WAMENA, ODIYAIWUU.com — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo yang tengah berkantor di Ibukota Negara Nusantara (IKN) mengumpulkan semua kepala daerah, baik gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia pada Rabu (13/8).
Setelah memberi arahan kepada semua kepala daerah, Presiden dan Wakil Presiden menggelar rapat khusus dengan 38 gubernur bertempat di Ruangan Sidang Kabinet di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur. Dalam rapat khusus tersebut Presiden dan Wakil Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum.
Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pusat dan daerah mengingat kepala daerah menjadi ujung tombak dari kebijakan pusat di daerah-daerah.
“Saat dialog dengan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dalam rapat khusus ini saya selaku Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan empat agenda strategis tanah Papua,” ujar Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, kota Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (15/8).
Menurut Velix, empat agenda strategis dimaksud sebagai berikut. Pertama, menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pemerintah pusat dari Presiden dan Wakil Presiden dalam mengelola percepatan pembangunan tanah Papua selama sepuluh tahun terakhir.
“Berbagai bentuk perhatian pemerintah pusat dari cerminan berbagai kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke tanah Papua serta berbagai kebijakan dan program serta proyek strategis dan prioritas yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di enam provinsi di seluruh tanah Papua maupun sentuhan pendekatan sosial kultural ke berbagai simpul sosial,” kata Velix.
Kedua, sejalan dengan penetapan IKN yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai komitmen Indonesia-sentris agar terjadi redistribusi pembangunan ke berbagai daerah, terutama di luar Jawa, pihaknya mengusulkan agar dilakukan kebijakan rute baru di sisi utara di kawasan timur Indonesia, khususnya akses penerbangan Jayapura – Biak Numfor – Manokwari – Ternate – Manado – Balikpapan ke IKN.
“Tentu dengan akses rute baru ini tidak hanya menjadikan Makassar dan Jakarta sebagai hubungan konektivitas ke IKN, namun dibangun akses dan hubungan baru di sisi utara kawasan timur. Hal ini akan mempermudah akses langsung bagi masyarakat di kawasan timur ke IKN sebagai kota masa depan Indonesia dan IKN sebagai super hubungan Indonesia ke luar negeri,” ujar Velix.
Ketiga, permohonan agar pemerintah pusat membantu fasilitasi dan pendampingan agar adanya kebijakan khusus kuota untuk supply sayur mayur, kopi, dan ikan dari enam provinsi ke PT Freeport Indonesia.
Hal tersebut penting dan strategis mengingat berbagai daerah tersebut merupakan penghasil sayur mayur dan hasil perikanan, sehingga dapat menghidupkan dan menggerakkan ekonomi petani dan nelayan Papua.
Keempat, terkait dengan kantor penghubung enam provinsi di tanah Papua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Dalam dialog ini, ujar Velix, sejumlah gubernur mengusulkan agar pemerintah menyediakan lahan untuk setiap provinsi di IKN.
“Terkait poin keempat ini saya menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para penjabat gubernur seluruh tanah Papua yang terhimpun dalam Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua disediakan lahan untuk membangun kantor perwakilan enam Pemda sebagai kantor penghubung dalam satu lahan di KIPP IKN dengan pojok rumah promosi budaya Papua,” ujar Velix.
Atas usulan ini, Velix mengaku Presiden Joko Widodo merespon dengan baik dan menekankan agar para Pemprov di tanah Papua berpikir menghemat biaya dan prinsip keterpaduan agar membangun kantor penghubung berpola cluster atau pengelompokan provinsi. Namun, jika ada provinsi yang mampu secara finansial, dipersilahkan untuk membangun kantor penghubung setiap provinsi.
Untuk itu, kata Velix, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Pelaksana Tugas Kepala Otoritas IKN agar segera mengalokasikan lahan kepada Pemprov untuk pembangunan kantor penghubung.
“Sebagai tindak lanjutnya kamu lima penjabat gubernur seluruh tanah Papua membentuk tim kecil dalam persiapan usulan pembangunan kantor penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, baik surat usulan lahan bersama, rancangan desain kantor penghubung, rumah budaya Papua serta tahapan pembangunan kantor penghubung bersamaan dengan sedang dilakukan penataan lahan di KIPP IKN saat ini,” katanya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
