Forum Komunikasi Multi Pihak Gelar Pertemuan Terkait BPJS Kesehatan di Tolikara - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Forum Komunikasi Multi Pihak Gelar Pertemuan Terkait BPJS Kesehatan di Tolikara

Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara Yosua Douw (tengah) saat memimpin Rapat Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Tolikara di Ruang Rapat Sekda, Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tengah, Selasa (16/5). Foto: Istimewa

Loading

KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tolikara mengatakan, pada Selasa (16/5) berlangsung kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Tolikara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) bertempat di Ruang Rapat Sekda, Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Tengah.

“Forum komunikasi ini digelar untuk membahas berbagai kendala dalam Program Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), sehingga masyarakat yang telah ter-cover pun mendapatkan pelayanan yang kesehatan yang baik,” ujar Sekda Tolikara Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Senin (22/5).

Menurut Yosua, forum tersebut juga bertujuan menjalin komunikasi yang baik dan produktif multi pihak baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Tolikara dengan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pertemuan dimaksud diharapkan agar ada alokasi dana yang dipruntukkan bagi sektor kesehatan serta kemudahan masyarakat mengakses layanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Tolikara Alsen Genongga mengatakan, terkait janji mutu layanan pada tujuh fasilitas kesehatan (faskes) yang belum berkomitmen memenuhi janji layanan tersebut, akan ditindaklanjuti kemudian mengoptimalkan penggunaan data kapitasi di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

“Melalui forum yang berharga ini, saya juga menyampaikan bahwa terkait kepesertaan yang non-aktit dapat diaktifkan kembali sehingga terdapat penambahan kapitasi bagi Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau faskes yang cukup berdampak,” ujar Alsen Genongga.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karubaga dr Sarpa Pabisa, Sp.PK mengemukakan, terkait pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit masih setara dengan Puskesmas, yaitu sebagai faskes.

“Kami berharap agar terjadi peningkatan type RS dari Type 0 Pratama menjadi Type O. Juga ada kerja sarna antara Rumah Sakit Umum Daerah Karubaga dengan BPJS Kesehatan bukan sebagai FKTP melainkan sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut atau FKRTL,” kata dr Pabisa.

Dalam kesempatan tersebut, Pabisa menyampaikan sejumlah hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka peningkatan type RSUD Karubaga. Salah satunya penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit yang seharusnya 50 tempat tidur. Artinya, masih terdapat kekurangan 27 tempat tidur.

“Ini sebagai salah satu syarat dalam peningkatan kelas rumah sakit. Kemudian terkait pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Karubaga, terkendala banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP meskipun dalam prosesnya tidak ada masalah apabila pasien dirawat di RSUD Karubaga. Namun, akan menjadi kendala utama apabila pasien terse but harus dirujuk ke RS lainnya di luar Karubaga,” ujar Pabisa.

Menurutnya, terkait penurunan kapitasi, pada 2022 peserta terdaftar BPJS Kesehatan di RSUD sejumlah 19.000-an peserta. Tahun 2023 tenadi penurunan secara drastis sekitar 15.000-an peserta yang dinon-aktifkan. Hal tersebut terjadi karena kekurangan anggaran yang dialokasikan tahun 2023 sebesar Rp 2.266.233.200.

“Akibatnya, kapitasi yang diperoleh pun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kami berharap agar 1S.000-an peserta yang telah dinon-aktifkan diberikan solusi agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam mendapat layanan kesehatan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Bagian Keuangan Pemda Tolikara mengatakan, terkait peserta dari segmen PBI APBD terjadi penurunan dan 19.000-an menjadi 4.000-an peserta.

Dengan demikian, terjadi penurunan dana kapitasi sehingga ia berharap ada penjelasan terkait penyebab terjadinya penurunan kapitasi tersebut.

Pihak Bagian Keuangan Pemda Tolikara berharap agar ke depan Dinas Kesehatan, RSUD Karubaga, dan BPJS Kesehatan dapat bergabung dalam rapat pembahasan anggaran.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Wamena Dr Frida Yanne Imbiri, MM mengemukakan, terkait dengan pemasangan janji mutu layanan dapat segera terealisasi di tujuh Puskesmas lainnya.

Frida juga menjelaskan, penggunaan dana kapitasi dapat dimaksimalkan di masing-masing FKTP sebesar 60 persen untuk pembayaran jasa medis dan 40 persen digunakan untuk dukungan operasional). Kemudian untuk peningkatan type RS dapat segera direalisasikan sehingga pembiayaannya menambah pendapatan dan RS Karubaga.

“Adanya penurunan jumlah peserta pada segmen PBI APBD itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang disampaikan pada forum sebelum terlaksananya penandatanganan Nota Kesepatakan dan Rencana Keria Tahun 2023 yang dipimpin oleh Bupati Tolikara pada 22 November 2022 bertempat di Karubaga,” kata Frida.

Frida juga mengatakan, KTP merupakan syarat utama agar masyarakat dapat terdaftar dalam Program JKN-KIS. Saat ini Pemda Tolikara dapat meng-cover masyarakatnya sebanyak 4.992 jiwa. Bila ingin dilakukan penambahan dapat disesuaikan dengan alokasi anggaran yang disediakan Pemda Tolikara.

Kepala Puskesmas Karubaga dr Hernika Pareang mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan dana kapitasi yang diterima guna melayani masyarakat secara maksimal. Di masa akan datang, tetap dilakukan evaluasi agar pelayanan kesehatan lebih maksimal lagi.

“Saya juga perlu menyampaikan, terkait akses layanan terkait akses jalan yang kurang baik, kami berharap agar ke depan dapat diperbaiki sehingga memudahkan masyarakat mendapatkan layanan Kesehatan,” kata dr Henrika Pareang.

“Melalui forum yang berharga ini ada beberapa hal yang pertu kita perhatikan dan mencari solusinya bersama. Pertu ada kolaborasi antara pihak Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan berkaitan dengan data peserta yang di-cover dalam Program JKN-KIS agar data yang terdaftar bersifat data real,” kata Yosua.

Pihaknya juga berharap agar BPJS Kesehatan dapat memberikan informasi berkaitan data peserta yang ter-cover pada Program JKN-KIS, karena dana yang dikeluarkan ini merupakan dana subsidi silang sehingga diperlukan data yang akurat antara kedua belah pihak.

“Kemudian berkaitan dengan anggaran akan dilakukan pertemuan secara internal. Kemudian untuk pembayaran 1 persen dan 4 persen IW Pemda telah diproses sejak 17 Mei. Dana lainnya akan didiskusikan kembali secara internal,” kata Yosua lebih lanjut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :