Oleh Hanny S Sawasmariai
Mahasiswa asal Pegunungan Bintang;
Sedang Studi di Universitas Diponegoro
PRESIDEN Joko Widodo melalui kementerian terkait memiliki perhatian terhadap sektor usaha mikro, menengah, dan kecil (UMKM) dan pariwisata. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Jokowi bersama jajaran kementerian berusaha sekuat tenaga dengan ketersediaan anggaran demi mengejar berbagai ketertinggalan melalui upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di berbagai wilayah di Indonesia. Sebanyak sepuluh KSPN itu menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Sepuluh KSPN dimaksud adalah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Labuan Bajo di ujung barat Pulau Flores (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat Daya).
Super prioritas
Dari 10 KSPN prioritas, pemerintah memilih lima yang menjadi KSPN Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Manado-Likupang-Bitung, Mandalika, dan Labuan Bajo. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Ir Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D menyebut, Kementerian PUPR menugaskan BPIW membuat perencanaan secara terpadu melalui Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan atau ITMP (https://bpiw.pu.go.id).
Publik tanah Air tahu, Labuan Bajo merupakan merupakan salah satu destinasi wisata super premium dan pesona eksotik natural yang tersembunyi di Indonesia. Letaknya di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Labuan Bajo juga berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan hanya dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia timur.
Kini, Labuan Bajo telah berubah menjadi sebuah destinasi eksotik yang terus bersolek dan digandrungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tak berlebihan, Presiden Jokowi menitip beberapa pesan penting bagi pemerintah daerah Manggarai Barat serta masyarakat dan pemerintah Nusa Tenggara Timur serta masyarakat provinsi itu. Presiden menyebut, ia menitip Labuan Bajo yang sudah semakin cantik dengan wajah baru sehingga tolong urusan kecil-kecil terkait destinasi itu terus diperhatikan.
Pesan Jokowi, Labuan Bajo mesti dijadikan destinasi yang ramah terhadap wisatawan. Selain itu, kepala negara juga mengingatkan agar jangan buang sampah sembarangan karena Labuan Bajo sudah semakin cantik dan bersih. Setiap bulan kerja bakti bersih-bersih agar kawasan ini terus terpelihara (www.pu.go.id). Labuan Bajo adalah salah satu wilayah yang mensukseskan kegiatan berskala dunia: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 Asean, yang berlangsung pada 10-11 Mei 2023.
Konferensi itu menjadi momentum kebangkitan dalam pemulihan parawisata ekonomi kreatif yang menyasar hingga daerah seperti Labuan Bajo. Konferensi dunia itu sekaligus menjadi momentum strategis bagi pelaku parawisata, masyarakat maupun UMKM memasarkan produk-produk karyanya untuk masyarakat luas terutama wisatawan.
Masalah yang dihadapi
Labuan Bajo juga menjadi selter penetapan KSPN di Flores, nusa bunga. Tak bisa dipungkiri, KSPN merupakan program pemerintah pusat yang dilaksanakan multi pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) adalah perpanjangan program satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia.
BPOLBF dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 untuk melakukan percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi di kawasan pariwisata Labuan Bajo seluas 400 hektar yang terletak di hutan Bowosie, Manggarai Barat. Pembangunan terintegrasi ini meliputi 11 kabupaten koordinatif.
Interaksi antarwilayah yang optimal membutuhkan konektivitas yang baik dan didukung ketersediaaan infrastruktur. Kabupaten Manggarai Barat berperan penting dalam membentuk konektivitas melalui bandara Internasional Komodo, pelabuhan, dan jalur Trans Flores.
Dalam aspek keruangan terdapat tiga algomerasi perkotaan yaitu perkotaan Labuan Bajo, Lembor, dan Golombu. Ada sembilan ruler center yang berpotensi menjadi perkotaan di masa mendatang. Perkotaan ini sebagai pusat pelayanan umum dan sosial serta pusat pemasaran regional.
Dalam aspek ekonomi sektor tersier dan sektor primer memiliki proporsi yang hampir sama dalam struktur ekonomi Manggarai Barat. Dalam tahun 2015-2020, Manggarai Barat merupakan daerah laju pertumbuhan melalui sektor konstruksi. Hal ini sesuai penetapan Labuan Bajo sebagai KSPN 2028.
Kecamatan Komodo menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat. Namun, Manggarai Barat masih menduduki urutan ke empat jumlah penduduk termiskin terbanyak di Flores. Dalam aspek kelembagaan, penetapan KSPN Labuan Bajo menjadi tantangan tersendiri.
Ada sejumlah permasalahan di Labuan Bajo dilihat dari aspek keruangan ekonomi dan kelembagaan. Pertama, tingginya urban primacy di Manggarai Barat, fungsi perkotaan masih terbatas, dan pelayanan yang belum merata. Kedua, aspek ekonomi memiliki sejumlah permasalahan. Kemiskinan Manggarai Barat relatif tinggi di atas rata-rata. Produktivitas tenaga kerja sektor primer dan tersier masih rendah, kapasitas SDM lokal rendah, dan aampak pengembangan parawisata terhadap kinerja sektor terkait juga belum signifikan.
Ketiga, aspek kelembagaan memiliki tiga permasalah di antaranya adalah rencana pengembangan KSPN oleh BPOLBF dengan agenda pembangunan daerah belum selaras. Tugas dan kewenangan pemerintah daerah dan BPOLBF dalam pengembangan KSPN masih tumpang tindih, serta tingkat kemandirian fisikal masih rendah.
Masalah utama di Manggarai Barat adalah kebijakan parawisata berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kawasan pariwisata dan wilayah belakangnya. Karena itu, perlu pengembangan sistem keruangan dan ekonomi wilayah yang terpadu untuk mewujudkan pengembangan ekonomi parawisata berkelanjutan tahun 2042.
Persoalan di atas perlu diperhatikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Otorita BPOLBF untuk terkait konsep berkelanjutan melalui peningkatan fungsi perkotaan, perluasan dan pemerataan, jangkauan pelayanan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya saing SDM lokal, peningkatan produktivitas tenaga kerja khususnya pada sektor pertanian dan sektor pendukung parawisata. Ruang publik sebagai ruang ketiga perlu diciptakan agar semakin humanis, nyaman dan layanannya berkualitas serta menyenangkan.
