JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Selama masa pemerintahan lima tahun belakangan masyarakat Kabupaten Keerom minim dan tidak maksimal merasakan kue di berbagai sektor pembangunan seperti sektor pendidikan, kesehatan, usaha mikro, kecil dan menengah. Biaya para pengusaha lokal yang mengerjakan sejumlah proyek pemerintah tidak dibayar pemerintah daerah melalui dinas atau badan terkait.
“Para pengusaha yang sudah mengerjakan sejumlah proyek tidak dibayar kontrak kerjanya oleh Pemerintah Kabupaten Keerom. Pembangunan selama lima tahun belakangan tidak jalan. Masyarakat tidak punya dana. Bahkan dana otonomi khusus atau otsus Papua untuk Keerom tidak pernah merasakan manfaatnya,” ujar mantan Ketua Dewan Adat Keerom Serfo Tuamis kepada Odiyaiwuu.com dari Arso, kota Kabupaten Keerom, Papua, Senin (22/7).
Menurut Serfo Tuamis, ketidakjelasan kucuran dana otonomi otsus Papua membuat masyarakat Keerom tidak merasakan kehadiran dana otsus tersebut. Ketidakjelasan dana otsus itu yang membuat sebagian masyarakat Papua pernah menolak dana otsus yang dikucurkan negara melalui pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada masyarakat, termasuk masyarakat Keerom.
“Kami di Kabupaten Keerom juga punya dana otsus Papua untuk masyarakat Keerom tetapi kami juga tidak rasakan dana itu. Akhirnya banyak orang asli Papua di Keerom menolak karena kami menganggap otsus Papua gagal akibat tidak ada kejelasan dana otsus lewat bupati,” ujar Serfo, yang mengaku diberhentikan pemerintah dari posisinya sebagai Ketua Dewan Adat Keerom.
Di saat kampanye menuju Pilkada Kabupaten Keerom, Serfo mengaku selaku Ketua Dewan Adat Keerom menjadi pendukung utama kemenangan calon Bupati Piter Gusbager dan wakilnya menuju kursi kekuasaan. Dewan Adat Keerom kala itu, ujar Serfo, malah bekerja mati-matian mendukung pasangannya hingga meraih kursi kekuasaan.
“Kami berharap agar Piter Gusbager akan bekerja maksimal memajukan kabupaten oleh karena dia anak adat. Ternyata, Keerom malah tambah hancur di tangan Pieter selaku bupati sebagai pemimpin formal dan anak adat Keerom. Jadi, kepemimpinan Piter Gusbager selama lima tahun saya anggap gagal membawa Keerom lebih maju dan warganya sejahtera,” kata Serfo tegas.
Menurut Serfo, pada Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 pihaknya meminta masyarakat adat memilih calon pemimpin anak adat asli Keerom. Seorang calon bupati dan anak asli yang memimpin masyarakat dan daerahnya dengan hati tulus dan ikhlas.
“Selama lima tahun ini, anak saya Piter Gusbager sebagai anak asli Keerom gagal dalam memimpin Keerom. Saya mengajak warga masyarakat agar pada Pilkada serentak 2024 kita rame-rame memilih anak asli Keerom yang lain yang sungguh memiliki hati memajukan masyarakat dan daerahnya,” kata Serfo.
Serfo juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera datang ke Keerom untuk melakukan supervisi terhadap pengelolaan dan peruntukan anggaran bersumber dari dana APBN, Otsus maupun DAU dan DAK terhadap bupati dan dinas terkait. Pasalnya, sejumlah sektor pembangunan tak ketahuan hasilnya.
“Saat kampanye, disampaikan bahwa anak ada 100 doktor dihasilkan selama lima tahun. Namun, hingga mau akhir masa jabatan bupati-wakil bupati tidak ada satupun doktor yang dihasilkan. Bahkan para mahasiswa asal Keerom yang studi di Papua maupun luar Papua malah pulang ke kampung halaman masing-masing karena tidak ada dukungan dana otsus dari pemerintah daerah,” tegas Serfo.
Menurut tokoh masyarakat Keerom Lambertus Pekikir, pihaknya setuju pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera datang di Kabupaten Keerom untuk melakukan supervisi pelaksanaan anggaran pembangunan daerah.
“Saya setuju permintaan Ketua Dewan Adat Keerom Pak Srfo agar pihak KPK RI segera turun memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah dan dana otsus Papua di Keerom. Pengelolaan dana otsus di Keerom bermasalah,” ujar Lambertus Pekikir kepada Odiyaiwuu.com dari Arso, Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (22/7).
Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan pembangunan yang tidak jalan di wilayahnya selama ini mengatakan, informasi yang disampaikan di atas merupakan berita hoaks. “Itu berita hoaks,” ujar Gusbager singkat melalui sambungan telepon kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (22/7). (Ansel Deri/odiyaiwuu.com)
