MANOKWARI, ODIYAIWUU.com — Sekitar Maret 2022, Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) memilih kembali Drs Dominggus Mandacan sebagai Ketua KONI Papua Barat Dominggus Mandacan dan dua formatur yaitu Dr Ir Bambang Nugroho dan Sandra Mandosir. Sesuai aturan, Ketua KONI Papua Barat Bersama dua formatur menyusun struktur pengurus KONI Papua Barat yang baru.
“Tiba-tiba ada susunan pengurus yang ‘dibentuk’ atau ‘disusun’ oleh prang tak dikenal. Bahkan kepengurusan ‘fiktif’ KONI Papua Barat sudah ‘disahkan’ KONI Pusat. Saya minta Penjabat Gubernur Papua Barat Pak Paulus Waterpauw memberi atensi, perhatian pada kasus ini. Ada nuansa berbau nepotisme sejumlah mantan pengurus lama,” ujar Yan Christian Warinussy SH, advokat senior di Papua Barat kepada Odiyaiwuu.com dari Manokwari, Senin (4/7).
Warinussy juga mengaku, dirinya pernah menerima pengaduan dari sejumlah atlet cabang olahraga (cabor) PON Papua Barat yang hingga selesai event sama sekali belum menerima honor bahkan bonusnya. Kondisi ini, katanya, sungguh memprihatinkan.
“Padahal KONI Papua Barat sudah menerima kucuran dana dalam jumlah cukup besar dari hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang pernah menimpa KONI Papua Barat di masa kepengurusan lama, hendaknya menjadi pembelajaran penting pada pengurus yang baru di bawah Ketua KONI Papua Barat yang baru Pak Dominggus Mandacan,” tandas Warinussy.
Pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Inspektorat setempat melakukan audit terhadap pengelolaan dana KONI Papua Barat sebelum terjadi pemilihan pengurus baru. Prestasi dan kesejahteraan para atlet selama pelaksanaan PON Papua mengenaskan.
“Bagaimana mungkin beberapa pengurus KONI Papua Barat bisa ‘terlihat lebih sejahtera’ dibanding para atlet? Bagaimana bisa ada pengurus KONI Papua Barat yang senantiasa mendapat ‘pengawalan’ dari aparat keamanan? Bagaimana mekanisme alokasi penganggaran untuk hal seperti itu? Saya kira aparat penegak hukum di Manokwari dan Papua Barat bisa melirik pula aspek pengelolaan dana di KONI Provinsi Papua Barat,” lanjut Warinussy. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
