Bisakah Orang Grime Nawa Menjadi Bupati Jayapura? - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
OPINI  

Bisakah Orang Grime Nawa Menjadi Bupati Jayapura?

Helga Maria Udam, warga Lembah Grime Nawa, Foto: Istimewa

Loading

Oleh Helga Maria Udam

Warga Lembah Grime Nawa

KABUPATEN Jayapura kini berusia 55 tahun. Kabupaten ini dibentuk pada tahun 1969. Kabupaten Jayapura resmi berdiri sebagai sebuah daerah otonom berdasarkan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Kabupaten Jayapura meliputi enam wilayah kepala pemerintahan yaitu Kepala Pemerintahan Jayapura, Nimboran, Mamberamo, Keerom, Sarmi dan Dafonsoro dengan pusat pemerintahan daerah berkedudukan di Jayapura.

Pada tahun 1993, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 wilayah Kabupaten Jayapura dimekarkan menjadi dua kabupaten atau kotamadya yaitu Kabupaten Jayapura dan Kotamadya Jayapura. Ibukota Kabupaten Jayapura dipindahkan dari Jayapura ke Sentani pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke wilayah Sentani. 

Sejak Kabupaten Jayapura dimekarkan dengan ibukota di Sentani hingga kini, baru dua orang asli Papua yang berasal dari Kabupaten Jayapura yang telah menduduki jabatan sebagai Bupati Jayapura, masing-masing selama dua periode atau sepuluh tahun yaitu Habel Melkias Suwae (2001-2006 dan 2006-2011) dan Mathius Awoitauw (2012-2017 dan 2017-2022).

Jika perolehan jabatan Bupati Jayapura ini ditinjau dari aspek kesukuan, maka hanya orang yang berasal dari suku Tepra (Habel Melkias Suwae) dan suku Sentani (Mathius Awoitauw) saja yang pernah menduduki jabatan Bupati Jayapura selama 20 tahun. 

Sedangkan suku-suku lain belum pernah menduduki jabatan tersebut. Padahal orang asli Papua dari Kabupaten Jayapura terdiri dari suku-suku Demta, Kaureh, Gresi, Foya, Yongsu, Kemtuk, Sentani, Sauso, Yamna, Kawamsu, Nimboran, Tabia, Kendate, Mekwei, Oria, Tarpia, Tofamna, Narau, Ormu, Taworta, Bauwi, dan Kapori.

Jika perolehan jabatan Bupati Jayapura ditinjau dari aspek kewilayahan, maka orang asli Papua yang berasal dari pesisir pantai (Habel Melkias Suwae) dan sekitar danau Sentani (Mathius Awoitauw) sajalah yang pernah menduduki jabatan Bupati Jayapura. Sedangkan orang asli Papua yang berasal dari wilayah pedalaman Kabupaten Jayapura yaitu wilayah Lembah Grime Nawa dan sekitarnya belum pernah menduduki jabatan tersebut.

Bupati Jayapura 

Pertanyaannya, apakah orang asli Papua yang berasal dari pedalaman Kabupaten Jayapura khususnya dari Lembah Grime Nawa dan sekitarnya bisa menjadi Bupati Jayapura? 

Atau dengan pertanyaan lain, jika selama 20 tahun orang asli Papua dari wilayah pesisir pantai dan sekitar danau Sentani yang menjadi Bupati Jayapura, apakah selanjutnya merupakan giliran orang asli Papua dari wilayah pedalaman Kabupaten Jayapura (Lembah Grime Nawa dan sekitarnya) yang menjadi Bupati Jayapura?

Setiap kali dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, seringkali muncul desas-desus dan upaya beberapa orang asli Papua dari Lembah Grime Nawa dan sekitarnya yang hendak mencalonkan diri menjadi Bupati Jayapura. 

Orang-orang tersebut antara lain Hendrik Yance Udam (politisi), Yulianus Dwaa (politisi), John Wicklif Tegai (birokrat), Piter Kwano (politisi), dan Aleks Waisimon (wiraswasta). Tetapi mereka tidak pernah sampai mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura. Saat ini, menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, beberapa nama diantara mereka diisukan akan mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura.

