SORONG, ODIYAIWUU.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tolikara Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr KH Ma’ruf Amin didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin bersama jajaran kementerian dan lembaga selama kunjungan di tanah Papua selama Senin-Jumat (3-7/6).
Menurut Imanuel, salah satu agenda penting Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin adalah acara Peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, kota Provinsi Papua Barat di Hotel Aston, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (7/7/2024).
“Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Wakil Presiden bersama jajaran pemerintah pusat terkhusus jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang telah merancang sedemikian rupa program dan kegiatan yang berpihak kepada orang asli Papua,” ujar Imanuel kepada Odiyaiwuu.com saat menghadiri peluncuran RIPPP dan SIPPP dari Sorong, kota Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (8/6).
Menurut Imanuel, konsep RIPPP dan SIPPP merupakan langkah terobosan efektif mengingat selama pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua sejak 20 tahun silan masih terdapat ketertinggalan di berbagai sektor pembangunan di bumi Cenderawasih,
Oleh karena itu, lanjut Imanuel, lulusan Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, memasuki 20 tahun otsus jilid kedua diharapkan terjadi perubahan di semua aspek terutama insfrastruktur, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan bidang politik yang lebih menyebtuh kebutuhan orang asli Papua.
“Konsep baru Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua yang didispkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan pelaksanaan benar-benar menyentuh atau menyasar kebutuhan orang asli Papua,” ujar Imanuel lebih lanjut.
Emanuel menambahkan, peluncuran RIPPP dan SIPPP sangat strategis karena di dalamnya termuat rancangan program dan kegiatan yang benar-benar berpihak kepada orang asli Papua. Selain itu, pengawasan akan diperketat dari awal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sehingga benar-benar menyasar berbagai sektor pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar orang asli Papua.
“Kami juga berharap agar dalam perencanaan dan penganggaran benar-benar berpihak kepada orang asli Papua sehingga otsus Papua jilid kedua benar-benar menyentuh kebutuhan orang asli Papua sebagaimana cita-cita Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” kata Imanuel.
Sedangkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kesempatan tersebut menekankan sejumlah pesan strategis dalam upaya percepatan pembangunan di tanah Papua. Pertama, ia meminta desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041 disusun dan diimplementasikan.
Selain itu, ia meminta memastikankan perencanaan dan penganggaran program-program ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat orang asli Papua dan fokus pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan penanggulangan stunting sehingga mampu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Papua.
Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa upaya implementasi program-program tersebut perlu didukung penguatan koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Kemudian ia mengharapkan agar pemanfaatan SIPPP dioptimalkan.
Menurut Ma’ruf Amin, SIPPP tidak hanya menjadi alat dalam pemantauan dan evaluasi percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua, tetapi juga sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi.
“Saya mengharapkan adanya perluasan pelibatan orang asli Papua dalam penyusunan rencana aksi pembangunan percepatan Papua setiap periodenya demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua,” kata Ma’ruf Amin.
Selain itu, Ma’ruf Amin mengharapkan proses percepatan pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. “Saya harap seluruh pemangku kepentingan dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” katanya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam sambutannya mengatakan, ada tiga jenis perencanaan pembangunan dalam visi Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera yang terkandung dalam RIPPP dan SIPPP.
Pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat menuju Papua Sehat. Dengan demikian, diharapkan angka prevalensi stunting turun hingga di bawah 10 persen pada tahun 2041, umur harapan hidup meningkat serta seluruh kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria.
Kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerjasama menuju Papua Cerdas. Sehingga, harapan lama sekolah di wilayah Papua pada tahun 2041 ditargetkan dapat mencapai 15-16 tahun.
Ketiga, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing menuju Papua Produktif. Dalam misi ini, diharapkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka dapat turun masing-masing menjadi 5,8-2,82 persen dan 4,11-1,73 persen pada tahun 2041. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
