Simara Pemkab Tolikara melalui Bagian Ekbang, semua cara manipulasi data yang dilakukan selama ini sudah tidak bisa sehingga oknum ini melakukan provokasi untuk bikin aksi di depan kantor Kemendagri. Kami berharap adik-adik yang benar-benar kuliah tida terprovokasi atau dihasut oknum-oknum yang selama ini memanfaatkan kalian,” ujar Yotam tegas.
Menurt Yotam, status oknum-oknum yang melakukan provokasi unjuk rasa sudah diketahui Pemda Tolikara sebelumnya. Para mahasiswa asal Tolikara yang sungguh-sungguh sedang menempuh studi sangat mendukung layanan aplikasi Simara dan pola pembayaran bantuan studi akhir by name, by adress, dan by rekening.
“Para mahasiswa yang benar-benar kuliah menyadari sepenuh hati bahwa aplikasi Simara memudahkan mengimput data diri mereka dan tidak ada lagi pungutan liar atau pemotongan-pemotongan dari ketua-ketua dengan alasan biaya administrasi dan lain-lain,” ujar Yotam.
Pihaknya menilai, selama ini aktor-aktor yang melakukan manipulasi data mahasiswa maupun data pemondokan dengan cara manual sudah terutup cela sehingga mereka kehilangan pendapatan ilegal. Modus mereka mendapatkan uang dengan cara ilegal, kata Yotam, sudah dikunci.
“Berdasarkan hasil Focus Group Discussion Rencana Anggaran Pendidikan Otsus beberapa waktu lalu, Pemprov Papua Pegunungan melalui Bapperida menyampaikan agar ke depan bantuan studi bagi mahasiswa akan diambilalih Pemprov Papua Pegunungan dan hanya dibayarkan kepada mahasiswa berprestasi dengan standar indeks prestasi kumulatif, IPK yang akan ditentukan provinsi. Kabupaten hanya menyiapkan data mahasiswa dengan aplikasi Simara,” kata Yotam. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
