JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Tolikara di seluruh Indonesia, Rabu (29/11) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
Para mahasiswa meneriakkan tuntutan mereka sekaligus membentangkan poster dan membakar ban di jalan, tepatnya di pintu utama menuju kantor Kemendagri.
Dalam salah satu tuntutannya, para mahasiswa mendesak Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya merealisasikan janjinya kepada mahasiswa sebagaimana disampaikan Kogoya saat bertemu mahasiswa dalam unjuk rasa serupa sebelumnya.
“Kami mahasiswa Tolikara seluruh Indonesia menagih janji Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH, MAP segera merelisasikan bantuan dana kontrakan yang sudah beliau janjikan kepada kami tanggal 30 Oktober 2023 di depan kantor Kementerian Dalam Negeri. Kami minta janji beliau segera direalisasikan sebelum Desember ini,” ujar Penanggungjawab Aksi Demo Elianus Enembe melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Rabu (29/11).
Menurut Enembe, para demonstran juga mendesak Kogoya segera mencopot Yotam Wonda dari jabatan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Tolikara karena dinilai gagal menangani mahasiswa asal Tolikara seluruh Indonesia.
“Kami para mahasiswa juga meminta bantuan akhir studi, studi langka, dan studi umum dilayani mulai Desember dan berlaku untuk mahasiswa semester empat ke atas. Kami juga mendesak segera dihilangkan sistem aplikasi Simara,” kata Enembe lebih lanjut.
Sebelumnya, pada Senin (30/10) puluhan mahasiswa asal Tolikara yang terhimpun dalam Front Mahasiswa Tolikara Seluruh Indonesia menggelar aksi dengan membakar ban di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Koordinator aksi, Elianus Enembe mengatakan aksi unjuk rasa tersebut digelar karena diduga adanya kezaliman yang dilakukan salah satu pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolikara, Papua Pegunungan.
Bentuk zalim itu ialah pemotongan anggaran pendidikan dan anggaran pemondokan bagi mahasiswa Tolikara yang menuntut ilmu di luar Papua. Tahun ini anggaran pemondokan hanya sebesar Rp 40 juta dari tahun-tahun sebelumnya Rp 120-180 juta.
“Ini merupakan kezaliman yang akan kita lawan sampai kapan pun. Karena dipotongnya anggaran pemondokan, saat ini kami tidur di luar kontrakan,” ujar Enembe kala itu.
Untuk itu pihaknya mengharapkan Kementerian Dalam Negeri bisa langsung mengonfirmasi kepada Bupati Tolikara dan pejabat terkait. “Kami minta untuk menghentikan pemotongan hak-hak mahasiswa terutama dana pendidikan dan dana pemondokan. Kami memiliki data terkait anggaran untuk bantuan biaya pendidikan dan pemondokan,” kata Enembe tegas.
Merespon aksi (30/10) tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tolikara Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev menegaskan, idealnya mahasiswa memberikan apresiasi kepada Pemkab Tolikara melalui Bupati Kogoya dan jajarannya terkait sistem pelayanan bantuan pendidikan.
“Bukan melakukan aksi demonstrasi. Mahasiswa telah menutupi hal baik yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sangat berpihak kepada mahasiswa,” ujar Imanuel kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, kota Kabupaten Tolikara, Senin (30/10).
Menurut Imanuel, dana otonomi khusus bidang pendidikan seturut perintah Undang-Undang terkait Otonomi Khusus Papua bukan hak, tetapi kewajiban pemerintah daerah untuk membangun sumber daya manusia, SDM orang asli di tanah Papua berprestasi dan unggul. Pengelolaan dana otsus dimaksud juga dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) dalam rangka membangun SDM orang asli Papua.
Imanuel menjelaskan, Pemkab Tolikara telah mengalokasikan dana otsus untuk membangun SDM Tolikara lewat bantuan studi akhir, menyediakan biaya pemondokan, biaya bantuan studi langka, dan alokasikan biaya operasional setiap koordinator wilayah (Korwil) kota studi bagi mahasiswa.
“Selama ini pemerintah daerah mengalami kesulitan data riil jumlah mahasiswa Tolikara. Karena itu untuk memiliki data base mahasiswa yang akurat maka pemerintah telah siapkan aplikasi Sistem Informasi Mahasiswa Tolikara atau Simara,” kata Imanuel.
Tujuannya, lanjut Imanuel, data semua mahasiswa dari semester satu hingga semester akhir terinput dalam aplikasi Simara guna memudahkan pemerintah daerah memastikan perencanaan dan penganggaran secara terukur dan tepat sasaran.
Beberapa kategori terkait dengan bantuan di atas, ujar Imanuel, kapan saja atau sewaktu waktu di masa akan datang bisa dihapuskan. Pemerintah daerah kemudian akan memikirkan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki indeks prestasi kumulatif, IPK di atas 3.00 setiap semester.
Terkait pelayanan pendidikan tahun 2023, Imanuel menambahkan, bagian Ekbang Setda Tolikara sudah melakukan penyaluran bantuan pendidikan kepada yang berhak menerimanya karena bantuan studi akhir langsung masuk rekening pribadi.
“Tetapi hanya biaya pemondokan dengan operasional disalurkan lewat rekening korwil. Setelah mengaktifkan aplikasi Simara, pemerintah daerah sudah punya data riil terkait dengan statuta mahasiswa, baik semester satu sampai dengan semester terakhir. Karena itu tidak bisa memanipulasi data mahasiswa lagi,” ujarnya.
Menurut Imanuel, dalam waktu dekat Pemkab Tolikara akan secepatnya melakukan evaluasi terkait dengan pasal kegiatan pembangunan SDM orang asli Papua. Hasil rapat Pemkab akan dilaksanakan tahun mendatang.
“Mahasiswa mengambil sikap dengan menggelar demonstrasi di kantor Kemendagri pada Senin, 30 Oktober 2023 merupakan langkah yang terlalu berlebihan. Seharusnya mahasiswa cukup menyampaikan pendapat dan usulan kepada Pemkab Tolikara,” ujar Imanuel. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
