SEBAGAI institusi yang memegang kendali pemerintahan, pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam keteguhan, kebijaksanaan, dan keterbukaan terhadap kritik. Namun, belakangan ini, tidak jarang kita menyaksikan pejabat pemerintah yang menunjukkan sikap terlalu sensitif, mudah mengeluh, bahkan merespons kritik dengan cara yang defensif. Alih-alih menjawab dengan argumentasi yang berbobot atau memperbaiki kebijakan yang dipermasalahkan, beberapa pejabat justru cenderung menghindari diskusi atau malah menyerang balik pihak yang menyampaikan kritik. Fenomena ini mencerminkan pola pikir yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan dan berpotensi merusak kepercayaan publik.
Kritik adalah bagian esensial dari demokrasi. Ia menjadi alat kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Pemerintah yang terlalu sensitif terhadap kritik justru menunjukkan kelemahan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang kuat tidak akan mudah tersinggung, melainkan menjadikan kritik sebagai masukan berharga untuk perbaikan. Jika pemerintah lebih banyak mengeluh daripada bekerja, lalu kepada siapa rakyat harus berharap? Seorang pemimpin sejati harus mampu memilah mana kritik yang membangun dan mana yang sekadar serangan politik, tanpa menjadikan setiap suara berbeda sebagai ancaman.
Sikap reaktif terhadap kritik, seperti menggugat pengkritik, membungkam suara-suara oposisi, atau mengalihkan isu dengan menyudutkan lawan politik, bukanlah solusi. Justru, ini menandakan bahwa pemerintah gagal dalam membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat. Ketidakmampuan menerima kritik hanya akan menciptakan jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah. Masyarakat akan semakin skeptis terhadap kepemimpinan yang lebih sibuk membela diri daripada bekerja untuk menyelesaikan masalah. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, membatasi kritik bukanlah langkah bijak. Sebaliknya, keterbukaan terhadap masukan dari berbagai pihak adalah tanda kepemimpinan yang matang dan modern.
Di negara-negara dengan pemerintahan yang maju, kritik justru dijadikan indikator keberhasilan demokrasi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan. Pemerintah di sana tidak hanya menerima kritik dengan lapang dada, tetapi juga aktif berdialog dengan publik untuk mencari solusi terbaik. Hal ini seharusnya menjadi standar bagi pemerintah kita—bukan malah menunjukkan mentalitas rapuh yang tidak siap menghadapi realitas politik dan sosial. Ketahanan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa banyak kritik yang dibungkam, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menjawabnya dengan tindakan nyata yang berpihak pada rakyat.
Lebih dari itu, pemerintah harus memahami bahwa kepercayaan publik tidak bisa didapat hanya dengan retorika atau pencitraan semata. Kepercayaan itu dibangun melalui konsistensi dalam bekerja, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan sikap terbuka terhadap evaluasi. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang tangguh, bukan yang mudah tersinggung. Pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat tidak akan merasa terancam oleh kritik, karena mereka memiliki kepercayaan diri dalam kebijakan yang dibuat dan memiliki kapasitas untuk melakukan koreksi jika memang ada kesalahan. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang cengeng, tetapi pemimpin yang berani, bijaksana, dan memiliki komitmen nyata untuk melayani.
Oleh karena itu, pemerintah harus berbenah dalam menyikapi kritik. Jangan menjadi pemerintah “tukang cengeng” yang mudah tersinggung dan sibuk membela diri. Sebaliknya, jadilah pemerintah yang kuat, yang mampu mendengarkan dan merespons kritik dengan bijak serta bekerja keras untuk membuktikan kualitas kepemimpinannya. Sebab, pada akhirnya, sejarah hanya akan mengingat mereka yang bertahan dengan keteguhan, bukan mereka yang rapuh karena kritik. Pemerintahan yang matang adalah pemerintahan yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi, bukan sebagai alasan untuk menutupi kelemahan. (Editor)
