Duta Besar Selandia Baru Bertemu Kapolda dan Kasatgas Cartenz Bahas Pembebasan Pilot Mehrtens yang Disandra OPM di Papua - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
DAERAH  

Duta Besar Selandia Baru Bertemu Kapolda dan Kasatgas Cartenz Bahas Pembebasan Pilot Mehrtens yang Disandra OPM di Papua

Duta Besar Selandia Baru untuk Republik Indonesia Kevin Jeffry Burnet (kiri) saat bertemu Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri (kanan) dan Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Dr Faizal Ramadhani, S.Sos, SIK, MH di Jayapura, Papua, Rabu (7/2). Pertemuan membahas pembebasan Mehrtens, pilot asal Selandia Baru yang sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandra TPNPB OPM di Nduga. Foto: Istimewa

Loading

JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Duta Besar Selandia Baru untuk Republik Indonesia Kevin Jeffry Burnet, Rabu (7/2) bertemu Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Dr Faizal Ramadhani, S.Sos, SIK, MH.

Pertemuan Kevin dengan Fakhiri dan Faizal yang didampingi sejumlah pejabat utama Polda dan pejabat utama Operasi Damai Cartenz-2024 bertujuan membahas pembebasan pilot maskapai Susi Air Philip Mark Mehrtens.

Mehrtens, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu disandera oleh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang kerap disebut kelompok kriminal bersenjata.

Sejak 7 Februari 2023 Mehrtens disandra anggota TPNPB OPM Kodap III Ndugama pimpinan Brigadir Jenderal Egianus Kogeya di Kabupaten Nduga dan hingga kini masih belum diketahui nasibnya.

Mehrtens adalah pilot maskapai Susi Air, milik Susi Pudjiastuti, pengusaha dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Republik Indonesia.

Menurut Burnett, pertemuan tersebut berfokus pada upaya pembebasan Mehrtens yang telah disandera selama satu tahun oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Polda Papua dan Satgas Operasi Damai Cartenz atas upaya keras yang telah dilakukan dalam rangka membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens,” ujar Kevin Burnett melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Papua, Rabu (8/2).

Pada pertemuan tersebut, Burnett juga memberikan ucapan belasungkawa untuk anggota Polri yang gugur dalam tugas di Papua dan menegaskan bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami hanya akan berkomunikasi dengan pejabat negara yang berkompeten di Indonesia terkait pembebasan pilot Philip,” kata Burnett.

Sementara itu, Kapolda Mathius Fakhiri mengatakan, berbagai langkah telah diambil untuk membebaskan Mehrtens. Meskipun sudah maksimal, pihaknya tetap berupaya untuk mendapatkan hasil yang baik dalam waktu yang berkembang.

Faizal juga menambahkan, Polri telah membentuk Operasi Damai Cartenz untuk melakukan penanganan terhadap kelompok separatis yang ada di wilayah hukum Polda Papua.

“Pasca kejadian penyanderaan pilot Susi Air Captain Philips Mark Mehrtens Polri juga membentuk operasi khusus pembebasan sandera dengan sandi Ops Paro,” ujar Faizal.

Sedangkan Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz-2024 AKBP Dr Bayu Suseno, SH, SIK, MM, MH di sela-sela pertemuan tersebut mengatakan, Polri melalui Polda Papua dan Operasi Damai Cartenz-2024 tetap menjalin komunikasi terkait upaya pembebasan Mehrtens.

“Kami tetap membangun komunikasi dengan pihak Dubes Selandia Baru dalam upaya untuk membebaskan Mehrtens dari penyanderaan,” ujar Bayu Suseso.

Pertemuan tersebut mencerminkan upaya bersama antara negara Indonesia dan negara Selandia Baru dalam menangani situasi penyanderaan Mehrtens dan memastikan keselamatan pilot tersebut.

Sejak ditahan 7 Februari tahun lalu, hingga kini Mehrtens belum dibebaskan. Pilot naas ini masih disandra anggota TPNPB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogeya.

“Hari ini 7 Februari 2024 genap satu tahun penahanan Mehrtens. Kami tegaskan, perjuangan TPNPB OPM adalah tindakan penegakan hukum internasional,” ujar Kepala Staf Umum TPNPB OPM Mayor Jenderal Terianus Satto melalui Juru Bicara Nasional Sebby Sambon dalam keterangan tertulis yang beredar di sejumlah wartawan di Papua dan diperoleh Odiyaiwuu.com dari Papua Pegunungan, Rabu (7/2).

Menurut Sebby, hukum internasional menjamin hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Nederland di Markas Besar PBB tanggal 15 Agustus 1962 dan dicatat di bawah Resolusi Majelis Umum Nomor 1752 (XVII) 1962 PBB tanggal 21 September 1962.

Dalam keterangan tersebut, Sebby menjelaskan, TPNPB mengunakan War of National Liberation didasari sejarah manipulasi hak hukum atas penentuan nasip sendiri rakyat Papua Barat dan sejarah pelanggaran hukum internasional terkait status wilayah Papua Barat.

“Fakta sejarah membuktikan, status hukum wilayah Papua Barat di bawah hukum internasional adalah wilayah yang telah berdaulat sendiri dan merdeka tahun 1961. Oleh karena itu TPNPB berhak mempertahankan kedaulatan dalam rangka menegakkan hukum Internasional yang dijamin Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, self-defence,” kata Sebby. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :