JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Para pelajar dan mahasiswa, Senin (17/2) menggelar aksi unjuk rasa menolak pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait Program Makan Gratis Bergizi di sejumlah kabupaten di tanah Papua.
Aksi terjadi di Kabupaten Jayawijaya dan Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan dan Jayapura, Papua serta Kabupaten Nabire di Papua Tengah. Pengunjuk rasa adalah para murid mulai dari SMP, SMA maupun SMK.
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Mesak Yaung mengingatkan pihak-pihak tertentu tidak memanfaatkan para pelajar berunjuk rasa menolak Program Makan Gratis Bergizi yang tengah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk tanah Papua.
Unjuk rasa di sejumlah kabupaten di bumi Cenderawasih disebut Marinus Yaung, dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Cenderawasih, sebagai aksi yang ditunggangi untuk menggolkan kepentingan kelompok separatis.
“Jangan gunakan adik-adik pelajar yang masih polos untuk agenda separatis Papua. Saya juga pernah putus kuliah dua semester tahun 1996-1997 di Yogyakarta. Saya ke Jakarta lalu kerja cari uang untuk kembali kuliah,” ujar Marinus kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Selasa (18/2).
Merinus menambahkan, pihak-pihak yang berada di balik aksi untuk rasa membiarkan anak-anak tanah Papua menikmati sekolah dan makan bergizi gratis. Para siswa pengunjuk rasa jangan diganggu dengan kebodohan pihak-pihak yang memanfaatkan pengunjuk rasa.
“Kalau kita (pihak-pihak yang memanfaatkan para siswa yang unjuk rasa) memilih jalan hidup bodoh, jangan bawa mereka ikuti jalan bodoh kita,” kata Marinus lebih lanjut.
Sedangkan pegiat HAM Papua Theo Hesegem mengatakan, anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai mahasiswa, Senin (17/2) mulai pukul 09.00 hingga 12.30 WIT menggelar unjuk rasa menolak makanan gratis di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Selain menolak makanan gratis, ujar Hesegem, para pengunjuk rasa juga menuntut kepada pemerintah sekolah gratis. Mereka diterima langsung Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA.
“Masing-masing perwakilan mulai dari SD hingga perguruan tinggi menyampaikan aspirasinya, menolak makan gratis dan menuntut pendidikan gratis,” kata Hesegem kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (18/2).
Theo mengatakan, ratusan siswa datang dari berbagai sekolah dengan tertib dan aman dikawal aparat Kepolisian Resor (Polres) Jayawijaya. Mereka dengan tertib menyampaikan aspirasi kepada Penjabat Gubernur Papua Pegunungan.
Saat bertemu para pelajar dan mahasiswa, Velix menyampaikan terima kasih kepada mereka karena datang dengan tertib dan tiba di honai (kantor gubernur) besar untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kami juga bersyukur kepada pemerintah pusat karena telah melakukan pemekaran provinsi sehingga aspirasi warga bisa disampaikan honai besar ini,” ujar Theo mengutip Velix.
Aspirasi tersebut diakui Velix akan dipelajari kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat. Hal ini penting mengingat baru pertama kali anak-anak menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dan teratur di kantor gubernur.
Menurut Hesegem, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pemerintah perlu tahu bahwa Papua ada beberapa daerah yang dilanda konflik bersenjata. Sehingga bila dilakukan pembagian makan gratis akan terjadi ketidakadilan
Kedua, terkait makan gratis membutuhkan kajian ilmiah karena di Indonesia ada daerah yang aman tetapi juga ada daerah yang tengah dilanda konflik.
Ketiga, mengapa makan gratis dikelola oleh TNI, sedangkan sudah ada dinas terkait di daerah. “Saya berharap agar aspirasi yang disampaikan para pelajar disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Hesegem.
Keempat, pemerintah juga perlu ketahui bahwa di daerah-daerah konflik akan banyak kecurigaan muncul dengan kepentingan isu politik. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
