PEMERINTAH Indonesia selama beberapa dekade telah menerapkan program transmigrasi sebagai solusi pemerataan penduduk dan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Papua. Namun, apakah program ini masih relevan di era sekarang? Faktanya, alih-alih membawa kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua, kebijakan ini justru menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengancam eksistensi mereka.
Papua bukanlah wilayah yang kekurangan penduduk secara alami. Tanahnya luas dan subur, sumber daya alamnya melimpah, dan masyarakat adat telah memiliki sistem kehidupan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya selama berabad-abad. Masalah utama yang dihadapi Papua bukanlah kekurangan tenaga kerja dari luar, melainkan ketimpangan pembangunan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang buruk, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil.
Sejarah menunjukkan bahwa program transmigrasi di Papua sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Masyarakat asli kehilangan ruang hidup akibat alih fungsi lahan untuk pemukiman transmigran dan proyek pembangunan yang tidak melibatkan mereka. Selain itu, mereka kerap terpinggirkan dalam sektor ekonomi, kalah bersaing dengan pendatang yang lebih terampil dan memiliki akses lebih baik terhadap modal serta jaringan perdagangan. Akibatnya, masyarakat adat Papua semakin termarjinalisasi.
Tak dapat dimungkiri, arus masuk penduduk dari luar Papua juga berdampak pada meningkatnya konflik sosial. Perbedaan budaya dan cara hidup yang tidak selalu selaras dengan adat Papua sering kali memicu gesekan antarkelompok. Masyarakat asli yang hidup dalam tatanan sosial berbasis komunitas dan kearifan lokal kini harus berhadapan dengan pola ekonomi kapitalistik yang cenderung individualistik. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang semakin memperlebar jurang sosial antara pendatang dan penduduk asli.
Di sisi lain, kebijakan transmigrasi juga memiliki dimensi politik yang tidak bisa diabaikan. Gelombang penduduk dari luar Papua secara perlahan mengubah komposisi demografi di daerah tersebut. Hal ini berpotensi menggerus representasi politik orang asli Papua dalam berbagai aspek pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini dapat melemahkan posisi tawar masyarakat Papua dalam menentukan nasib mereka sendiri.
Yang dibutuhkan Papua bukanlah transmigrasi, melainkan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama adalah kunci bagi kemajuan Papua. Pemerintah harus lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka, serta memastikan bahwa sumber daya alam Papua benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyatnya, bukan untuk kepentingan segelintir elite dan korporasi.
Sebagai alternatif, pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal perlu menjadi prioritas. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Papua akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan sekadar mendatangkan pekerja dari luar. Selain itu, penguatan sektor ekonomi berbasis komunitas, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif khas Papua, dapat menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Lebih jauh lagi, pembangunan di Papua seharusnya tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Selama ini, banyak proyek besar yang justru lebih menguntungkan perusahaan besar daripada masyarakat Papua sendiri. Jika pemerintah ingin membangun Papua dengan cara yang benar, maka pendekatannya harus berbasis pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, bukan kebijakan top-down yang justru memperlemah mereka.
Papua tidak membutuhkan gelombang penduduk dari luar yang hanya memperumit persoalan sosial dan budaya. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata terhadap masyarakat asli Papua agar mereka dapat berkembang tanpa kehilangan jati diri dan hak atas tanah leluhur mereka. Saatnya pemerintah menghentikan kebijakan lama yang lebih banyak mendatangkan masalah daripada manfaat. Papua tidak butuh transmigrasi lagi! Papua butuh keadilan! (Editor)
