KOBAKMA, ODIYAIWUU.com — Para bupati di wilayah Pegunungan Tengah yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Wilayah Pegunungan Tengah (Lapago), Provinsi Papua menyatakan siap menerima dan mengamankan langkah pemerintah pusat terkait pemekaran daerah otonom baru (DOB) di bumi Cendrawasih.
“Saya mau menyatakan, berkaitan program pemerintah Republik Indonesia di mana dinyatakan ada penetapan tiga provinsi baru yang telah disikapi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe pekan kemarin,” ujar Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah (Lapago) Ricky Ham Pagawak SH, M.Si di halaman Kantor Bupati Mamberamo Tengah di Kota Kobakma mengutip bogopapua.com, Senin (20/6).
Menurut Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah, usai menyatakan secara terbuka, sejak itu para bupati anggota asosiasi siap menerima dan mengamankan keputusan negara untuk daerah otonom baru mengikuti pernyataan Gubernur yang meminta agar kalau boleh ada tujuh DOB di Provinsi Papua.
Lebih jauh RHP, sapaan akrabnya mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamberamo Tengah bersama TNI-Polri dan jajarannya serta masyarakat di wilayah itu juga menegaskan setia untuk menjaga Mamberamo Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Demikian pernyataan saya sebagai ketua asosiasi mewakili delapan bupati di wilayah Pegunungan Tengah sebagai penyataan bersama. Kiranya apa yang sudah direncanakan pemerintah pusat bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan,” kata RHP menambahkan.
Terkait langkah dukungan pemekaran provinsi baru di Papua, RHP menjelaskan, para bupati anggota asosiasi berada di bawah Gubernur. Pihaknya mengaku selama ini para bupati anggota asosiasi belum buka suara terkait pemekaran, entah dalam kapasitas kelembagaan asosiasi atau personal sebagai bupati.
“Setelah kami mengikuti dan mendengar pernyataan dari Bapak Gubernur bahwa beliau menyatakan menerima dengan syarat harus tujuh daerah otonom baru maka sebagai bawahan dari Gubernur akan turun ke asosiasi lalu ke masing-masing bupati di wilayahnya,” lanjut RHP.
Namun, dalam kapasitas sebagai ketua asosiasi dirinya menyatakan bahwa ketika Gubernur sudah menyatakan terima maka asosiasi harus mendukung hal tersebut.
“Apapun resikonya, pastinya kami akan mendapat tantangan luar biasa dari masyarakat. Tetapi gubernur yang memimpin 29 kabupaten/kota sudah menyatakan terima dan siap maka saya sebagai ketua asosiasi yang juga mayoritas penduduk terbesar di wilayah Pegunungan Tengah mengikuti pernyataan gubernur. Hari ini kami siap menerima dan mengamankan apapun yang menjadi keputusan negara,” ujar RHP lagi.
Pihaknya berjanji setelah statemen tersebut, selaku ketua asosiasi ia akan menelpon kepala daerah di wilayah Lapago. Sebagai ketua asosiasi sudah sangat jelas dan wajib untuk diikuti semua bupati. “Karena gubernur sudah bicara dan saya berbicara berarti, menjadi kewajiban delapan bupati untuk mengikuti,” katanya.
Sekadar tahu. Kabupaten yang berada di wilayah adat Lapago meliputi Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Lani Jaya, Tolikara, dan Puncak Jaya.
“Itu secara wilayah adat. Akan tetapi kalau wilayah pemerintahan itu berbeda. Seperti Puncak Jaya kalau dari segi pemerintahan, kabupaten itu masuk wilayah Meepago. Tetapi adat itu membawahi suku maka kita berada di sembilan kabupaten,” ujar RHP.
Pernyataan itu mewakili wilayah adat sehingga hal ini akan menjadi pernyataan resmi sekalipun tidak tertulis. Selaku ketua asosiasi, pihaknya akan menyurati langsung Presiden RI melalui Kemendagri dan juga ke DPR RI. Selama ini, belum ada pernyataan resmi asosiasi terkait daerah otonom baru.
Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya saat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati/Walikota Seluruh Papua di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Rabu (15/6) meminta kalau boleh ada tujuh DOB baru di Papua dan dimekarkan sekaligus.
Gubernur Enembe kemudian didampingi Sekretaris Daerah Ridwan Rumasukun bersama para Asisten Sekda bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (17/6) guna membahas kelanjutan daerah otonom baru. Dalam pertemuan itu, disepakati Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi sesuai dengan wilayah adat.
Dalam pernyataan bersama terkait dukungan daerah otonom baru, Bupati RHP didampingi seluruh jajaran TNI-Polri di antaranya Wakapolres Kompol Abdul Malik mewakili Kapolres Mamberamo Tengah, Perwira Penghubung Mayor Inf Agus J mewakili Dandim 1702/Jayawijaya, Sekda Mamberamo Tengah Mesir Jikwa, Anggota DPRD Mamberamo Anis Doga dan Theo Baminggen, tokoh masyarakat, adat di hadapan ratusan ASN, CPNS formasi 2018 di lingkup Pemkab Mamteng. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
