Oleh Marinus Mesak Yaung
Dosen Hubungan Internasional Uncen, Papua
UNITED Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan Internation Parliament for West Papua (IPWP) berencana untuk mengadakan pertemuan di London, Inggris pada 18 Oktober 2023. Agenda utama pertemuan yaitu membicarakan keputusan kontroversi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Vanuatu, Agustus 2023 sekaligus melanjutkan advokasi internasional isu hak asasi manusia (HAM) dan referendum Papua.
KTT MSG di Vanuatu tahun ini, sebenarnya harapan terbesar ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh di forum MSG. Namun harapan tersebut tidak tercapai. Bahkan forum MSG dengan keputusan tegas menutup pintu bagi ULMWP untuk mendapat status keanggotaan penuh.
Karena diplomasi ULMWP yang gagal di komunitas Melanesia, yang menjadi basis utama perjuangan politik referendum Papua, ULMWP melanjutkan perjuangan kembali di luar basis politiknya, yakni di Inggris dan Eropa.
Logikanya kalau di basis politik saja sudah kalah, apalagi di basis politik orang lain. Orang Papua memiliki peluang besar untuk menjadi Walikota, Bupati, dan Gubernur hanya di atas tanah Papua. Karena ini basis politik orang Papua, tidak mungkin orang Papua miliki peluang besar menjadi Gubernur DKI Jakarta atau Gubernur Jawa Barat karena daerah ini bukan basis politik orang Papua.
Logika sederhana ini untuk menggambarkan upaya diplomasi ULMWP dan IPWP dalam rencana pertemuan mereka di London, Inggris minggu ini. ULMWP dan IPWP berusaha untuk melobi anggota parlemen untuk mendapat dukungan parlemen Inggris terhadap agenda referendum Papua yang diperjuangkan ULMWP. Untuk mendapatkan dukungan parlemen Inggris, maka perlu dukungan rakyat Papua melalui demo besar-besaran.
Nasehat
Sebelum rakyat Papua memberikan dukungan kepada pertemuan ULMWP dan IPWP, ada beberapa nasehat yang perlu diperhatikan. Pertama, ULMWP dan IPWP sudah mengajukan surat ijin penggunaan salah satu ruangan pertemuan di gedung parlemen Inggris ke ketua house of commons atau seperti lembaga DPR di Indonesia. Supaya surat ijin penggunaan ruangan bisa dikeluarkan oleh ketua house, maka perlu ada demo besar-besaran di Papua. Bila perlu sampai jatuh korban.
Kedua, sejak IPWP diluncurkan di salah satu ruangan di parlemen Inggris pada Agustus 2008, jumlah anggota parlemen Inggris yang tergabung dalam IPWP tidak ada penambahan secara signifikan hingga saat ini. Masih tetap empat orang yakni, Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik, dan Jeremy Corbyn. Untuk Corbyn, sudah tiga tahun terakhir dia tidak bicara isu Papua di parlemen Inggris lagi.
Ketiga, pertemuan IPWP Oktober 2023 akan dihadiri oleh pimpinan baru ULMWP hasil KKT ke-2 ULMWP di Vanuatu Agustus 2023 lalu. Pimpinan baru ULMWP akan diwakili oleh Oktovianus Mote. Kemampuan diplomasi Oktovianus Mote cukup bagus dan menjajikan. Namun isu HAM dan referendum Papua yang diperjuangkan Oktovianus Mote, Benny Wenda, ULMWP, dan IPWP bukanlah isu strategis dari konstituen anggota parlemen Inggris.
Perlu dicatat baik bahwa jika isu referendum Papua mau diadopsi sebagai agenda parlemen Inggris, harus melalui dua mekanisme. Pertama, melalui mekanisme petisi untuk meminta pendapat rakyat Inggris, yang merupakan konstituen anggota house of commons di Inggris. Kedua, melalui mekanisme voting di house of commons untuk mendapatkan dukungan suara mayoritas sebesar 326 suara anggota house of commons.
Dari dua mekanisme ini, logika keilmuan saya mengatakan bahwa sangat sulit untuk dicapai melalui kemampuan lobi dan diplomasi dari Oktovianus Mote dan Benny Wenda dan juga dukungan oknum-oknum anggota parlemen seluruh dunia yang tergabung dalam IPWP.
Keempat, pertemuan ULMWP – IPWP untuk suarakan agenda HAM Papua dan Referendum Papua, di London, Inggris tanggal 18 Oktober 2023, menurut hemat saya timingnya atau waktunya tidak tepat. Alasan pertama, Inggris baru saja memobilisasi seluruh negara-negara persemakmuran Inggris di PBB untuk mendukung keanggota Indonesia di Dewan HAM PBB. Karena dukungan Inggris, Indonesia berhasil mendapatkan 186 suara dukungan dari total jumlah keseluruhan suara 192 negara anggota PBB.
Sejarah diplomasi
Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan GAM PBB yang keenam kalinya ini untuk periode 2024-2026, adalah sejarah diplomasi Indonesia di forum internasional yang cukup membanggakan. Ini mempertegas kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan Indonesia memainkan peran penegakkan HAM dan demokrasi di dunia internasional.
Alasan kedua, pemerintah dan Parlemen Inggris sedang fokus untuk merespon situasi perang Hamas dan Israel di Timur Tengah. Karena Inggris adalah sumber utama konflik Israel-Palestina dan Israel-Hamas saat ini. Inggris yang keluarkan Deklarasi Belfour tahun 1917 yang mendukung gerakan zionisme dan pendirian negara Israel tahun 1948 di wilayah warisan jahahan Ottoman Turkey di Timur Tengah atau Asia Barat.
Karena itu, asumsi keilmuan saya mengatakan bahwa Parlemen Inggris tidak akan merespon kegiatan kampanye isu HAM Papua dan referendum Papua oleh ULMWP-IPWP yang berencana untuk menggunakan salah satu ruangan di gedung Parlemen Inggris dalam minggu ini.
Demikian empat poin edukasi tentang perkembangan diplomasi ULMWP di komunitas internasional melalui jaringan IPWP di Parlemen Inggris, yang perlu diketahui oleh masyarakat Papua.
