SEMINYAK, ODIYAIWUU.com — Pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengundang Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanudin untuk berdikusi tentang bagaimana mewujudkan pemerintahan yang agile, clean dan responsive dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dengan zero corruption pada Jumat (23/6).
Ahmad Burhanudin dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pemberantasan korupsi yang efektif dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, dan pendekatan penindakan.
“Saya yakin semuanya yang ada di OIKN sudah dibekali oleh integritas dan selalu diberi pesan oleh Pak Kepala untuk tidak melakukan penyimpangan dimulai dari hal yang terkecil, sampai dengan bagi-bagi jabatan dan bagi-bagi proyek, contohnya,” ujar Ahmad melalui siaran pers Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Jumat (23/6).
Menurut Ahmad, untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota dunia yang memberikan manfaat bagi semua, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang agile, clean, dan responsive, yaitu pemerintahan yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah dengan cepat dan bersih dari praktik-praktik yang menyimpang.
“Tugas OIKN untuk melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) sangatlah besar. Dan butuh setting pemerintahan yang terbaik untuk mendukungnya,” kata Ahmad lebih jauh.
Dalam pelaksanaannya, urai Ahmad, kewenangan dan tanggungjawab OIKN sangat besar sehingga diperlukan pengaturan mengenai mekanisme penanganan konflik kepentingan/benturan kepentingan sebagaimana esensi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu komitmen lembaga untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dan pedoman perilaku (code of conduct) secara transparan dan akuntabel. KPK akan berusaha untuk mengawasi agar semua proyek yang dilaksanakan di IKN terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala OIKN Bambang Susantono bahwa tata kepemerintahan yang baik sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban environment, social, governance (ESG) dari organisasi IKN. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
