Helsinki For Papua - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
OPINI  

Helsinki For Papua

Frans Maniagasi, pengamat politik lokal Papua. Foto: Istimewa

Loading

Oleh Frans Maniagasi

Pengamat politik lokal Papua

KONFLIK dan kekerasan di Papua terakhir yang terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (15/4) menggugat kita sebagai bangsa dan negara.

Pertanyaan retoris lahir: sampai kapan membiarkan kekerasan demi kekerasan terus berlangsung di tanah Papua? Upaya mengakhiri konflik dan kekerasan untuk membangun perdamaian merupakan hal urgen dan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.

Perdamaian Aceh di Helsinki pada 2005, mesti menginspirasi kita bersama guna mengakhiri konflik dan kekerasan di Papua. Jangan kita berasumsi bahwa konflik hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu di Pegunungan. Itu pandangan yang keliru. Sebab efek psikologisnya dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya orang asli Papua (OAP) tapi juga non–OAP.

Pertanyaannya, dapatkah Helsinki for Papua diwujudkan? Komitmen politik, inisiatif, dan keputusan pemerintah merupakan syarat utama mewujudkan proses perdamaian di Papua.

Dari pendekatan historis politik konflik dan kekerasan di daerah ini telah berlangsung selama 60 tahun (1963) sejak Papua menyatu dengan Negara Republik Indonesia. Konflik dan kekerasan terlama dan terpanjang selama Indonesia merdeka.

Ekses konflik dan kekerasan telah merambah di berbagai aspek, dimensi, kompleksitas dan intensitasnya pun meninggi. Pemerintah sebagai aktor utama mesti mengupayakan perdamaian di Papua. Tentunya keinginan untuk berdamai merupakan kemauan bersama baik pemerintah, TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

Merajut perdamaian

Pada 11 November 2022 ada usaha untuk merajut perdamaian oleh tiga pihak di Swiss yaitu Komnas HAM, United Liberation Movement West Papua (ULMWP), dan MRP (Hamid Awaludin, Kompas, 5/1/2023), namun prakarsa ini hanya bertepuk tangan sebelah karena tidak didukung oleh pemerintah, TNI dan lembaga terkait. Tujuannya, menyediakan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Papua, menyiapkan kepastian dasar para tahanan dan narapidana.

Hal ini merupakan upaya merintis jalan damai. Momentum ini baru langkah sepihak. Sedangkan pemerintah dan TNI justru tidak merespon sama sekali. Anggota Komnas HAM yang hadir pun tidak didukung dan tidak ada mandat dari pemerintah. Ditambah pula Anggota Komnas HAM yang hadir itu sudah demosioner, diganti oleh komisioner baru sehingga tidak legitimat.

Pengalaman menunjukkan, ikhtiar untuk mewujudkan perdamaian Papua pada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tahun 2016 pernah dirintis.

Beberapa tokoh Papua diundang ke Istana untuk membahas hal ini dan dilanjutkan temu wicara di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang kala itu diketuai Teten Masduki dengan Pastor Dr Neles Tebai Pr (Almarhum).

Ironinya, tak ada tindak lanjut dari pembicaraan itu berupa Keputusan Presiden (Keppres) yang intinya menunjuk dan menugaskan Pastor Neles atau tokoh yang dianggap representatif, kredibel, dan kapabel.

Pastor Neles dan para tokoh ini bertugas mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan proses menuju dialog perdamaian. Jika ada political will dari presiden saat itu semestinya menunjuk langsung Kalla dan dibantu tim kerja yang menyiapkan dialog Papua.

Bahkan pada 2007 semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, dikeluarkan Inpres Nomor 5 tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres yang dikenal dengan The New Deal Policy for Papua atau Pendekatan Kebijakan Baru untuk Papua.

Agendanya, menurut Staf Khusus Presiden Yudhoyono Bidang Pemerintahan dan Otsus Velix Wanggai adalah rekonstruksi UU Otsus Papua (UU 21/2001), penyelesaian konflik menuju Papua tanah damai dan melanjutkan pembangunan tanah Papua yang komprehensif dan ekstensif (Detik.com, 2/10/2007).

Langkah perdamaian

Tindak lanjut kebijakan penyelesaian konflik menuju Papua tanah damai ditugaskan tiga orang tokoh yang melakukan komunikasi dengan para tokoh Papua. Tiga orang itu adalah Bambang Darmono, Velix Wanggai, dan Faried Husein (Alm).

Tujuannya, menyiapkan berbagai langkah perdamaian agar TPNPB OPM meletakkan senjata. Inisiatif dirintis dengan diskusi dengan beberapa rekan oleh Bambang Darmono dengan Muridan S Widjojo (Alm), Amiruddin Al Rahab, dan penulis dengan Faried Husein, termasuk perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandei.

Bambang Darmono dan Faried Husein adalah dua tokoh di balik dialog Helsinki-Aceh. Bambang adalah tokoh TNI yang bukan saja berperan penting di balik layar dialog Pemerintah RI dengan GAM tapi juga komando lapangan (Panglima Komando Operasi Aceh).

Faried bekerja keras melakukan pendekatan, lobby dengan para tokoh GAM. Latar belakangnya sebagai dokter mampu mendianogsis “penyakit” yang ada pada tubuh manusia yang perlu intens memperoleh pengobatan dan perawatan. Intensitas pengobatan dan perawatan yang menginspirasinya untuk melakukan komunikasi dan pembicaraan dengan tokoh-tokoh GAM.

Pada level pengambil keputusan politik tertinggi, Presiden Yudhoyono berkomiten menyelesaikan konflik Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian mandat dan otoritas penuh kepada Wapres Jusuf Kalla untuk melaksanakan misi perdamaian di Tanah Rencong. Kepiawaian Kalla sebagai pebisnis memanfaatkan pendekatan ekonomi-politik.

Kalla mampu me-manage dan mengakomodir berbagai kepentingan dengan negosiasi yang jitu di antara kelompok yang bertikai, siapa dapat apa, bagaimana hingga terwujud kompromi. Selain itu ditunjuk pejabat resmi Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM menjadi ketua tim bersama Sofjan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informasi (2004-2007).

Pengalaman Helsinki Aceh menjadi pelajaran berharga dan seyogyanya menginspirasi kita bersama teristimewa pemerintah untuk mendesain dialog yang identik atau mirip Aceh untuk Papua. Bukankah Aceh dan Papua sama-sama berjuang melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia?

Penulis menyadari, tentu tidak sederhana dan sesimpel seperti yang dibayangkan. Namun realitas menunjukkan, konflik dan kekerasan di Papua mesti diakhiri. Konflik dan kekerasan yang terjadi bukan saja menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan yang menghinggapi masyarakat asli tapi juga warga non-OAP.

Penulis berpandangan, inilah waktu yang tepat bagi pemerintah, TNI dengan TPNPB OPM melakukan “percakapan” bersama untuk mengakhiri konflik dan kekerasan di Papua. Tanggalkan keengganan, egoisme, arogansi atau curiga yang menganggap dialog dengan separatis akan menurunkan derajat dan gengsi negara.

Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia mesti open minded, membuka diri untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua secara demokratis dan bermartabat sesuai nilai-nilai Pancasila dan konstitusi serta UU 21/2001 junto UU 2/2021 (Pasal 45 dan 46).

Realitas politik menunjukkan, pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki otoritas memutuskan pentingnya dilakukan dialog. Tanpa kemauan dan keputusan politik presiden, sulit diharapkan adanya percakapan bersama untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di tanah Papua.

Artinya, kita sebagai bangsa dan negara tanpa disadari bila tak melakukan dialog maka sengaja telah memelihara dan melestarikan konflik dan kekerasan sebagai komoditas di wilayah ini.  Sekat sekat yang menghalangi dialog sudah saatnya ditampik dan memulai dan mengusung agenda dialog menuju Papua tanah damai.

Segala macam atribut dan sebutan maupun labelisasi seperti teroris, kelompok sipil bersenjata (KKB), kelompok sipil teroris (KST), dan lain-lain terhadap TPNPB OPM perlu ditinjau agar melapangkan hambatan psikologis sebelum dilakukan percakapan bersama pemerintah dan TNI dengan TPNPB OPM.

Penulis berpendapat, bila kendala psikologis politik termasuk persepsi pusat terhadap Papua dengan paradigma usang dan pragmatis, developmentalis dapat diminimalisasi maka proses menuju dialog menyudahi konflik dan kekerasan bisa diselesaikan.

Bila tidak maka Papua akan terus menjadi ladang persemaian perebutan berbagai kepentingan lalu konflik dan kekerasan menjadi komoditas komersial yang terus berkelindan. Pada saat yang bersamaan tanpa disadari mengabadikan konflik dan kekerasan menjadi kontra produktif, dengan upaya “percepatan” pembangunan Papua yang hendak dilakukan pemerintah.

Seperti Helsinki Aceh bahwa betapa urgen dan mendesaknya keputusan pemerintah untuk melakukan dialog Papua. Tanpa itu pemerintah akan dikesankan melestarikan konflik dan kekerasan, pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan pun senantiasa dikekalkan.

Jika ada kebijakan percepatan pembangunan, semestinya dibarengi oleh “percepatan” solusi penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua –dua sisi dari satu mata uang yang sama. Semoga Helsinki for Papua dapat diwujudkan.

Tinggalkan Komentar Anda :