Keluarga Flobamora Papua Minta Maaf dan Kecam Tindakan Anarkis Ormas Atas Aksi Damai Mahasiswa Papua di Kupang - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Keluarga Flobamora Papua Minta Maaf dan Kecam Tindakan Anarkis Ormas Atas Aksi Damai Mahasiswa Papua di Kupang

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi IKF Papua Matheus Mamun Sare, SH (ketiga dari kanan) didampingi (kanan) Ketua IKF Kota Jayapura Stanis Hike, SH dan (kiri) Ketua Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) Kabupaten Jayapura Ferianto Raga Lawa, SH serta sejumlah pengurus saat menggelar jumpa pers menyikapi tindakan anarkis sejumlah pengurus dan anggota ormas terhadap aksi damai mahasiswa dan mahasiswi asal Papua memperingati 1 Desember yang diyakini sebagai Hari Kemerdekaan Orang Papua di Kupang, Jumat (1/12). Foto: Istimewa

Loading

JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Paguyuban masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Flobamora di Provinsi Papua, Minggu (3/12) mengeluarkan statemen keras menyusul peristiwa tragis yang menimpa mahasiswa dan mahasiswi asal Papua yang tengah kuliah di berbagai perguruan tinggi di Kupang, kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (1/12).

Dalam pernyataan sikap pengurus Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) Provinsi Papua, IKF Kabupaten Jayapura, dan IKF Kota Jayapura, mereka mengutuk tindakan melawan hukum oknum pengurus dan anggota Organisasi Massa (Ormas) Garuda Kupang dan Flobamora Triple X Kupang terhadap mahasiswa dan mahasiswi asal Papua yang sedang menggelar aksi damai memperingati 1 Desember yang diyakini sebagai Hari Kemerdekaan Orang Papua.

“Dengan kerendahan hati dan berdasarkan hati nurani kami pengurus dan anggota IKF Papua, Kabupaten/Kota Jayapura serta seluruh warga masyarakat Flobamora Papua, kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-sebesarnya kepada anak-anak, adik-adik, dan saudara serta saudari kami mahasiswa dan mahasiswi Papua sebagai korban. Kami juga memohon maaf kepada keluarga besar korban serta seluruh keluarga kami orang asli Papua di tanah Papua atau setidak-tidaknya yang berada di wilayah hukum Negara RI,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi IKF Papua Matheus Mamun Sare, SH; Ketua IKF Kabupaten Jayapura Ferianto Raga Lawa, SH; dan Ketua IKF Kota Jayapura Stanis Hike, SH melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com dari Jayapura, Minggu (3/12).

Para pengurus IKF Papua, IKF Kabupaten Jayapura, dan IKF Kota Jayapura juga mengutuk dan mengecam keras tindakan melawan hukum oknum-oknum pengurus dan anggota ormas tersebut. Kecaman ditujukan karena dengan cara premanisme, main hakim sendiri, provokasi, anarkis, SARA, merampas kewenangan institusi negara RI dalam hal keamanan dan ketertiban umum yaitu Polri dibantu TNI jika dibutuhkan, penganiayaan, pengeroyokan, dan merampas kemerdekaan anak-anak, adik-adik, saudara-saudari kami mahasiswa dan mahasiswi Papua di Kota Kupang dalam hal berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya.

“Kami meminta dan mendesak oknum pengurus dan anggota ormas Garuda Kupang dan Flobamora Triple X Kupang diduga kuat sebagai pelaku tibdak pidana serta keluarga besar oknum pengurus dan anggota ormas Garuda Kupang dan Flobamora Triple X Kupang dalam waktu sesingkat-singkatnya segera menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan mahasiswi Papua selaku korban dan keluarga besar korban serta seluruh keluarga kami orang asli Papua di tanah Papua atau setidak-tidaknya yang berada di wilayah hukum Negara RI,” ujar Matheus, Ferianto, dan Stanis lebih lanjut.

Dalam pernyataan itu, mereka juga meminta dan mendesak Penjabat Gubernur NTT yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah wajib memberikan perlindungan, kemananan, kenyamanan, dan menjamin biaya pengobatan bagi mahasiswa dan mahasiswi Papua korban atas tindakan oknum anggota ormas, termasuk biaya visum et repertum bagi korban demi kepentingan hukum selanjutnya.

