Kukuhkan Anggota Badan Pengarah Otsus Papua, Wapres Ma’ruf Amin: Kawal RIPPP dan RAPPP! - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
DAERAH  

Kukuhkan Anggota Badan Pengarah Otsus Papua, Wapres Ma’ruf Amin: Kawal RIPPP dan RAPPP!

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin saat mengukuhkan enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/5). Sumber foto: BPMI Setwapres

Loading

JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta para anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Otsus Papua mengawal Program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2022–2041.

Permintaan Ma’ruf Amin mengawal RIPPP dan RAPPP tahun 2022–2041 tersebut dikemukakan saat mengukuhkan enam anggota Badan Pengarah Otsus Papua di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

“Saya harap para anggota BP3OKP dapat betul-betul mengawal ketuntasan program yang diatur dalam RIPPP dan RAPPP sebagai rencana aksi lima tahunan,” ujar Ma’ruf Amin melalui keterangan yang diperoleh Odiyaiwuu.com dari Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/5).

Ma’ruf Amin menambahkan, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memiliki tugas utama melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus serta pembangunan di wilayah Papua.

Badan Pengarah Otsus Papua juga diminta mengawal tiga misi besar untuk percepatan pembangunan Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

“Saudara-saudara terpilih atas dasar kemampuan dan komitmen terhadap Papua. Saudara sekalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” ujar Ma’ruf Amin lebih lanjut.

Para anggota Badan Pengarah Otsus Papua yang dilantik masing-masing Perwakilan Provinsi Papua Alberth Yoku, Perwakilan Papua Barat Irene Manibuy, Perwakilan Papua Selatan Yoseph Yanowo Yolmen, Perwakilan Papua Tengah Petrus Waine, Perwakilan Papua Pegunungan Hantor Matuan, dan Perwakilan Papua Barat Daya Otto Ihalauw.

Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin mengajak semua pihak, termasuk anggota Badan Pengarah Otsus Papua untuk bekerja sama secara sinergis, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan.

Ma’ruf menyampaikan sejumlah pesan. Pertama, memperhatikan aspirasi, kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam, memperbanyak mendengar agar pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas lapangan, menjawab harapan, dan kebutuhan riil masyarakat Papua.

Kedua, segera bekerja, bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis, mengharmonisasikan, menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan, dan otonomi khusus Papua.

Ketiga, membangun koordinasi, sinergi dengan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, segenap pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan, dan penanganan masalah Papua.

Keempat, menjaga terus integritas, tidak melakukan tindak pidana korupsi atau memanfaatkan jabatan, dan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan.

“Pada kesempatan ini saya mengajak untuk mempererat solidaritas dan persatuan. Saudara-saudara mempunyai tugas penting untuk turut mendukung dalam menciptakan situasi Papua yang aman dan damai. Mari bangun Papua yang lebih baik dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan,” ujar Ma’ruf Amin.

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023. Kehadirannya sempat menuai pro-kontra di sejumlah kalangan. Bahkan, ada yang meminta badan pengarah itu dibubarkan.

Menurut tokoh muda Papua Elias Ramos Petege, keberadaan badan ini sebagai bukti Jakarta turut campur tangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tanah Papua.

“Kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus bagi provinsi Papua ini bukti pemerintah pusat tidak percaya kepala daerah di tanah Papua dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bumi Cenderawasih,” ujar Ramos kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Minggu (14/5).

Ramos Petege, putra asli Papua dari Meepago (Papua Tengah) menambahkan, keberadaan Badan Pengarah Otsus Papua sekadar cara atau bentuk pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan di tanah Papua yang bertentangan dengan sistem desentralisasi dan prinsip otonomi daerah.

Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait serta DPR RI segera merevisi dan menghapus Pasal 68A, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pasal 68A, ayat 1 dan 2 tersebut mengamanatkan pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah atau menarik kewenangan pemerintah daerah ke pusat melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“BP3OKP ini telah mengeliminasi prinsip otonomi daerah, otonomi khusus, desentralisasi, dan tugas pembantuan yang telah diamanatkan dalam konstitusi kepada pemerintah daerah,” ujar Ramos, tokoh muda yang melakukan uji materil, judicial review UU Otsus terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Menurutnya, koordinasi dan pengawasan yang didominasi oleh Jakarta (Pemerintah Pusat) telah menyebabkan pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi-provinsi di Papua tidak maksimal, tidak efektif dan efisien yang akan berujung pada kegagalan pembangunan, mengulangi 20 tahun kegagalan pelaksanaan otonomi khusus Papua jilid pertama. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :