JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Puluhan Jemaat Russelben dari Gereja Adven Hari Ketujuh, Jumat (14/7) siang menggelar aksi demo damai ke Kantor Sinode Gereja Adven Hari Ketujuh, Papua.
Merujuk berita Tribun-Papua.com, Sabtu (15/7), selain mendatangi Kantor Sinode, demonstran terlebih dahulu menyambangi kantor Gubernur Papua untuk bertemu Pelaksana Harian Gubernur Ridwan Rumasukun.
Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melihat kembali penetapan nama-nama calon Majelis Rakyat Papua (MRP) yang saat ini sudah ditetapkan.
Aksi tersebut buntut dugaan pemalsuan rekomendasi oleh Ketua Sinode Gereja Adven Hari Ketujuh atas nama seorang calon MRP unsur keterwakilan Pokja Agama utusan Sinode Gereja Adven Hari Ketujuh Papua.
Ketua Jemaat Russelben Gereja Masehi Advend Teddy Wopari mengatakan, dalam penetapan calon MRP masih terdapat beberapa nama yang bukan berasal dari wilayah Tabi-Saireri. “Kami melihat nama-nama yang keluar itu tidak semua mewakili wilayah Tabi-Saireri,” ujar Teddy di Kantor Gubernur Papua, Jumat (14/7).
Menurutnya, satu di antara nama yang dipersoalkan adalah penetapan Yoel Luiz Mulait yang merupakan calon Mejelis Rakyat Papua (MRP) unsur agama gereja Adven Papua karena tidak melalui mekenisme pemilihan calon anggota sinode Adven Papua.
“Kami minta agar Yoel Luiz Mulait dicoret. Pasalnya, ia mendapatkan rekomendasi bukan berdasarkan hasil sidang Sinode Gereja Adven Papua,” ujar Teddy lebih lanjut.
Karena itu, pihaknya mendesak Gubernur Papua dan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan Uria Wopari sebagai anggota MRP terpilih periode 2023-2028 dari utusan Sinode Adven Papua.
Menurut Teddy, Uria Wopari telah ditetapkan melalui sidang komite sinode adven Papua pada 19 Maret 2023 di Kantor Sinode Adven Papua. Selain itu, Mulait bukan suku asli Tabi-Saireri, sehingga pihaknya meminta Gubernur dan Mendagri mengembalikan yang bersangkutan ke wilayah adatnya sendiri.
“Kami meminta Gubernur Papua agar memprioritaskan calon anggota MRP asli dari wilayah Tabi-Saireri. Bukan dari luar,” kata Teddy tegas.
Selain mendesak ke Gubernur, para Jemaat ini juga menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Sinode Gereja Adven Papua Pendeta Hugo Wambrauw.
Pasalnya, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Hugo dinilai tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selain itu, pihaknya juga meminta sinode mencabut surat rekomendasi Mulaid sebab surat tersebut terindikasi bersifat kepentingan pribadi.
“Jika tuntutan kami ini tidak direspon tentu saja akan ada dampak pada Sinode. Papua sudah dibagi menjadi 4 DOB, kami tidak mendiskriminasikan orang atau individu, tetapi hak kami sebagai orang Tabi-Saireri di atas tanah ini harus diberikan, bukan dirampas,” katanya.
Sementara itu, anggota DPR Papua dari kursi Otsus Yotam Bilasi menyayangkan penetapan calon anggota MRP yang pada akhirnya berujung masalah seperti ini.
“Papua ini sudah menjadi 4 DOB. Seharusnya khusus Provinsi Papua ini itu diberikan kepada teman-teman yang ada di wilayah Tabi-Saireri. Bukan lagi ambil dari luar wilayah ini,” ujar Bilasi
Yotam menegaskan, pihaknya bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi sebagai manusia, harus disadari pula pada bagian ini untuk menghargai hak-hak orang lain.
“Kalau bisa bagian dari keterwakilan Sinode Adven Papua di wilayah Tab-Saireri diberikanlah kepada teman-teman yang ada di sini. DOB sudah bagi. Saya pikir teman-teman dari luar wilayah ini tidak perlu lagi nama-nama mereka keluar atau ada di sini karena hak semua sudah dibagi,” kata Bilasi.