Selain itu, mereka juga meminta dan mendesak Penjabat Gubernur NTT Ayodhia GL Kalake selaku kepala daerah NTT dalam waktu sesingkat-singkatnya segera menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa dan mahasiswi selaku korban dan keluarganya serta seluruh keluarga orang asli Papua di tanah Papua atau setidak-tidaknya yang berada di wilayah hukum Negara RI.

Para pengurus juga IKF Papua juga meminta dan mendesak Kapolda NTT Irjen Pol Drs Johanis Asadoma, SIK, M.Hum agar memerintahkan Kepala Direktorat Reserse Umum Polda NTT dalam waktu singkat segera mencari, menemukan, menangkap, menahan dan melakukan proses hukum pidana terhadap oknum pengurus dan anggota Garuda Kupang dan Flobamora Triple X Kupang. Atau orang yang menyuruh, ikut serta, turut serta, membantu dan membiarkan tindak pidana terjadi tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

“Kami juga meminta dan mendesak Presiden dalam waktu singkat segera membekukan dan mencabut izin ormas Garuda Kupang dan Flobamora Triple X mengingat tindakan melawan hukum oknum pengurus dan anggotanya secara nyata patut diduga kuat telah menghina negara,” ujar ketiganya.

Mengapa hal itu penting, katanya, karena jika dibiarkan terkesan negara seolah-olah kalah dari tindakan premanisme oknum-oknum itu di hadapan rakyat elaku pemilik kedaulatan negara. Terlebih tindakan oknum pengurus dan anggota ormas tersebut terhadap mahasiswa dan mahasiswi di kota Kupang telah terjadi yang kedua kalinya.

Menurut IKF Papua, diduga kuat oknum pengurus dan anggota kedua ormas tersebut bukan orang asli NTT dan tidak tahu sejarah Melanesia. Hal tersebut beralasan karena apabila orang asli NTT dan tahu sejarah Melanseia, maka pasti memiliki kewajiban moral secara hukum adat Melanesia membantu aparat kemanan RI untuk menjaga, melindungi, mengayomi, dan membela sesama saudara dan saudarinya mahasiswa dan mahasiswi Papua sebagai warga negara RI yang sadar dan taat pada hukum positif RI terkhusus sebagai masyarakat adat Melanesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan patut menurut hukum, maka tidak ada alasan hukum oknum-oknum pengurus dan anggota kedua ormas tidak diproses hukum secara pidana oleh penyidik Polda NTT, penuntut umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang.

Apabila oknum pengurus dan anggota kedua ormas diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya serta keluarga besar kedua ormas itu tidak memiliki itikad baik dalam perkara ini, maka saran dan pendapat hukum IKF Papua yaitu para korban segera meminta pendampingan hukum kepada para advokat baik pada kantor hukum advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Kupang dan sekitarnya sebagai korban dalam perkara pidana dan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata pada PN Kupang terhadap oknum pengurus dan anggota kedua ormas tersebut.

Menurut para pengurus IKF Papua, berdasarkan peristiwa dan fakta hukum yang terjadi pada Jumat (1/12), tindakan anarkis dilakukan anggota kedua ormas terhadap mahasiswa dan mahasiswi Papua saat menggelar demo damai sebagaimana terungkap dalam video yang telah beredar luas di ruang publik.

“Menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap demo damai mahasiswa dan mahasiswi asal Papua tanggal 1 Desember 2023 adalah hak warga negara Indonesia, telah dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal itu berbunyi, ‘Hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupuan tulisan dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang’. Bahwa terhadap syarat-syarat demonstrasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi,” ujar Matheus, Ferianto, dan Stanis.

“Kami pengurus Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) Provinsi Papua, IKF Kabupaten Jayapura, dan IKF Kota Jayapura mewakili Ketua Umum Bapak H. Sulaiman L Hamzah dan seluruh warga IKF Papua, Kabupaten/Kota Jayapura menyatakan sikap menyusul aksi anarkis oknum pengurus dan anggota ormas di atas terhadap mahasiswa dan mahasiwa asal Papua yang menggelar aksi demo damai di Kupang pada Jumat 1 Desember 2023,” kata Matheus, Ferianto, dan Stanis lebih lanjut. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :