SUGAPA, ODIYAIWUU.com — Kontak tembak antara anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) dengan aparat keamanan Indonesia dilaporkan terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) TPNPB mengklaim telah menerima laporan resmi dari Komandan TPNPB Batalyon Angin Bula Mayor Enos Tipagau.
Laporan itu juga menyebutkan, seluruh komandan batalyon telah memasuki Sugapa, kota Kabupaten Intan Jaya dari medan perang di Intan Jaya pada Minggu (3/11) pukul jam 07.30 WIT.
“Kami bertanggung jawab atas penembakan dan pembunuhan terhadap seorang agen milisi indonesia yang bertugas sebagai tukang sensor di Intan Jaya. Korban meninggal dunia pada Sabtu, 2 November,” ujar Juru Bicara TPNPB OPM Sebby Sambom melalui keterangan tertulis yang diperoleh Odiyaiwuu.com di Jakarta, Minggu (3/11).
Menurut Sebby, penembakan tersebut merupakan bentuk penolakan program transmigrasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. Pihaknya mengaku siap tembak mati semua warga transmigrasi karena di mata TPNPB mereka adalah agen milisi Indonesia.
“Kami juga melaporkan, di hari yang sama aparat keamanan Indonesia juga telah menembak mati seorang warga pribumi saat korban dalam perjalanan dari Kampung Titigi menuju Kampung Bulapa,” kata Sebby lebih lanjut.
Sebby menjelaskan, penembakan terjadi dari pos militer Indonesia di Kampung Titigi menggunakan senjata sniper. Korban meninggal dunia dari jarak lebih dari tiga kilometer dan penembakan warga asli Papua dilakukan karena terjadinya kontak senjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia di kota Sugapa.
Menurut Sebby, dalam laporan lebih lanjut, baku tembak antara TPNPB dan aparat keamanan di Sugapa pada Sabtu (2/11) terjadi sejak pukul jam 08.30 WIT. Pihak TPNPB Kodap VIII Intan Jaya mengklaim bertanggung jawab.
“Penyerangan tersebut merupakan bentuk penolakan Pemilihan Kepala Daerah, pilkada dan semua sistem pemerintahan Indonesia di atas tanah Papua. Kami juga menyampaikan kepada aparat keamanan Indonesia untuk berhenti menjadikan sekolah sebagai pos militer dan segera keluar dari wilayah sipil,” kata Sebby.
Pihak TPNPB, ujar Sebby, meminta aparat keamanan segera keluar dari wilayah sipil yang selama ini mendirikan pos-pos di samping rumah-rumah warga, sekolah-sekolah bahkan rumah warga dijadikan pos militer segera dihentikan dan kembalikan kepada pemiliknya.
“Perang yang sedang terjadi di tanah Papua antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia adalah solusi penyelesaian persoalan sejarah dan politik Papua merdeka. Kami akan tembak mati lebih banyak lagi jika akar persoalan konflik di tanah Papua tidak diselesaikan melalui perundingan yang difasilitasi oleh pihak yang netral,” ujar Sebby. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
