JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — APS Center for Development and Global Studies (CDGS) atau Analisis Papua Strategis (APS) menggelar diskusi publik bertajuk Harapan Baru Masyarakat Papua Menyambut Prabowo-Gibran Presiden & Wakil Presiden Republik Indonesia Hasil Pilpres 2024 secara virtual, Jumat (1/3).
Diskusi digelar menyusul pemungutan suara Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pileg yang dilakukan di seluruh Indonesia pada Rabu (14/2). Pemilu yang merupakan pesta demokrasi paling akbar di Indonesia itu berlangsung ama dan damai.
Hasil Pilpres di enam provinsi di tanah Papua seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya menunjukkan, pasangan calon (Paslon) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka unggul sementara hasil hitung cepat (real count) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
“Diskusi ini kami gelar sebagai momentum menyatukan gagasan bagaimana tanah Papua lebih mendapat sentuhan kebijakan pemerintah baru di bawah Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024,” ujar Direktur APS Laus Rumayon dan Sekretaris Jenderal Willem Thobias Fofid melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Minggu (3/3).
Laus menambahkan, publik tentu sudah tahu bahwa tahun ini masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin akan menyelesaikan masa pemerintahannya.
“Diskusi ini juga bertujuan mencari apa saja agenda strategis yang perlu dilanjutkan atau dimaksimalkan presiden dan wakil presiden baru hasil Pemilu 2024. Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden KH Malruf Amin sudah bekerja keras memajukan tanah Papua, namun tentu masih ada yang perlu dimaksimalkan pemerintahan baru,” kata Laus, akademisi Uncen dan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden periode 2019-2022.
“Diskusi publik ini juga diselenggarakan menyikapi perkembangan pembangunan Papua yang terus berjalan dengan cepat dengan dinamikanya pada setiap daerah di tanah Papua. Diskusi ini juga merespon harapan masyarakat tanah Papua menyambut kedua pemimpin negara baru pilihan masyarakat Indonesia, khususnya di enam provinsi,” ujar Thobias.
Tokoh Papua sekaligus mantan Bupati Merauke dua periode, John Gluba Gebze mengatakan, masyarakat tanah Papua menaruh asa tinggi terkait pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) orang asli Papua dalam berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, legislatif, dan lain-lain.
“Orang asli Papua harus diberikan tempat utama dalam pemerintahan baru mengingat benang kusut dari era Kesultanan Tidore, zaman Belanda, Pepera tahun 1969 hingga kebijakan otonomi khusus sebagai jalan tengah,” ujar John Gebze.
Menurut John, orang Papua sudah membuka diri dan ikhlas. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara di seluruh Papua pada enam provinsi, khususnya Provinsi Papua Selatan, menunjukan hasil raihan paslon Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tertinggi.
Aktivis Yayasan Mitra Perempuan Papua Yuliana Numberi yang tampil dalam diskusi tersebut menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan, penentuan pejabat harus sesuai, pelayanan sesuai kondisi lapangan.
“Masalah stunting, malaria, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya harus ditangani secara holistik, termasuk perbaikan fasilitas kesehatan (faskes), perhatian kepada petugas kesehatan serta pemberdayaan perempuan Papua dan pendidikan. Ini tentu menjadi harapan kepada presiden dan wakil presiden terpilih,” kata Numberi.
Sementara itu, akademisi Universitas Negeri PapuaAgus Sumule menyoroti masih ada agenda besar seperti pengangkatan wakil rakyat di DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota 30 persen harus orang asli Papua dan keterwakilan perempuan Papua sehingga total seluruh Papua 319 orang.
“Persyaratannya, memiliki kemampuan membaca anggaran dan mengelola APBD. Pimpinan daerah harus berpihak pada orang Papua dan bergandengan tangan memajukan masyarakat dan daerah,” kata Sumule.
Ketua Senat Universitas Cenderawasih dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia periode 2011-2014 Prof Balthasar Kambuaya mengatakan, saatnya BP3OKP menginventarisir aturan-aturan yang mengikat orang asli Papua dan BP3OKP secara kelembagaan dalam implementasi otsus.
“Saatnya kita harus bicara ke pemerintah pusat sehingga ada special treatment khusus bagi Papua. Kita berharap setelah Pak Prabowo dan Pak Gibran dilantik sungguh melihat Papua sebagaimana 60 persen lebih orang Papua memberikan suaranya kepada paslon presiden dan wakil presiden nomor urut dua inim” ujat Kambuaya.
Sedangkan Ketua Umum GAMKI Sahat Sinurat mengatakan, pembangunan tanah Papua terus berjalan dan pemberdayaan orang asli Papua harus terus ditingkatkan setiap tahun.
Begitu pula Sekjen Dewan Adat Papua Leo Imbiri mengingatkan agar penyelesaian pelanggaran HAM dan perlindungan bagi masyarakat adat mutlak dilakukan presiden dan wakil presiden baru. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
