JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai bersama sejumlah perwakilan elemen warga Rabu (25/5) menyambangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.
Para wakil rakyat dan perwakilan elemen warga bertujuan melakukan audiensi dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si dan jajarannya guna menyampaikan aspirasi warga masyarakat Dogiyai terkait rencana pembangunan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) di Mowanemani, kota Kabupaten Dogiyai namun ditolak warga.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Dogiyai Simon Petrus Pekei didampingi lima anggota DPRD bersama perwakilan warga bertemu Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Bintelkam) Polri Komjen Pol Drs H. Suparni Parto Setiono, MM menyampaikan aspirasi warga di ruang Rapat Bintelkam Polri, kawasan Trunojoyo, Jakarta.
“Di Dogiyai tidak ada tanah milik pemerintah daerah. Kantor instansi pemerintah yang ada pun masih hak ulayat milik warga. Kalau rencana mau bangun kantor Mapolres Dogiyai itu mau bangun di mana,” ujar Pekei yang juga Wakil Ketua DPRD Dogiyai retoris melalui keterangan tertulis yang diperoleh Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (25/5).
Menurut Pekei, rencana pihak kepolisian membangun kantor Mapolres Dogiyai tentu sulit terwujud mengingat tidak ada tanah milik pemerintah daerah. Saat ini, di wilayah Dogiyai semua tanah di sana merupakan tanah komunitas masyarakat adat.
Sejumlah anggota Pansus DPRD Dogiyai juga mengatakan, sejak rencana pembangunan Mapolres situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (kantibmas) kurang kondusif pengiriman personil aparat keamanan dalam jumlah besar sehingga terkesan Dogiyai dalam keadaan darurat kantibmas.
Sementara itu, tokoh masyarakat Dogiyai Agus Iyai dalam kesempatan itu meminta Kapolri Listyo dan jajarannya menghentikan pengiriman kekuatan personil keamanan ke Dogiyai karena wilayah kabupaten itu bukan dalam zona darurat kantibmas.
“Dogiyai bukan zona darurat kantibmas. Atas nama warga masyarakat saya meminta Polri menghentikan pengiriman jumlah personil Dogiyai agar suasana kantibmas di wilayah tetap terjaga,” ujar Iyai.
Untuk itu, Iyai berharap agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri dan jajarannya serta memberikan atensi atas langkah-langkah yang ditempuh terkait rencana kehadiran Mapolres Dogiyai.
“Kami minta Pak Kapolri melakukan evaluasi kinerja Kapolda Papua serta jajarannya sekaligus memberi atensi terhadap kepolisian di bawahnya agar dalam menjalankan tugas dan menegakkan hukum selalui menggunakan pendekatan yang lebih humanis,” katanya
Koordinator Solidaritas Rakyat Papua (SRP) Dogiyai Benny Goo menjelaskan, kriteria dan persyaratan pembangunan Mapolres Dogiyai saat sementara tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sehingga Kapolri diminta segera menerjunkan tim ke Dogiyai guna melakukan uji petik kelayakan rencana kehadiran kantor Mapolres di wilayah itu.
“Kami melihat rencana pembangunan kantor Mapolres Dogiyai terkesan dipaksakan. Padahal, rencana kantor itu tidak memenuhi kriteria dan persyaratan. Kami minta Kapolri membentuk tim uji kelayakan guna memastikan apakah di Dogiyai pantas atau tidak membangun sebuah kantor Polres,” katanya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
