NABIRE, ODIYAIWUU.com — Presiden Joko Widodo dalam lawatan resminya ke Papua meninjau juga proyek pembangunan Bandara Internasional Douw Aturure di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire dengan biaya bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahapan pertama bakal dibangun terminal berkapasitas 8.000 penumpang. Dalam rencana, kapasitas bandara itu bakal menampung 15 ribu penumpangnya.
“(Bandara Douw Aturure) ini akan menjadi bandara besar karena bisa menjangkau delapan kabupaten. Tahapan pertama, terminal akan dibangun (berkapasitas) 8.000 penumpang terlebih dahulu. Tapi rencana besarnya 15 ribu kapasitas penumpangnya. Ini memang (bandara) besar,” ujar Presiden Joko Widodo di lokasi proyek, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire mengutip Detik.com, Rabu (20/12/2017). Delapan kabupaten dimaksud yaitu Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Waropen, dan Kaimana.
Sayangnya, proses pembangunan bandara jumbo di wilayah Meepago yang termasuk dalam proyek strategis nasional itu terancam mangkrak akibat belum ada kejelasan kucuran dana bersumber APBN tahun 2022. Padahal, sesuai target proses pembangunan sudah rampung akhir tahun 2022.
“Kami sangat sayangkan bila tahun ini tidak ada dana dari APBN untuk membiayai pembangunan bandara baru Nabire. Padahal targetnya akhir tahun 2022 rampung,” ujar Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Salmon Pigai di sela-sela meninjau bandara itu saat reses merujuk Detik.com, Rabu (20/4) dan dikutip Odiyaiwuu.com di Jakarta, Jumat (22/4).
Menurut Salmon Pigai, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), proyek pembangunan bandara bersumber APBN itu terancaman mangkrak belum ada kejelasan kucuran dana APBN. Sedangkan kemampuan APBD Nabire membantu kelanjutan bandara itu sangat terbatas. Karena itu, pihaknya meminta perhatian dan intervensi Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan untuk menuntaskan proyek tersebut.
“Dari pantauan, untuk sisi udara sudah terbangun runway dan taxiway. Hanya apron saja yang belum tuntas dari 600 meter yang direncanakan, sampai sekarang baru 367 meter yang sudah dicor beton sedangkan sisanya 233 meter belum dikerjakan. Pembangunan bandara baru itu terbagi dalam dua bagian yaitu pembangunan sisi udara dan pembangunan sisi darat. Pembangunan sisi udara terdiri dari landasan pacu (runway) sepanjang 1600 meter x 30 meter, landas hubung (taxiway), apron (landasan parkir pesawat), marka dan rambu sisi udara telah terbangun,” katanya lebih jauh.
Sedangkan pembangunan sisi darat meliputi menara pengawas lalu lintas penerbangan atau tower bandara (tower ATC), terminal penumpang, dan gudang kargo. Selain itu bangunan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK), gedung genset/main powerhouse, bangunan administrasi/perkantoran dan hanggar, jalan masuk (access road), tempat parkir kendaraan bermotor belum rampung.
“Tower ATC belum ada, kemudian stasiun bahan bakar avtur Pertamina juga belum ada, sedangkan bangunan terminal penumpang, kargo, PKP-PK, perkantoran, gedung genset dan lainnya masih dikerjakan. Makanya kalau tahun ini tidak ada dana untuk kelanjutan pembangunannya, maka proyek ini berpotensi gagal,” katanya.
Salmon berharap, Presiden Jokowi memberi atensi terhadap kelanjutan bandara yang terletak di Distrik Wanggara, Kabupaten Nabire itu. Apalagi kehadiran bandara baru ini membantu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Papua. “Kami minta pembangunan bandara ini harus tuntas di masa pemerintah bapak Presiden Jokowi. Jangan sampai ganti pemerintahan, lalu ganti program dan menyebabkan pembangunan Bandara Nabire gagal,” tegas Salmon.
Bandara baru Nabire dengan panjang runway 1.600 meter bakal didarati pesawat jenis ATR. Bandara ini juga bakal melayani para penumpang dan kegiatan ekonomi warga Papua di wilayah adat Meepago, Lapago, dan Saireri, Papua. Misalnya, Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak Jaya, Puncak, Yapen, hingga Waropen.
“Bandara baru Nabire diproyeksikan ke depan untuk didarati pesawat Boeing. Makanya pemerintah harus tuntaskan pembangunannya. Kalau tuntas tahun ini maka pesawat ATR bisa masuk (mendarat) dan ke depan ditambah lagi panjang runway sehingga pesawat berbadan lebar seperti Boeing bisa juga masuk ke Nabire,” tandasnya.
Kepala Kantor Unit Pelaksana Bandara Nabire Muhamad Nafik mengakui hingga kini belum mengetahui besaran alokasi APBN guna melanjutkan pembangunan Bandara Nabire baru tersebut. “Kami belum tahu berapa alokasi untuk penyelesaian Nabire baru. Yang kami ketahui, informasi dari pimpinan kami di pusat akan ada penyesuaian atau pengurangan. Makanya kita masih tunggu,” kata Muhamad.
Menurut Muhamad, pembangun Bandara Nabire dicanangkan saat kunjungan Presiden Jokowi tahun 2017 dana pada 2018-2019 dilakukan perencanaan dengan sistem pembangunan tahun jamak (multiyears) selama tiga tahun sejak 2019 hingga 2021.
“Pengerjaannya multiyears. Kontraknya mulai tahun 2019 hingga 2021. Memang di tahun 2019 ada penyempurnaan desain dan value engineering yang mengevaluasi fungsi-fungsi bangunan yang esensial sehingga pelaksanaan pembangunan baru dikerjakan tahun 2020 yang dimulai dengan proses lelang dan pengadaan pada awal tahun 2020. Kemudian barulah pada Agustus 2020 kontrak untuk pekerjaan sisi udara dan bulan September 2020 untuk kontrak pekerjaan sisi darat dilaksanakan,” kata Muhamad.
Progres pembangunan baru sesuai dengan kontrak yang sudah berakhir Desember 2021, capaian pembangunan fisik untuk sisi udara sudah 100 persen. Sedangkan sisi darat ada adendum karena dana tidak cukup. Sisi udara dananya kurang lebih Rp 442 miliar dan dan sisi darat Rp 189 miliar.
“Dana yang tersedia 74,52 persen. Untuk pengoperasian bandara tentunya harus 100 persen pembangunannya baik dari sisi udara maupun dari sisi darat. Makanya kita masih menunggu alokasi anggaran untuk kelanjutan penyelesaian pembangunan bandara ini,” kata Muhamad menjelaskan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
