JAYAPURA, ODIYAIWUU.com — Penjabat Wali Kota Jayapura Dr Frans Pekey, M.Si akhirnya angkat bicara terkait masalah beasiswa otonomi khusus (otsus) yang dikelola Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua.
Menurut Frans Pekey, BPSDM Provinsi Papua tidak becus menangani beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Papua yang studi di dalam dan luar negeri. Ia menambahkan, kesalahan dalam persoalan ini ada pada pemerintah Provinsi Papua.
“Saya terus terang sampaikan bahwa kami kecewa dengan Pemerintah Provinsi Papua karena mereka tidak urus anak-anak mahasiswa ini dengan baik,” ujar Frans Pakey di Jayapura mengutip papua.tribunnews.com, Senin (26/6).
Padahal, ujarnya, sejak tiga tahun lalu Bupati dan Wali Kota telah meminta data ke Pemprov Papua terkait sebaran mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
Namun data tersebut sampai saat ini tidak pernah diserahkan secara resmi oleh Gubernur kepada Bupati dan Wali Kota. “Ini yang kami sesalkan. Bagaimana kita mau menyiapkan anggarannya kalau data mahasiswa penerima beasiswa ini belum ada,” jelasnya.
Pihaknya geram atas pernyataan BPSDM Papua yang mengeklaim data sebaran mahasiswa Papua telah diserahkan ke Pemkot Jayapura. Faktanya, belum ada data penerima beasiswa diterima pihaknya dari BPSDM Papua.
“BPSDM Papua jangan hanya ngomong doang. Saya kecewa, nanti kalau para orang tua ini datang ke Kabupaten/ Kota menanyakan hal ini; mana datamu? kasihan. Kita mempermainkan orang tua dan para mahasiswa ini,” ujarnya.
Pekey juga menyoroti proses perekrutan mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus tersebut yang selama ini tidak pernah diberitahukan kepada Pemerintah Kota Jayapura. Ia menyebut, perekrutan mahasiswa penerima beasiswa otsus dilakukan secara diam-diam oleh BPSDM Papua.
Pekey ingin mengetahui berapa banyak pelajar dari Kota Jayapura yang direkrut dalam program ini. Bila saat ini ada 500-600 orang anak-anak mahasiswa Port Numbay di dalamnya, maka berapa besar dana Otsus Pemkot Jayapura untuk membiayainya.
“Dana Otsus Kota Jayapura tahun ini sangat kecil hanya 126 Miliar lebih. Kalau dipakai untuk membiayai semua mahasiswa ini maka tidak cukup dan dipakai habis,” ujar Frans.
Menurut Frans, seharusnya Pemerintah Provinsi Papua harus atur baik agar anak-anak mahasiswa ini tidak terlantar atau sampai dikeluarkan dari kampus atau asrama mereka.
“Jangan BPSDM Papua melempar kesalahan atau tanggung jawab mereka ke Kabupaten/Kota hanya untuk menutupi kesalahan yang mereka buat saat ini,” ujar Frans.
Frans menyebut, bukan sekarang baru mau lakukan validasi data tetapi seharusnya sudah dilakukan dua atau tiga tahun lalu. Bukan baru sekarang melakukan validasi terus.
Apalagi program ini sudah bertahun-tahun sudah berjalan, masa BPSDM Papua tidak punya data basenya selama ini. “Itu sebuah keanehan ya, sehingga kalau 500-600 orang mahasiswa ini diserahkan ke Pemerintah Kota Jayapura kami tidak sangup. “Karena pasti biayanya sudah melebihi dana otsus yang diterima oleh Pemkot Jayapura saat ini,” ujar Frans.
Perlu diketahui, dana Otsus yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota itu sudah jelas peruntukannya. Pendidikan sekian persen, kesehatan, infranstuktur dan ekonomi.
Lalu yang berikut proses ditahun 2023 ini sudah jalan dimana APBD dan dana Otsus itu sudah jalan dan ditetapkan. “Kita mau pake uang dari mana untuk membiayainya. Ini kesalahan besar yang dilakukan oleh BPSDM Papua, tidak mengurus anak-anak mahasiswa ini dengan baik,” kata Frans.
Pemerintah Kota tidak melepas tangan untuk persoalan ini, tetapi sejak awal BPSDM Papua tidak mengurus masalah ini dengan baik.
Pasalnya secara tiba-tiba ditengah jalan setelah anggaran Otsus ini sudah jalan dalam tahun anggaran baru mau bicara soal masalah mahasiswa ini.
Kalau daerah atau Kabupaten yang jumlah masiswanya sedikit tidak masalah pasti mereka sanggup dan bisa dibuat didalam APBD Perubahan tahun ini.
“Saya pikir kita harus bicara soal rasional dan profesional dalam berkerja, tidak sembarang begitu. Kalau serahkan data itu resmi sifatnya, bukan serahkan data model selebaran kertas saja. Itu model kerja apa. Pemerintah tidak punya model kerja seperti itu,” tegas Frans.
Ditanya bahwa BPSDM Papua sudah menyerahkan data ke Pemkot Jayapura saat ini, Pekey menjelaskan mereka hanya datang membawa daftar nama saja dan sifatnya tidak resmi.
Seharunya model kerja Pemerintahan bukan seperti itu. Harus ada surat resmi Gubernur Papua kepada Bupati dan Wali Kota dalam penyerahan data mahasiswa ini.
“Harus resmi karena ini dasar untuk kami bisa menyiapkan anggarannya. Ini uang Negara yang kita pakai bukan uang keluarga. Ini hanya data selebaran, dasarnya apa kami mau alokasikan anggarannya,” tandas Pekey. (***)
