KARUBAGA, ODIYAIWUU.com — Penjabat Bupati Marthen Kogoya, SH, MAP, Selasa (17/10) berkesempatan memimpin langsung apel dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2023-2024 di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tolikara.
Dalam apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Cartenz tersebut, Marthen didampingi Kepala Kepolisian Resor (Polres) Tolikara AKBP Achmad Fauzan, S. Ag dan Kasdim 1716/Tolikara Mayor Inf Edi Ponco Wibowo serta perwira apel Kabag Ops AKP La Ambo, SH, MH dan dikomandani Kasat Samapta Ipda Abu Bakar, S.Sos diikuti pejabat utama TNI-Polri Tolikara serta personil gabungan TNI-Polri lainnya.
“Dalam apel gelar pasukan tersebut, Pak Penjabat Bupati Tolikara Marten Kogoya membacakan amanat langsung Bapak Kapolri Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabiwo, M.Si. Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024 sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancer,” ujar Kapolres Tolikara Achmad Fauzan melalui Briptu Ardhy dari Humas Polres Tolikara kepada Odiyaiwuu.com dari Karubaga, Papua Pegunungan, Selasa (17/10).
Menurut Fauzan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam amanatnya mengatakan, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Hal ini sebagaimana disampaian Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting.
“Momentum politik itu sangat penting karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam amanat tertulisnya.
Menurut Kapolri Listyo Sigit Prabowo, melihat pentingnya hal tersebut, seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024. Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
“Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024 maka Polri didukung TNI, kementerian dan lembaga, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menggelar ‘Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024’. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 yang diikuti 261.695 personel di seluruh lndonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu,” kata Listyo.
Kapolri menegaskan, Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara. Untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah. Sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi.
Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar ‘Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa Diatas Kepentingan Kelompok’ guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan satgas anti money politics serta satgas Pemilu damai,” ujar Kapolri Listyo.
Menurutnya, sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I), operasi ini akan didukung command center di tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Melalui dukungan sarpras modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan command center mampu mengintegrasikan data maupun informasi, sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah.
“Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan,” kata Listyo.
Berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi. Sedangkan berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap ll Polri, terdapat 2 provinsi dan satu kabupaten/kota berkategori sangat rawan.
Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, ujar Listyo, segera dilakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan under estimate dengan terus melakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan menyelesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah.
“Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas,” katanya.
Sedangkan khusus terkait bencana alam, Listyo meminta mengkoordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas, dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi. Perlu juga menyiapkan rencana antisipasi bekerjasama dengan penyelenggara Pemilu dan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin.
“Apabila nantinya terdapat situasi bencana alam di suatu daerah seperti contohnya mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian atau terorisme harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024,” ujar Listyo tegas.
Dalam kesempatan tersebut, Listyo juga menekankan sejumlah hal untuk dipedomani serta dilaksanakan. Pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dan semoga tugas perngamanan ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua.
Kedua, pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dapatvmendukung pelaksanaan operasi. Ketiga, laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan buddy system guna menjamin keselamatan personel.
Keempat, pimpinan di setiap tingkatan harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing. Kelima, lakukan pengaturan jadwal pengamanan, sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang prima. Hal ini penting, mengingat operasi yang kita laksanakan cukup panjang dan Pemilu 2024 dilakukan secara serentak;
Keenam, kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi. Ketujuh, tingkatkan sinergisitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi.
“Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada seluruh personel yang terlibat. Mari bersama-sama kita amankan Pemilu 2024, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama,” ujar Listyo.
Berdasarkan catatan media ini, Marthen Kogoya akan mengakhiri masa tugas tahun pertama sebagai Penjabat Bupati Tolikara, Selasa, 17 Oktober 2023. Mendagri Tito Karnavian, Senin (17/10 2022) melantik Marthen sebagai Penjabat Bupati Tolikara di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.
Wakil Ketua I DPRD Tolikara Yohan Wanimbo mengemukakan, tiga nama calon Penjabat Bupati Tolikara sudah diusulkan dari daerah dan hingga kini berada di meja Mendagri Tito Karnavian.
“Dalam Rapat Paripurna DPRD Tolikara kami mengusulkan dua nama yaitu Pak Marthen Kogoya, SH, MAP dan Pak Yosua Noak Douw, S.Sos, M.Si, MA sebagai calon Penjabat Bupati Tolikara. Sedangkan nama Pa Aaron Wanimbo SE, M.Si diusulkan provinsi,” ujar Yohan kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi Odiyaiwuu.com di Karubaga, Selasa (27/9).
Marthen adalah calon penjabat bupati incumbent dan Yosua adalah Sekda Tolikara. Sedangkan Aaron menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Pegunungan. Namun, dari tiga nama itu belum diketahui siapa yang akan ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Tolikara setelah usia kepemimpinan Marthen tahun pertama berakhir Selasa, 17 Oktober 2023.
“Saat ini kami di DPRD Tolikara hanya menunggu keputusan dari Mendagri siapa yang ditunjuk. Oleh karena saat ini ada tiga nama di Kemendagri, siapapun yang ditunjuk Mendagri, dia adalah putera terbaik Tolikara. Jadi, kalau satu dari tiga nama itu jadi penjabat bupati, orang Tolikara harus terima,” ujar Wakil Ketua I DPRD Tolikara Yohan Wanimbo kepada Odiyaiwuu.com, Selasa (27/9). (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
