OKSIBIL, ODIYAIWUU.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang Titus Lao Mohy, S.Si, M.Si melantik 170 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang tersebar di 34 distrik (kecamatan) bertempat di aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Negeri Oksibil, kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pengunungan, Kamis (4/1). Pelantikan tersebut merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
“Saudara dan saudari yang dilantik sebagai anggota PPD hari ini merupakan perpanjangan tangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat distrik. Tugas saudara dan saudari sekalian yaitu membantu KPU melaksanakan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 di distrik masing-masing,” ujar Titus melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Kamis (5/1).
Menurut Titus, selama ini banyak pihak memandang atau beranggapan, PPD merupakan bagian dari tim sukses figur atau partai politik tertentu. Karena itu, ia mengingatkan agar kesan tersebut harus dihilangkan anggota PPD dan bekerja sesuai peraturan perundang-undangan, PKPU, dan petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
“Saya berharap agar para anggota PPD yang baru dilantik menaati semua ketentuan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu, pesta demokrasi di Pegunungan Bintang terutama di distrik masing-masing distrik. Ingat, PPD bukan tim sukses tetapi penyelenggara Pemilu. Hal ini harus dibuktikan anggota PPD dalam keseluruhan proses dan implementasi tahapan Pemilu di lapangan,” lanjut Titus, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Yahukimo.
Titus menegaskan, bila terjadi persoalan di tingkat PPD para penyelenggara di tingkat terebut harus menyelesaikannya berpijak pada regulasi. Karena itu, persoalan yang terjadi di distrik tak perlu dibawa ke tingkat kabupaten untuk diselesaikan di sana.
“Saudara semua terpilih sebagai anggota PPD dari sekian banyak pelamar karena dianggap mampu dan layak. Untuk itu saya harap agar kepercayaan ini harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab dalam kerja-kerja PPD di distrik,” lanjut Titus.
Menurut Titus, mantan wartawan, selama penyelenggaraan Pemilu 2024, tugas dan tanggungjawab PPD sangat berat dan kompleks mengingat hal tesrebut terkait nasib para calon wakil rakyat mulai dari DPRD tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga DPR RI dan DPD RI dalam keseluruhan proses dan tahapan serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
“Saya berharap agar ketua dan anggota PPD berkoordniasi dengan KPU bila muncul berbagai hal teknis yang merintangi tahapan Pemilu di tingkat distrik. Karena dalam Pemilu tentu akan berhadapan dengan nasib para caleg, termasuk dalam Pilpres. Semua kepentingan berpotensi masuk di distrik yang membuat konsentrasi penyelenggara terganggu,” lanjut Titus.
Oleh karena itu, lanjut Titus, para anggota PPD itu harus menyiapkan diri baik secara aturan maupun mental psikologis secara baik. Dengan demikian, pelakasanaan Pemilu di masing-masing distrik dapat berjalan dengan baik.
“Saudara dan saudari yang dilantik perlu bekerja secara profesional berpijak regulasi dan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kalian yang dilantik adalah sebagian besar pencari kerja sehingga harus menjaga nama baik di tengah masyarakat,” tegas Titus.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pegunungan Bintang Yanus Tepmul mengemukakan, KPU dan Bawaslu itu satu rumah namun beda kamar. Tahapan yang dilaksanakan saudara-saudara KPU dan PPD akan diawasi rekan-rekan Bawaslu dan Panwaslu tingkat distrik.
“Sehingga persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara baik dan selalu mengutamakan kepentingan daerah. Komunikasi dibangun antar PPD dan Panwaslu agar tahapan Pemilu di masing-masing distrik dapat berjalan dengan baik. Penyelenggara dan pengawas jangan jadi aktor pemicu masalah di didistrik sehingga dihindari perlu dijauhi,” ujar Yanus.
Wakil Kapolres Pegunungan Bintang Kompol Willy Brordus Ansiga menegaskan, banyak masalah di Pegunungan Bintang sehingga saudara-saudara PPD sedapat mungkin agar menghindari hal-hal yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
“PPD harus kerja sesuai aturan yang diberikan. Jangan ciptakan masalah di tingkat distrik. Kami berharap kita semua menjaga situasi kamtibmas di Pegunungan Bintang. Tujuannya, agar Pemilu sebagai agenda nasional berjalan lancar, aman, dan terkendali,” kata Willy.
Para anggota PPD juga diambil sumpah oleh Pendeta Alnfons Yeimo mewakili Protestan dan Pastor Leonardus P mewakili Katolik. Usai prosesi pelantikan diikuti dengan arahan dari Titus Lao Mohy, diikuti Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik Maria Yusinta, Divisi Teknis Anselmus Uopmabin, Divisi Hukum dan Pengawasan Decki Dogopia, Divisi Data Hitigie, dan Divisi Parmas dan SDM Wetipo. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
