JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Anthonius M Ayorbaba, SH, M.Si, Selasa (26/3) tampil sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan pengelolaan media online yang diselenggarakan Asosiasi Wartawan Papua (AWP) di Suni Hotel Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Dalam kegiatan tersebut, Ayorbaba, pria kelahiran Kabupaten Yapen Waropen, membawakan materi Pentingnya Legalitas Hukum Bagi Pers Papua Menghadapi Era Digital di hadapan para pengelola dan redaktur sejumlah media online berbasis di seluruh wilayah tanah Papua.
Menurut Ayorbaba, pelatihan yang digelar asosiasi sangat penting di tengah upaya percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Pelatihan pengelolaan media online ini penting bagaimana pengelola media dan jurnalis menangkap peluang ambil bagian dan terlibat bersama pemerintah dan stakeholder dalam pembangunan. Karena itu, pelatihan ini harus dimanfaatkan oleh pimpinan media dengan baik khususnya orang asli Papua,” ujar Ayorbaba melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Selasa (26/3).
Ayorbaba mengatakan, membangun Indonesia dari Papua membutuhkan pula koordinasi dan kerja sama semua pihak, baik masyarakat, pemerintah daerah maupun media. Karena itu, diperlukan sinergitas, koordinasi antar semua pemangku kepentingan demi kemajuan pembangunan masyarakat dan daerah.
Ayorbaba juga mengingatkan, aspek legal formal dan hukum terbitnya sebuah media sangat penting. Termasuk asosiasi wartawan di mana bila menghendaki asosiasi tersebut kuat maka perlu ditopang dengan aspek legal formal dan hukum.
“Rekan-rekan putera-puteri asli Papua anggota Asosiasi Wartawan Papua yang mempunyai media mesti mendaftarkan hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia agar terdaftar dan memiliki aspek legal formal dan hukum,” ujar Ayorbaba.
Pihaknya mengapresiasi pelatihan yang digelar tersebut dengan harapan para pengelola maupun jurnalis mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas personal wartawan orang asli Papua agar lebih mudah dalam menunaikan tugas-tugas jurnalistik.
“Pelatihan ini sangat penting untuk wartawan orang asli Papua meningkatkan kapasitasnya. Bahkan, penting agar wartawan orang Papua mampu melihat pembangunan Papua secara. Satu hal penting yang perlu diingat, jika ingin membuat media mesti memiliki hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Ayorbaba.
Selain itu, Ayorbaba menilai kehadiran media dan wartawan sangat penting di tengah pembangunan. Dalam konteks Papua, upaya memajukan masyarakat dan daerah diperlukan kerja kolaboratif antar semua stakeholder. Kemajuan Papua berhasil bila dilakukan melalui kerja sama harmonis, termasuk dengan media.
Ketua Asosiasi Wartawan Papua Elisa Sekenyap sebelumnya mengatakan, asosiasi para jurnalis orang asli Papua tersebut berdiri tahun 2017 dengan nama Forum Calon Pimpinan Papua. Forum ini didirikan oleh sejumlah jurnalis Papua berupa komunitas kecil yang juga terhimpun dalam grup WhatsApp.
Grup ini, kata Elisa, bukan sekadar wadah diskusi namun melangkah jauh melalui kegiatan pengelolaan dan penggunaan media online guna menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat.
Menurut Elisa, sejak forum terbentuk hingga berubah jadi Asosiasi Wartawan Papua ada harapan agar para jurnalis asli Papua berkumpul melalui satu wadah. Asosiasi ini juga bukan sekadar wadah belajar menulis dan mengelola media, bisnis media, public speaking atau belajar bahasa-asing.
“Namun, lebih dari para wartawan saling menopang untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri dalam kerja-kerja jurnalistik. Sebagai putera-puteri asli Papua para wartawan yang terhimpun dalam asosiasi ini harus bisa mengawal pelaksanaan otonomi khusus atau otsus Papua,” ujar Elisa melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Senin (25/3).
“Para jurnalis asli Papua harus mengawal implementasi di tanah Papua melalui medianya masing-masing sekaligus bentuk tanggung jawab konkrit media sebagai salah satu pilar demokrasi. Kita tahu, otsus Papua menyentuh berbagai aspek di tingkat implementasi seperti urusan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain,” ujar Elisa.
Sukses penyelenggaraan pelatihan tersebut, sebut Elisa, merupakan pergumulan pengelola media Papua dan wartawan selama ini. Namun, bukan sekadar menyentuh aspek ketrampilan maupun manajemen bisnis tetapi juga menyasar pengembangan sumber daya manusia jurnalis agar menghasilkan karya-karya yang kredibel sebagai persembahan kepada publik, terutama pembaca.
Hal tersebut merupakan salah satu misi konkrit penjabaran visi Asosiasi Wartawan Papua, yaitu menjadikan asosiasi sebagai wadah pemersatu, pengkaderan, dan pendidikan di bidang jurnalistik. Kelembagaan media yang baik ditopang sumber daya mumpuni akan menghasilkan karya jurnalistik yang kredibel dan dipercaya publik. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
