AIRMADIDI, ODIYAIWUU.com — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemuda Katolik yang berlangsung di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Kamis-Minggu (26-29/5) merupakan momentum organisasi untuk menentukan arah gerak organisasi dengan merumuskan program-program kerja visioner yang akan disahkan melalui mekanisme pleno dan dijalankan selama periodesasi tiga tahun kedepan.
Salah satu gugus tugas baru yang masuk dalam komposisi struktural organisasi Pemuda Katolik kali ini adalah Gugus Tugas Papua. Gugus tugas ini dibentuk pasca Kongres Pemuda Katolik di Semarang, Jawa Tengah. Melalui gugus tugas ini Pemuda Katolik menegaskan komitmen keberpihakan organisasi terhadap isu-isu yang berkembang di tanah Papua dan ikut berperan mencari alternatif solusi yang dapat mengurai benang kusut persoalan yang selama ini melilit tanah Papua.
Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengatakan, kehadiran Gugus Tugas Papua sebagai upaya bersama untuk penguatan kapasitas orang muda di tanah Papua selaku lokomotif perbaikan persepsi, baik terhadap maupun dari masyarakat Papua sebagai bagian dari komunitas nusantara.
“Persoalan Papua adalah persoalan Indonesia. Pemuda Katolik sebagai salah satu stakeholders penting harus berkomitmen mendorong penyelesaian persoalan di tanah Papua. Pemuda Katolik harus menjadi fasilitator efektif yang mampu menjembatani dialog Papua-Jakarta,” ujar Gusma kepada Odiyaiwuu.com melalui keterangan tertulis yang diperoleh dari arena Workshop (Lokakarya) Rakernas Pemuda Katolik Airmadidi, kota Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (27/5).
Dalam Rakernas Pemuda Katolik kali ini, Gugus Tugas Papua mengadakan workshop, lokakarya guna menggali gagasan-gagasan bernas dari peserta workshop, yang akan dijadikan sebagai bahan baku gugus tugas untuk merumuskan program kerja konkret, yang diharapkan dapat membawa dampak perubahan positif bagi kebaikan bersama di tanah Papua.
Ketua Departemen Gugus Tugas Papua Pemuda Katolik Melkior NN Sitokdana yang didapuk memimpin jalannya workshop memaparkan garis besar keberadaan Gugus Tugas Papua lengkap dengan clustering isu-isu sosial yang terjadi selama ini di Papua.
Melkior, putra Papua dari Pegunungan Bintang yang juga dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah, menambahkan, guna memperkuat kinerja gugus tugas pihaknya juga membuat mapping urgensi isu, prioritas kerja, kerangka kerja, protap substansi advokasi dan bantuan hukum serta dan protap public statement yang merupakan road map bagi gugus tugas dalam mengelola isu-isu publik lalu menyodorkan alternatif solusi bagi isu-isu yang berkembang.
Pada sesi dialog interaktif yang dipandu Bidang Riset dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Pemuda Katolik Atanasius, para peserta workshop yang mayoritas terdiri dari Pengurus Pemuda Katolik Komda Papua dan Komda Papua Barat, serta utusan Komda dan Komcab dari berbagai daerah berlangsung komunikatif dan solutif. Antusiasme peserta yang memberikan kontribusi pemikiran bernas, guna mengatasi berbagai persoalan di tanah Papua begitu tinggi.
Dari beberapa persoalan yang diangkat berdasarkan situasi riil yang dialami oleh masyarakat Papua. Misalnya, persoalan hak-hak masyarakat adat, terutama hak ulayat tanah. Termasuk persoalan pendidikan, SDM, demokrasi, populasi OAP, kekerasan dan pelanggaran HAM menjadi perhatian serius dari peserta workshop untuk merumuskan program kerja ke depan.
Di sektor pendidikan, para peserta mengkritisi realitas sistem pendidikan yang kini terjadi di Papua. Realitas degradasi sistem pendidikan baik pendidikan swasta milik Gereja maupun sekolah-sekolah negeri saat ini di bumi Cendrawasih, memperburuk pengembangan sumberdaya manusia Papua yang pada gilirannya tidak mampu bersaing dalam dunia kerja maupun sektor-sektor strategis lainnya.
Delegasi dari Komda Papua Barat yang hadir menyuarakan pentingnya peran pemuda Katolik dalam mendorong perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat berbasis potensi lokal.
Usul konkrit Sekretaris Komda Papua Barat Paulinus Waru yakni agar Pemuda Katolik melalui gugus tugas mengkaji secara ilmiah dan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk dinas khusus yang menangani masyarakat adat di tanah Papua.
Ketua Komda Papua menegaskan, persoalan pendidikan dasar, sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai bidang ekonomi, demokrasi, masalah kekerasan dan pelanggaran HAM. Selain itu, persoalan literasi digital menjadi fokus perhatian dari Komda Papua.
Masukan dari cabang dan daerah dari Papua maupun Papua Barat menjadi acuan bagian gugus tugas untuk merumuskan dan menjalakan program yang sifatnya edukatif, sosialisasi, advokasi dan media handling. Untuk menjalankan program-program tersebut gugus tugas akan berkolaborasi dengan semua pengurus dari tingkat cabang hingga pusat. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
