Dinas PMK Deiyai Gelar Apel Gabungan Akhir Tahun Menutup Kegiatan Pelayanan Seluruh Pemerintahan Kampung - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Dinas PMK Deiyai Gelar Apel Gabungan Akhir Tahun Menutup Kegiatan Pelayanan Seluruh Pemerintahan Kampung

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Deiyai Dr Ferdinant Pakage, MM, MAP saat memimpin apel akhir tahun menutup kegiatan pelayanan pemerintahan 67 kampung di Kantor Dinas PMK Deiyai, Jalan Bandara Baru Yomeni, Kampung Waghete 1, Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Senin (18/12). Foto: Istimewa

Loading

WAGHETE, ODIYAIWUU.com — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Deiyai Dr Ferdinant Pakage, MM, MAP, Senin (18/12) memimpin apel akhir tahun menutup kegiatan pelayanan pemerintahan 67 kampung di Kantor Dinas PMK Deiyai, Jalan Bandara Baru Yomeni, Kampung Waghete 1, Deiyai, Provinsi Papua Tengah.

“Apel ini kita gelar sebagai penutup pelayanan pemerintahan kampung akhir tahun 2023. Saya didampingi langsung Pelaksana Tugas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung Dinas PMK Deiyai Pak Anton Goo, SM. Apel dihadiri seluruh kepala kampung di wilayah Deiyai,” ujar Ferdinant Pakage kepada Odiyaiwuu.com dari Waghete, kota Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, Senin (18/12).

Dalam arahan saat apel, Ferry Pakage, sapaan akrabnya, mengatakan, regulasi desa dan pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan paket yang tidak dapat dipisahkan.

Artinya, kedua regulasi itu dibuat merujuk Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Karena itu, pihaknya mengharapkan agar para kepala kampung wajib menyampaikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayahnya masing masing.

“Kepala kampung juga wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Seksi-Seksi Sesuai Struktur Aparat Kampung. Tahun 2024 kami dari Dinas PMK siap membantu kepala kampung dan sekretaris kampung memberikan penjelasan terinci terkait dasar hukum pengangkatan kepala kampung dan sekretaris kampung sesuai dengan UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri,” ujar Ferry, doktor lulusan Universitas Merdeka, Malang, Jawa Timur.

Selain itu, dalam arahannya Ferry menambahkan, di dalam menyelesaikan empat dokumen pemerintahan kampung seperti APBK, RKPK, RAB, dan LPJ Kepala Kampung, pendamping desa wajib mendampingi kepala kampung sehingga mereka mampu dan mandiri menyelesaikan dokumen-dokumen tanpa tergantung kepada pendamping maupun dinas.

“Dalam hal pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan desa saya akan melepaskan jabatan saya demi pemerintah kampung. Saya akan turun ke kampung-kampung sebagai anak adat Deiyai sampai pemerintahan kampung benar-benar memahami administrasi kampung dan mampu mengelola keuangan desa sesuai prosedur, RAB, dan RKPK kampung,” kata Ferry lebih lanjut.

Pihaknya juga mengingatkan para kepala kampung agar tahun 2024 wajib melaksanakan apel gabungan bersama aparat kampung di wilayah masing masing.

“Apabila ada hal-hal yang penting misalnya masyarakat mencurigai kepala kampung tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat wajib mengaduh ke DPMK agar kami dapat menjelaskan secara detail. Jangan menghakimi kepala kampung tanpa dasar,” kata Ferry mengingatkan.

Selain itu, Ferry juga mengingatkan agar masyarakat tidak boleh mengancam kepada kampung tanpa bukti karena jabatan kepala kampung itu di lindungi oleh negara. Semua persoalan regulasi yang dihadapi di kampung namun masih membingungkan segera dilaporkan ke dinas sehingga apparat dinas segera terlibat membantu menjelaskan sesuai tupoksinya.

“Sesuai Surat Edaran Gubernur Papua Tengah, seluruh aktivitas kantor dan pelayanan masyarakat dimulai pada Rabu, 3 Januari 2024. Jadi, 67 kepala kampung akan mengikuti apel perdana bersama Dinas PMK sekaligus awal pelayanan publik memasuki tahun 2024,” kata Ferry. Apel gabungan tutup tahun 2023 dipandu master of ceremony atau MC Auwe Dogopia. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :