WAGHETE, ODIYAIWUU.com — Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Kabupaten Deiyai Dr Ferdinant Pakage, S.Sos, MM, MAP, Kamis (14/12) mulai pukul 09.30 WIT menggelar rapat bersama 67 kepala kampung beserta para sekretaris di Aula Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yudea, Waghete, kota Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah.
Dalam rapat tersebut, Pakage yang didampingi Pelaksana Tugas Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung Anton Goo menjelaskan tata cara pendataan kepala kampung dan perangkat keamanan lingkungan (kamling) di wilayah itu.
Tata cara pendataan ini dilaksanakan Dinas PMK Deiyai merujuk Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Nomor 100.3.5.5./7757/BPD tertanggal 2 Desember 2023 tentang Pembaharuan (Updating) Pengelolaan Data Kepala Desa dan Perangkat Desa.
“Kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Deiyai selaku dinas teknis bersama para kepala kampung dan sekretaris mengelar rapat bersama. Tujuannya, memberikan pemahaman kepada kepala kampung dan sekretaris tentang pemerintah kampung,” ujar Ferry Pakage melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com dari Waghete, kota Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, Jumat (15/12).
Menurut Ferry, doktor muda Papua Tengah asal Deiyai, para kepala kampung dan sekretaris wajib menyiapkan dokumen dokumen administrasi pemerintahan kampung, aspek legalitas kampung, pengangkatan kepala dan aparat kampung, syarat formal dan legalitas pendidikan kepala bersama aparat kampung dan dokumen lain seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-elektronik.
“Jabatan kepala kampung dan jabatan kepala dinas itu bukan warisan yang harus dipertahankan. Jabatan itu punya waktu dan periode tertentu. Jabatan ada limitnya. Karena itu, melalui kesempatan ini saya mengajak ibu dan bapa kepala kampung dan sekretaris menunaikan tugas mulia ini dengan baik dan penuh tanggungjawab,” kata Ferry Pakage, doktor lulusan Universitas Merdeka, Malang, Jawa Timur.
Ferry mengingatkan bahwa makna esensial dan muara jabatan yang diemban dari masyarakat adalah pelayanan publik bagi masyarakat dan kampung. Wujud nyata jabatan yang diberikan yaitu bersama masyarakat dan seluruh elemen, stakeholder bekerja keras menata Pembangunan, termasuk aspek pengelolaan keuangan desa atau kampung demi kemajuan ke arah lebih baik.
“Para kepala kampung dan sekretaris serta semua stakeholder harus bersinergi untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan kampung atau desa secara transparan, berdaya guna, dan akuntabel. Saya berharap agar di masa saya mendapat kepercayaan Bapak Bupati Deiyai sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMK kita semua bekerjasama dan bersinergi untuk meletakkan dasar-dasar administrasi guna menata kampung sesuai regulasi,” kata Ferry.
Dalam kesempatan itu, Anton Goo menyampaikan pula komitmennya mendukung gebrakan Ferry Pakage agar melalui musyawarah besar di 67 kampung awal 2024 memfasilitas para kepala kampung, sekretaris, perangkat kampung, dan pendamping desa/kampung menyusun draf Rancangan Peraturan Kampung (Ranperkam) dan menetapkan menjadi Peraturan Kampung (Perkam).
“Saya meminta kita ibu dan bapa para kepala kampung dan sekretaris serta pendamping desa satu suara mendukung gagasan Pelaksana Tugas Kepala Dinas PMK Pak Dr Ferry Pakage agar kita semua menggelar musyawarah kampung menyusun dan menyiapkan draf Ranperkam kemudian menetapkan sebagai Peraturan Kampung. Saya siap melaksanakan gagasan ini demi perubahan kampung ke arah lebih baik,” ujar Anton Goo.
Menurut Ferry Pakage, awal 2024 pihaknya menegaskan kembali akan memfasilitasi 67 kepala kampung beserta perangkat dan para pendamping desa menyusun dan menetapkan Perkam terkait minuman keras (miras) dan perjudian.
“Saya berharap agar Perkam di seluruh kampung di Deiyai menjadi acuan pihak eksekutif (Pemkab Dogiyai) dan legislatif baru hasil Pemilu 2024 untuk merancang dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tekait larangan miras maupun judi. Saya berharap agar Perkam maupun Perda ini menjadi model atau pilot project di Papua Tengah agar berpeluang mengikuti bebagai event di level atau tingkat nasional,” ujar Ferry. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
