SORONG, ODIYAIWUU.com — Penjabat Bupati Kabupaten Sorong Piet Moso, S.Sos, M.Si Bersama empat orang lainnya, Senin (13/11) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sorong, Minggu (12/11) dini hari.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, empat orang dimaksud yaitu Efer Segidifat dan Manuel Syatfle dari Pemerintah Kabupaten Sorong, David Patasaung serta Abu Hanifa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Namun, tak lama setelah operasi tangkap tangan komisi antirasuah, beredar selebaran Pakta Integritas diparaf Penjabat Bupati Sorong Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Binda) Provinsi Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban, SH, MH, yang terbit Agustus 2023. Selebaran tersebut beredar di sejumlah grup WhatsApp terbatas di Papua, Senin (13/11) malam.
Dalam selebaran hasil scan terdapat lima poin yang harus dilakukan Penjabat Bupati Sorong. Pertama, mendukung dan melaksanakan penuh keberhasilan program Pemerintah Pusat di Wilayah Kabupaten Sorong.
Kedua, tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ketiga, menolak sepenuhnya segala kegiatan yang bersifat separatisme serta aktivitas pergerakan Papua merdeka di wilayah.
Kempat, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen + 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
Kelima, bersedia menjaga kerahasiaan sepenuhnya berkaitan pembuatan pakta integritas ini. “Waduh…. Kok bisa? Ngeri kali,” kata Frans melalui cuitannya di sebuah grup WhatsApp dan dikutip Odiyaiwuu.com di Jakarta, Selasa (14/11). Media ini masih terus menelusiri kebenaran selebaran Pakta Integritas yang beredar luas tersebut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
