KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Warga masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Kembu menilai, pengangkatan dan pelantikan sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kapupaten Tolikara belum memenuhi unsur atau aspek pemerataan dalam distribusi pejabat yang memenuhi syarat golongan maupun kepangkatan.
Kondisi ini terjadi bukan di era kepemimpinan Penjabat Bupati Marthen Kogoya, SH, MAP tetapi saat Tolikara dipimpin bupati terdahulu Usman G Wanimbo. Padahal, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari wilayah Kembu sudah memenuhi syarat golongan dan kepangkatan berdasarkan Undang-Undang terkait ASN dan berbagai produk aturan turunan lainnya.
“Proses seleksi hingga pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkup Pemkab Tolikara jauh dari unsur pemerataan dan distribusi pejabat berdasarkan wilayah daerah pemilihan, Dapil. Warga masyarakat Kembu memandang pelantikan pejabat baru itu biasa-biasa saja. Sebagai wakil rakyat dari dapil ini saya juga memandang biasa-biasa saja,” ujar Wakil Ketua DPRD Tolikara Yohan Wanimbo kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, Senin (11/12).
Menurut Yohan, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Tolikara dari Dapil II Tolikara, wilayah Kembu sangat luas karena terdiri dari 11 distrik yaitu Distrik Kembu, Umagi, Gundagi, Wina, Dow, Wari/Taiyeve II, Dundu, Egiam, Gika, Panaga, dan Timori. Banyak ASN dari wilayah ini juga tersebar di berbagai dinas dan instansi, namun minim promosi untuk menempati pos-pos penting di sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Tolikara.
“Sebagai wakil rakyat di DPRD Tolikara kami juga menyadari bahwa seleksi ASN dan calon pejabat yang akan menempati pos OPD di lingkungan Pemkab Tolikara merupakan domain eksekutif. Namun, ihwal distribusi pejabat yang memenuhi syarat dan golongan kepangkatan perlu pula mempertimbangkan pemerataan wilayah dapil dalam rangka penghormatan dan penghargaan putra-putri asli dari wilayah itu yang kapabel dan dapat bekerjasama dengan pemerintah dan Masyarakat setempat,” ujar Yohan lebih jauh.
Yohan juga memahami keluhan masyarakat terkait absennya sejumlah ASN dari wilayah Kembu yang alpa dipromosikan menempati posisi eselon II, III, dan IV. Warga masyarakat Kembu, ujar Yohan, saat dijumpahi juga mengeluhkan hal tersebut karena bukan terjadi di era kepemimpinan Penjabat Bupati Marthen Kogoya tetapi sudah berlangsung era kepemimpinan Bupati Usman Wanimbo sebelumnya selama dua periode.
“Promosi jabatan eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemkab Tolikara dianggap warga Kembu biasa-biasa saja. Hal ini bukan baru mereka rasakan tetapi berlangsung sejak Tolikara dipimpin selama dua periode Bupati Usman Wanimbo. ASN dari wilayah Kembu dipandang pucuk pimpinan daerah seperti pesuruh saja,” ujar Yohan. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
