JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di seluruh Indonesia akan digelar pada 27 November mendatang, termasuk di seluruh wilayah tanah Papua.
Presiden Joko Widodo diharapkan sebelum hari pemungutan suara segera mengeluarkan keputusan agar pada Pilkada serentak di tanah Papua hanya diikuti oleh para calon kepala daerah orang asli Papua.
Keputusan presiden itu penting agar ada kepastian hukum bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan KPU di tanah Papua. Keputusan presiden tersebut penting di tengah kegelisahan dan desakan rakyat agar calon kepala daerah diisi oleh orang asli Papua.
“Agenda Pemilukada serentak 2024 sudah mulai bergulir sejak April 2024. Sedangkan rakyat Papua sedang gelisah menanti-nanti sikap pemerintah yang tegas tentang bentuk kebijakan negara atas desakan isu calon kepala daerah hanya diikuti orang asli Papua,” ujar mantan anggota Komisi Intelijen DPR asal Papua Paskalis Kossay kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Rabu (12/6).
Menurut Paskalis, politisi senior Golkar, aspirasi masyarakat tanah Papua terkait desakan calon kepala daerah pada Pilkada serentak di tanah Papua, diharapkan dalam waktu dekat Presiden Jokowi segera mengeluarkan keputusan. Dengan demikian, ada kepastian hukum bagi KPU dan Bawaslu untuk dipatuhi dan dilaksanakan.
Paskalis menambahkan, asosiasi Majelis Rakyat Papua Rabu (12/6) bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. MRP menyampaikan tentang aspirasi rakyat Papua tentang pencalonan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota harus diisi orang asli.
“Pertemuan dengan Presiden Jokowi (Rabu, 12/6) hari ini merupakan upaya puncak dari seluruh proses perjuangan yang melelahkan dari sisi waktu, tenaga, dan dana. Setelah MRP sukses bertemu Presiden mata rakyat Papua berharap sikap politik Istana apa yang akan diputuskan Presiden menjawab permintaan MRP,” kata Paskalis.
Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Nerlince Wamuar dalam pertemuan itu meminta Presiden Jokowi untuk membangun Istana Negara di Kota Jayapura. Hal itu disampaikan Jokowi menerima kedatangan Ketua MRP Papua Nerlince dan Ketua MRP Papua Tengah sekaligus Koordinator MRP se-tanah Papua Agustinus Anggaibak di Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Yang saya sampaikan hari ini adalah tentang rencana pembangunan Istana Negara di Papua yang telah kami sampaikan pada tanggal 12 September 2019, dalam tim 61. Hari ini kami juga menyampaikan itu kepada Bapak Presiden,” kata Nerlince saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan mengutip antaranews.com di Jakarta, Rabu (12/6).
Menurut Nerlince, adanya Istana Negara di Papua, tepatnya di Kota Jayapura akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh, ujarnya, para ketua MRP harus terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden pada Rabu ini.
“Hari ini kami orang Papua, Ketua-ketua MRP datang ke Jakarta, tapi kalau ada kantor Istana Presiden di Papua, di Jayapura, kami tidak perlu datang ke sini,” ujar Nerlince.
MRP pun masih menunggu keputusan Presiden soal rencana Istana Negara di Papua. Dalam pertemuan tersebut, MRP juga menyampaikan harapan agar dalam Pilkada 2024 November mendatang, terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang merupakan orang asli Papua.
“Karena pemerintah pusat dengan niat baik sudah memberikan kami otonomi khusus, sehingga otonomi khusus ini penyaluran anggarannya melalui kabupaten/kota secara langsung, tidak seperti otonomi khusus yang sebelumnya melalui provinsi, tetapi sekarang langsung melalui kabupaten/kota sehingga kami minta kepada Bapak Presiden agar bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur adalah orang asli Papua,” ujar Agustinus Anggaibak.
Mengenai pelaksanaan Pilkada serentak, Anggaibak memastikan bahwa wilayah Papua aman dan kondusif. “Sebagai lembaga kultur, kami merasa Papua itu aman. Tidak ada masalah,” kata Anggaibak. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