Jika ditinjau dari aspek hak asasi manusia dan hukum, sesungguhnya orang asli Papua dari Lembah Grime Nawa dan sekitarnya pun mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura. 

Dari aspek adat dan budaya pun, sebagai “pemilik hak kesulungan” sebagai orang asli Papua di Kabupaten Jayapura dari wilayah pedalaman (Lembah Grime Nawa dan sekitarnya) mereka mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura. Artinya, dari aspek-aspek tersebut mereka sesungguhnya tidak mempunyai hambatan untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi Bupati Jayapura.

Peluang 

Lalu apa yang menjadi hambatan orang asli Papua dari wilayah Lembah Grime Nawa dan sekitarnya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura? Pertanyaan ini penting. 

Mengapa? Jangankan terpilih menjadi Bupati Jayapura, menjadi calon Bupati Jayapura pun tampaknya sangat sulit bagi orang asli Papua dari wilayah Lembah Grime Nawa dan sekitarnya. Pertanyaan ini perlu direnungkan bersama seluruh orang asli Papua dari wilayah Lembah Grime Nawa dan sekitarnya.

Hemat penulis, ada enam faktor yang cukup menonjol yang menghambat orang asli Papua dari wilayah Lembah Grime Nawa dan sekitarnya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura. 

Pertama, tidak adanya persatuan sebagai “orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya”, baik persatuan dalam masyarakat maupun persatuaan antar para elit politik. Kedua, rendahnya partisipasi politik para elit politik Lembah Grime Nawa dan sekitarnya, terutama dalam kepemimpinan partai politik di tingkat lokal. 

Ketiga, tidak adanya tokoh “pemersatu dan panutan” orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya yang dapat menyatukan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan keseluruhan hidup orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya, termasuk dalam hal politik. 

Keempat, minimnya biaya dalam berpolitik, karena tentu saja berpolitik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kelima, tidak mempunyai jaringan dan komunikasi politik yang luas. 

Keenam, tidak pernah belajar dari “sejarah” kekurangan dan hambatan dalam berpolitik, sehingga selalu dilakukan kesalahan yang berulang-ulang dalam setiap momentum politik.

Di tengah berbagai hambatan yang merupakan kekurangan orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya dalam berpolitik, terutama dalam mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura, tentu saja ada peluang yang cukup tersedia. Peluang itu “dapat diciptakan” dengan beberapa syarat. 

Pertama, perlu “muncul” tokoh pemersatu dan panutan dalam kehidupan orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya karena saat ini Lembah Grime Nawa dan sekitarnya masih krisis kepemimpinan dalam masyarakat. 

Kedua, perlu ada rekonsiliasi dan persatuan segenap orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya, termasuk antar para elit politik. Melalui persatuan banyak hal dapat dikomunikasikan dengan baik, termasuk dalam hal pencalonan Bupati Jayapura. 

Ketiga, para elit politik yang sering berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Jayapura perlu “baku mengerti” dan “baku dukung” satu sama lain. Di sini perlu saling memberi kesempatan dan peluang antara satu sama lain, dengan semangat “harga diri” sebagai orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya. 

Keempat, perlu dibangun jaringan dan komunikasi politik yang luas dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak eksternal orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya. Waktulah yang akan membuktikannya.

Saat ini sedang dalam proses persiapan pencalonan Bupati Jayapura. Ada sederet pertanyaan. Misalnya, apakah orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya, termasuk para elitnya akan bersatu mencalonkan “orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya” sebagai Bupati Jayapura? Ataukah semua desas desus tentang orang Lembah Grime Nawa dan sekitarnya yang menjadi calon Bupati Jayapura akan lenyap begitu saja seperti yang terjadi selama ini?

Semua tergantung orang Lembah Grime Nawa sendiri dan sekitarnya. Hambatannya sudah jelas. Peluangnya masih tersedia. Apapun hasilnya, waktulah yang akan membuktikan semuanya karena waktu tidak pernah berdusta. 

Tinggalkan Komentar Anda :