JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian didesak segera mengevaluasi dan mencopot dua pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Dua pejabat dimaksud yaitu Penjabat Sekretaris Daerah Drs Madaremmeng dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPAD), Mansur RM.
Madaremmeng dikabarkan terlibat adu mulut dengan salah seorang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Sekretariat Daerah Papua Selatan di Merauke, kota Provinsi Papua Selatan, Kamis (2/2). Adu mulut tersebut nyaris berujung adu jotos.
“Kami menerima informasi, pada Kamis (2/2) dini hari, warga yang sedang berada di sebuah hotel di jantung kota Merauke menyaksikan terjadi perseteruan yang nyaris adu otot antara Penjabat Sekda Madaremmeng dengan salah seorang pimpinan OPD. Tindakan ini sangat memalukan dan mencederai lembaga Kemendagri yang adalah institusi asal penjabat bersangkutan,” ujar Ketua Kompak Indonesia Gabriel Goa melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Senin (6/2).
Menurut Gabriel, informasi terpercaya menyebutkan, ihwal perseteruan itu diduga sikap arogan dan sangat kurang penjabat bersangkutan menjaga dan memperhitungkan perasaan dan harga diri orang di sekitarnya. Karena itu, ia meminta Mendagri Tito Karnavian segera mencopot Penjabat Sekda Papua Selatan.
“Kami nilai yang bersangkutan adalah tenaga ‘droping’ Kemendagri sehingga desakan mencopotnya tepat dialamatkan ke Kemendagri. Dalam proses pendropingan pejabat, sering Kemendagri tidak memperhitungkan karakter dasar dan kemampuan pejabat yang ditugaskan dalam melakukan sosialisasi diri di tengah masyarakat asli Papua. Budaya, tradisi dan psikologi masyarakat setempat harus mendapat perhatian serius jika ingin bertugas di tanah Papua,” lanjut Gabriel.
Gabriel menambahkan, kerap kali terjadi banyak pejabat hasil ‘dropingan’ pusat itu ketika bertemu dengan pimpinan OPD di daerah penugasan selalu bertanya, ‘kamu berasal dari mana dan siapa yang membawa kamu atau merekomendasikan kamu untuk masuk ke lingkungan pemerintahan ini. Kamu orangnya siapa. Atau kamu menjadi pimpinan OPD di sini adalah titipannya siapa?
Gabriel mengingatkan Penjabat Gubernur Papua Selatan Dr Ir Apolo Safanpo perlu melakukan pengawasan terhadap sepak terjang BPPAD), Mansur RM yang oleh banyak pihak berkeberatan atas posisinya memimpin badan itu sekaligus kinerjanya dalam hal penempatan pejabat eselon tiga dan empat di PPS.
“Ada indikasi dan dugaan cukup kuat, yang bersangkutan menempatkan pejabat eselon dua dan tiga di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan atas pesanan dan petunjuk pihak tertentu untuk kepentingan politik Pilkada 2024,” ujar Gabriel.
Gabriel mengatakan, ada seorang tokoh pemuda masyarakat adat Marind yang cukup berpengaruh di Merauke juga sudah pernah angkat suara agar pejabat Pemprov Papua Selatan yang diragukan komitmen dan loyalitasnya kepada gubernur dan berpolitik ‘dua kaki’ harus segera diganti demi kelancaran dan keberhasilan pemerintahan di bawah Penjabat Gubernur Apolo Safanpo.
“Dalam memimpin rapat pengalokasian anggaran pembangunan di daerah, pejabat yang ditugaskan dari pusat itu terindikasi tidak mampu memperhatikan prioritas setiap OPD dalam hal pengelolaan anggaran pembangunan sehingga pimpinan OPD sendiri tidak dapat melakukan pembangunan dalam semangat dan amanah otonomi khusus Papua,” tandasnya.
Selain meminta Mendagri melakukan evaluasi terhadap Penjabat Sekda Papua Selatan, ujar Gabriel, pihaknya juga berharap agar Safanpo melakukan pemantauan dan pengawasan ekstra ketat terhadap Kepala BPPKAD yang diduga merupakan salah satu pimpinan OPD di PPS hasil ‘titipan’ dari salah seorang pejabat teras di lingkungan Kemendagri.
“Pejabat titipan dari oknum pejabat Kemendagri seperti ini harus benar-benar diwaspadai gerak langkahnya yang diduga dapat membahayakan penataan keuangan daerah apalagi yang bersangkutan tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan dan diketahui sangat kurang berprestasi di tempat kerja sebelumnya yaitu di Kabupaten Mamberamo Raya,” kata Gabriel.
Gabriel mengatakan, masyarakat dan semua komponen di Papua Selatan berharap agar perjalanan roda pemerintahan di bawah Safanpo tidak dicederai, dihambat, dan digagalkan oknum pejabat tertentu yang berkepribadian buruk sampai merusak OPD yang dianggap sangat stragtegis, termasuk Setda, BPKAD, dan Badan Kepagawaian Daerah Papua Selatan.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo saat dihubungi untuk mengkonfirmasi hal tersebut melalui sambungan telepon, belum merespon pesan singkat, short messager service (SMS) media ini.
Tokoh Papua Paskalis Kosay menilai, bila langkah Penjabat Sekda Papua Selatan terhadap pimpinan OPD tertentu dalam rangka ketertiban jalannya pemerintahan sah-sah saja. Sebagai atasan penjabat menertibkan bawahan agar pemerintahan berjalan baik.
“Kalau langkah Penjabat Sekda Papua Selatan menertibkan aparat di bawahnya seperti pimpinan OPD dalam rangka gerak pemerintahan baru, saya pikir normal-normal saja, tak perlu dipertentangkan. Ia punya tugas membenahi pemerintahan, termasuk mengatur bawahannya agar kinerjanya bagus demi pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat,” kata Paskalis kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi di Jayapura, Senin (6/2). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)