OKSIBIL, ODIYAIWUU.com — Bupati Spei Yan Bidana, ST, M.Si memiliki konsep brilian mendorong Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan dimekarkan menjadi tiga daerah otonom baru guna memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat wilayah itu.
Upaya mendorong pemekaran tiga daerah otonom baru tersebut merespon aspirasi masyakakat dan berbagai elemen di Pegunungan Bintang mengingat kabupaten tersebut masih tertinggal dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, negara tetangga.
Tak segan-segan, Bupati Bidana mendorong tiga calon daerah otonom sekaligus kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk dibahas dan disahkan segera. Tiga daerah otonom dimaksud yaitu Calon Kabupaten Ketengban dengan ibukota di Teiraplu, Okmin Papua Pegunungan dengan ibukota di Kiwirok, dan Okmin Papua Selatan dengan ibukota di Iwur.
“Upaya Pak Bupati Pegunungan Bintang mendorong tiga daerah otonom baru di wilayah itu agar pendekatan pelayanan lebih efektif. Kita tahu Pegunungan Bintang juga salah satu kabupaten di Papua Pegunungan yang merupakan wilayah terdepan Indonesia dengan negara tetangga Papua Nugini,” ujar Staf Khusus Bupati Pegunungan Bintang Bidang Promosi Investasi Nasional dan Internasional Gabriel Goa kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Kamis (27/4).
Gabriel menyebut upaya mendorong lahirnya daerah otonom baru di tingkat kabpuaten dan kota di tanah Papua menyusul pembentukan dan pengesahan empat daerah otonomi baru provinsi yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pasca pengesahan empat provinsi baru di tanah Papua, katanya, aspirasi pemekaran di tingkat kabupaten/kota terus bergulir.
Gabriel yang lama bermukim di Jerman menambahkan, dengan luas wilayah 15.683,09 km², Pegunungan Bintang mengoleksi 277 kampung. Kondisi ini diakui Gabriel Bupati Spei dan jajarannya menunaikan tugas dan pelayanan publik maksimal dan merata.
“Saya berpikir keputusan Pak Bupati mendorong pemekaran tiga kabupaten baru adalah jalan terbaik demi kemajuan rakyat ke depan melalui investasi nasional dan internasional pro terhadap masyarakat khususnya orang asli Papua,” lanjut Gabriel.
Gabriel juga menyebut, Pegunungan Bintang merupakan salah satu kabupaten di tanah Papua memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan, misalnya, sangat besar namun masih kabupaten itu masih tersandera keterbatasan infrastruktur jalan dan bandara yang berujung lambannya laju pertumbuhan ekononomi daerah.
“Berdasarkan data, wilayah Pegunungan Bintang didominasi pegunungan kurang lebih 66,09 persen dan perbukitan 27,26 persen. Akibatnya, akses transportasi yang menghubungkan antarwilayah sangat sulit dan selalu mengandalkan pesawat berbadan kecil,” kata Gabriel, yang juga Direktur Institute for Research, Consultation and Information of International Investment, Jakarta.
Hal tersebut, ujar Gabriel, menyebabkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi sedikit lamban dan tertinggal dibanding wilayah lain di Papua. Selain itu, kondisi keterbatasan pembangunan infrastruktur ini membuat rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan pun jauh dari harapan masyarakat.
“Nah, saat ini Pak Bupati sedang gencar-gencarnya menyiapkan sumber daya manusia dengan mengalokasikan dana studi bagi ribuan pelajar dan mahasiswa. Kabupaten-kabupaten baru yang didorong untuk dimekarkan kini membuka peluang dan kesempatan kerja bagi putra-putri asli Pegunungan Bintang untuk bekerja,” katanya.
Gabriel menegaskan, tujuan pemekaran sejatinya adalah memberdayakan SDM asli daerah. Karena itu, pihaknya berharap generasi muda yang sedang menjalani studi di berbagai daerah di Indonesia sungguh-sungguh belajar dan bersiap pulang membangun daerahnya. Selain memanfaatkan ilmu dan pengalaman di bangu kuliah menciptakan lapangan kerja, terbuka peluang masuk dunia birokrat di daerah otonom baru.
“Sebab putra-putri asli Papua Pegunungan Bintang adalah pemilik negeri, asset, dan subyek utama pembangunan di masa depan,” kata Gabriel.
Sejumlah warga masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua sebelumnya juga mengeluhkan minimnya moda transportasi laut yang menghubungkan sejumlah distrik di wilayah itu guna memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari.
Selain itu, perahu motor tempel atau jonson yang merupakan moda transportasi laut guna memasarkan atau membeli kebutuhan sehari-hari dari Oksibol, kota Kabupaten Pegunungan Bintang menuju Jayapura, kota Provinsi Papua, juga masih mengalami kendala serius.
“Selama ini kalau kami bepergian ke sejumlah distrik untuk berjualan atau membeli bahan kebutuhan pokok, jonson masih jadi moda transportasi andalan meski jumlah armadanya masih sangat terbatas. Kalau kami ke Jayapura hanya dua pilihan yaitu menggunakan transportasi darat atau udara,” ujar Menius Deal, warga masyarakat Oksibil kepada Odiyaiwuu.com di Oksibil, Minggu (16/5 2021).
Menurut Menius, bila menggunakan transportasi udara dilayani pesawat berbadan kecil. Sayangnya, ujar Menius, biayanya sangat mahal dan tak dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah yang kebanyakan bermukim di kampung-kampung. (Ansel Deri, Gusty Masan Raya/Odiyaiwuu.com)