TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Sebanyak 15 tokoh adat, masyarakat, pemuda, dan perempuan Kabupaten Mimika, Kamis (24/8) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo.
Para tokoh yang terhimpun dalam wadah Tim Peduli Pembangunan Mimika meminta Presiden Jokowi menunjuk orang asli Papua menjadi Penjabat Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah pada 5 September 2023.
Permintaan tersebut disampaikan saat menggelar jumpa pers di Jalan Rambutan, SP 2, Kelurahan Timika Jaya, Mimika. Surat Nomor 01/REK/PJ.BUP/VIII/2023 tertanggal 22 Agustus 2023 itu dengan perihal Permohonan Penempatan Orang Asli Papua sebagai Penjabat Bupati Mimika.
“Dalam surat itu kami sampaikan tiga alasan yang menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden untuk menentukan kriteria penjabat Bupati Mimika orang asli Papua,” ujar Pendeta Yonas Magai melalui keterangan tertulis yang diperoleh Odiyaiwuu.com dari Timika, kota Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Jumat (25/8).
Menurut Yonas, pertimbangan pertama ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua.
Kedua, mempertimbangkan kebijakan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) yang sedang berjalan, maka Penjabat Bupati Mimika sedapat mungkin adalah putra-putri asli Papua dari Papua Tengah atau wilayah adat Meepago.
Putra-puteri Meepago itu baik yang sedang bekerja di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah maupun yang masih bekerja di luar Papua Tengah, terutama di Provinsi Papua.
Sementara pertimbangan ketiga ialah bahwa dalam kerangka semangat keberpihakan pada orang asli Papua sesuai UU Otsus, para tokoh meminta dengan hormat dan tegas kepada Presiden tetap mengutamakan pemberdayaan orang asli Papua menjadi penjabat bupati.
Para tokoh itu juga harus bepengalaman di bidang birokrasi pemerintahan dan memahami kearifan lokal, budaya, sosial, politik dan dinamika pembangunan di daerah.
“Surat ini merupakan sikap atau pernyataan yang ditujukan kepada Bapak Presiden dilatari pelaksanaan pembangunan di Mimika yang tidak pernah terhubung dari pejabat ke pejabat lainnya. Karena itu, kami menilai masyarakat tidak pernah merasakan manfaat atas pembangunan yang dilakukan,” ujar Ketua Tim Peduli Pembangunan dan Tujuh Suku Kabupaten Mimika Ruben Kobogau.
“Provinsi Papua itu dari ufuk timur sampai barat, sehingga kalau tidak dipimpin oleh OAP maka akan ada konflik terus. Karena itu orang asli Papua harus memimpin di tanah sendiri,” ujar tokoh pemuda Mimika Frans Tumuka. (Gusty Masan Raya, Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
