WAGHETE, ODIYAIWUU.com — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, angkat bicara terkait kantor Bupati Deiyai dan sejumlah kantor dinas maupun badan di kabupaten itu, yang sangat sepi dua bulan belakangan. Yanpit Kotouki, seorang nitizen, melalui cuitannya di akun Facebook, Senin (21/2), menulis, kantor Bupati Deiyai sunyi. Beberapa ruangan dicungkil, termasuk ruang bupati. ATK kantor habis.
“Dua bulan belakangan perkantoran di Deiyai sepi-sepi saja. Kondisi itu bukan hanya terjadi di kantor Bupati Deiyai tetapi juga kantor-kantor dinas maupun badan lain. Pintu kantor digembok sehingga aktivitas kantor tidak berjalan. Di kantor bupati lebih banyak tenaga honorer yang berjumlah sekitar 300-an orang. Aparatur sipil negara atau ASN yang masuk di setiap kantor juga tak seberapa, bisa dihitung dengan jari,” ujar Ketua Komisi A DPRD Deiyai Hendrik Onesmus Madai kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi di Waghete, kota Kabupaten Deiyai, Senin (21/2).
Menurut Ones Madai, anggota DPRD dari Partai Berkarya, hampir seluruh ASN tidak masuk kantor di semua kantor dinas maupun badan. Kalaupun yang masuk, tak seberapa ASN, bisa dihitung dengan jari. Setiap hari, setiap kantor kerap hanya terlihat sekitar sepuluh lebih ASN bahkan kurang dari sepuluh yang masuk kantor. “ASN yang datang itu juga orang yang rajin masuk kantor kemudian bisa buka pintu kantornya,” lanjut Ones Madai.
Pihaknya sudah menyampaikan kondisi memilukan tersebut dalam rapat-rapat resmi bersama Bupati Deiyai Ateng Edowai dan jajarannya. Saat sidang membahas RAPBD Deiyai beberapa waktu lalu, jelas Ones, kondisi itu juga sudah disampaikan para wakil rakyat di hadapan Bupati dan pimpinan OPD.
“Kami meminta Bupati dan pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD agar menjelang persiapan pembahasan RAPBD Deiyai, sebaiknya pimpinan OPD tidak boleh keluar daerah agar pembahasan RAPBD hingga penetapan berjalan lancar karena menyangkut kepentingan warga masyarakat Deiyai,” kata Ones.
Sedangkan anggota DPRD Deiyai Naftali Magai menambahkan, selama dua bulan belakangan petugas yang memegang kunci di setiap kantor jarang datang. Bahkan seorang rekannya, anggota DPRD Deiyai, juga mengeluhkan hal yang sama karena dia dan rekan-rekannya harus berdiri di luar kantor DPRD hingga kembali karena pintu kantor tak kunjung dibuka pemegang kunci.
“Seluruh perkantoran di Deiyai, temasuk kantor DPRD Deiyai, petugas yang memegang dan menyimpan kunci itu jarang datang ke kantor. Baru saja, teman saya anggota DPRD, menyampaikan di grup WA anggota DPRD Deiyai bahwa beliau sudah datang di kantor tetapi karena pemegang kunci belum datang, dia dan rekan-rekan sesama anggota DPRD berdiri di jalan kemudian kembali ke rumah masing-masing,” ujar anggota DPRD Deiyai Naftali Magai kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi dari Waghete, kota Kabupaten Deiyai, Papua, Senin (21/2).
Menurut Naftali Magai, pihaknya berharap agar Sekretaris Daerah (Sekda) Deiyai menegaskan kembali pentingnya disiplin aparatur sipil negara agar mereka aktif masuk kantor sehingga masyakat Deiyai memperoleh pelayanan maksimal dan efektif. Apalagi, perkantoran yang jarang ditempati juga membuat rumput di sekitarnya semakin hari semakin tinggai dan membuat pemandangan kurang elok.
“Kalau selama ini ada persoalan di internal masing-masing kantor, harus segera diatasi agar masyarakat Deiyai memperoleh pelayanan publik dan tidak terganggu. Perlu diingat, kantor itu ibarat kebun para ASN, kebun kami. Saya meminta agar Pak Bupati Deiyai dan Sekda segera mengingatkan para ASN masuk kantor agar masyarakat memperoleh pelayanan dengan baik,” tandas Naftali Magai.
Bupati Kabupaten Deiyai Ateng Edowai meminta kepada DPRD Deiyai agar bersama pemerintah daerah bekerja sama dalam membangun Deiyai yang lebih baik dan maju lagi. Upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Deiyai selama lima tahun ke depan tidak mudah sehingga butuh kerja sama dengan pihak legislatif.
“Saya menjelaskan dengan maksud agar pemerintah daerah dan pihak DPRD bersinergi dalam membangun Deiyai melalui berbagai program yang akan dilakukan pada tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Deiyai,” ujar Bupati Deiyai Ateng Edowai mengutip lintaspapua.com, Minggu (29/12 2019).
Kedudukan DPRD sebagai mitra sangat dibutuhkan pemerintah daerah sehingga Bupati Ateng meminta jajaran eksekutif dan DPRD memberikan pelayanan terbaik kepada warga Deiyai. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
