WAMENA, ODIYAIWUU.com — Penjabat Gubernur Dr Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA didesak segera mengambil langkah memindahkan kantor Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan saat ini ke lokasi resmi, strategis, aman, dan bebas dari aneka konflik kepentingan.
“Lokasi kantor Gubernur Papua Pegunungan yang lebih tepat ada di Gunung Susu yang merupakan lokasi milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Lokasi itu sudah bersertifikat atas nama negara,” ujar tokoh Papua Paskalis Kossay kepada Odiyaiwuu.com dari Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/1).
Menurut Paskalis, mantan anggota Komisi Intelijen DPR RI asal Papua, lokasi LIPI di Gunung Susu, dipastikan bebas dari konflik atau tidak ada masalah mengingat lahan itu milik LIPI. Pihaknya juga mengatakan kesiapannya membantu penjabat gubernur untuk penggunaan lokasi tersebut.
Paskalis menambahkan, masa kepemimpinan Wanggai di Papua Pegunungan hanya setahun sehingga selaku penjabat gubernur tidak usah banyak mendengar suara-suara sumbang bahkan tekanan politik pihak-pihak tertentu dengan Langkah memindahkan kantor gubernur ke lokasi resmi demi kelangsungan pemerintahan ke depan.
“Saya bersama sejumlah tokoh di lembah besar ini bersedia membantu menjembatani kebuntuan komunikasi terkait pilihan lokasi kantor gubernur yang resmi, aman, dan bebas dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Kami siap berdialog dengan penjabat gubernur kapan saja guna mencari alternatif lokasi yang lebih tepat untuk kepentingan pembangunan kantor gubernur,” ujar Paskalis Kossay.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan sebelumnya, Nikolaus Kondomo, SH, M.Si, Minggu (2/4 2023) sempat meninjau lokasi sementara pembangunan kantor gubernur di Jalan Wouma-Walesi, Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya.
Dalam kunjungan tersebut, Nikolaus didampingi Dandim 1702/JWY Athenius Murip, Kapolres Jayawijaya Heri Wibowo, Sekda Papua Pegunungan Sumule Tumbo, Penjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertahanan Timotius Matuan, dan Kepala Suku Lani Masimus Lani.
“Pada prinsipnya kita akan membangun Kantor Gubernur Papua Pegunungan dan kantor dinas-dinas lainnya. Tentunya kita akan mencari lokasi yang tepat, sudah beberapa lokasi yang kita tinjau. Tentunya kita melihat yang layak itu di mana,” kata Nikolaus.
Nikolaus menambahkan, terkait dengan kesepakatan bersama, Selasa (7/2 2023) pihaknya sudah menggelar rapat terbuka yang dihadiri masyarakat Jayawijaya, Walesi, Woma, dan masyarakat hadir menyaksikan rapat yang digelar secara terbuka tersebut.
Benyamin Lagowan, salah seorang pemilik tanah adat Wouma sebelumnya melalui surat terbuka kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengusulkan lokas kantor gubernur dipindahkan di lahan milik pemerintah seperti lokasi LIPI-Gunung Susu. Atau lahan lain di sekitar Gunung Susu karena jauh dari pemukiman dan aktivitas penduduk.
“Pemillihan lokasi di Wouma-Welesi harus ditinjau ulang. Lahan sekitar Wouma-Welesi memiliki nilai sejarah, tempat sakral berdasarkan sejarah mitologi dimasa lalu dari suku-suku di Wamena,” ujar Benyamin melalui surat terbuka yang diterima Odiyaiwuu.com dari Wamena, Jayawijaya, Senin (28/8 2023).
Menurut Benyamin, Wouma-Welesi merupakan lahan kosong tersisa yang hampir 90 persen digunakan masyarakat adat untuk menanam tanaman pangan lokal seperti ubi jalar, keladi, singkong, sayur-sayuran dan buah-buahan. Masyarakat masih menggunakan sistem pertanian berpindah-pindah sehingga semua lahan yang ada masih dikelola.
“Kuat dugaan ada aktor yang terlibat dalam penempatan pusat kantor gubernur sepihak. Ada unsur kepentingan antar elit politik dan pengusaha tertentu yang dapat menyebabkan masyarakat adat Wio-Wouma dan Welesi terdampak kepentingan dimaksud. Berbagai kepentingan dimaksud telah diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua Pegunungan yang intinya meminta jatah jabatan dan posisi tertentu secara tersembunyi,” kata Benyamin.
Benyamin menegaskan, sari awal hingga akhir permufakatan atas lahan penempatan pusat pemerintahan Papua Pegunungan tidak mengakomodir berbagai klen, sub suku di dua aliansi. Di aliansi Wio-Wouma dari delapan klen sub suku hanya tiga yang terlibat dan lima tidak dilibatkan.
Di Welesi dari lima klen, hanya dua yang setuju utuh. Sedangkan tiga masih ada keberatan. Jaringan komunikasi yang digunakan lebih mengarah pada jaringan kelompok kepentingan dengan menggunakan cara-cara kerja mafia. Beberapa oknum yang dipakai sebagai kepala suku dan aktor di lapangan, tidak memiliki hak atas tanah adat tersebut.
“Kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Badan Percepatan Pembangunan Papua bahwa tidak semua laporan anak buah dari Papua dipercaya begitu saja. Sebab banyak yang kami jumpai kondisi faktual di lapangan tidak sesuai harapan dan ekspektasi masyarakat tetapi laporan yang masuk kerap lebih yang enak didengar alias bagus-bagus,” katanya. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
