Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin Khianati Intelektualitas Orang Asli Papua - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin Khianati Intelektualitas Orang Asli Papua

Wakil Presiden Prof Dr KH Ma,ruf Amin sejakigus Ketua Badan Pengarah Papua dan Guru Besar Universitas Cenderawasih Prof Dr Melkias Hetharia. Foto: Istimewa

Loading

JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Wakil Presiden Prof Dr KH Ma’ruf Amin dinilai mengkhianati intelektualitas orang asli tanah Papua. Padahal, saat ini banyak intelektual asli tanah Papua menyebar baik yang mengabdi di daerah maupun di tingkat nasional bahkan global.

“Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan Wakil Presiden KH Ma,ruf Amin selaku Ketua Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mengangkat Kelompok Ahli BP PPOKP atau Badan Pengarah Papua merupakan pengkhianatan terhadap eksistensi kaum intelektual orang asli Papua,” ujar Guru Besar Universitas Cenderawasih Prof Dr Melkias Hetharia, SH, M.Hum melalui keterangan tertulis yang diterima Odiyaiwuu.com di Jakarta, Sabtu (29/4).

Selain itu, Melkias menilai pengangkatan tersebut juga merupakan bentuk penghinaan Wakil Presiden yang tidak melihat realitas bahwa sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, tanah Papua sudah menghasilkan banyak kaum cerdik pandai dengan kualifikasi pendidikan sarjana, magister hingga doktor.

Bahkan banyak guru besar, profesor menyebar di berbagai perguruan tinggi di tanah Papua seperti Universitas Cenderawasih, Universitas Papua, dan lain-lain bahkan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Jadi pengangkatan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua juga perlu rasional di mana mereka harus mengetahui dan memahami benar kondisi tanah Papua dan adat istiadatnya. Hemat saya, memasukkan staf ahli itu alangkah baiknya adalah putra-puteri berbaik tanah Papua yang ada di beberapa perguruan tinggi di Papua seperti Uncen atau Unipa, dan lain-lain,” katanya.

Sejumlah elemen di Papua menuding penunjukan dan pengangkatan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua asal-asalan dan lebih didominasi oleh satu kelompok dan terutama orang-orang di sekitar Kantor Sekretaris Wakil Presiden. Pengangkatan orang-orang yang tidak kompeten dan hanya mau menerima gaji buta, honorarium, dan fasilitas negara dengan mengeksploitasi Papua tanpa dikenal masyarakat beragam kultur bahkan memahami kondisi daerah sesungguhnya.

“Wakil Presiden sadar atau tidak, telah menciptakan masalah baru. Wapres tidak mempertimbangkan situasi psiko politis masyarakat. Padahal, dalam berbagai kesempatan Wapres selalu menyatakan orang Papua mesti diprioritaskan. Kenyataannya, statemen itu tidak ditunjukkan dalam pengangkatan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Presiden juga selalu mengingatkan dalam pernyataannya bahwa dalam membangun Papua, maka pendekatan kebudayaan dan religi atau agama juga mesti menjadi pertimbangan. Tapi dengan pengangkatan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua tidak ada keterwakilan unsur unsur agama seperti PGI dan KWI. Malah berbanding terbalik, ironi, dan sinisme terhadap pernyataan Wapres.

Warga Papua, Ben Ruatakurei, menuding tidak ada mekanisme pemilihan yang dipakai dalam pengangkatan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua. Pendekatan pengangkatan tersebut lebih pada aspek like and dislike.

“Silakan saja Wakil Presiden selaku Ketua Badan Pengarah membuat keputusan mengangkat kelompok ahli tersebut namun juga perlu memperhatikan kepedulian mereka, kelompok ahli terhadap masalah-masalah Papua. Masa tiba tiba muncul?” kata Ben, yang juga pemerhati masalah pembangunan Papua.

Sedangkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Apeniel Sani, S.Sos, M.Si menegaskan, mestinya Wakil Presiden menempatkan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua yang terdiri dari orang-orang Papua yang memahami masalah Papua. Di Papua ada banyak intelektual, akademisi, dan orang-orang hebat lainnya yang memahami masalah Papua.

“Mudah-mudahan penempatan kelompok ahli itu tidak tambah hancur. Mestinya juga kriteria kelompok ahli itu diumumkan secara terbuka. Papua adalah persoalan besar negeri ini sehingga jangan dikerdilkan,” ujar Sani.

“Kalau ada pertemuan perlu ditanyakan apa kompetensi kelompok ahli dalam pergerakan pembangunan Papua sejak awal otonomi hingga kini. Bagaimana pengalaman dan pola pendekatan pembangunan masyakarat dari aspek adat, bahasa, budaya, dan antropologi. Pengalaman UP4B menunjukkan, banyak program yang dibuat tapi mubazir,” ujar Alfons Arsai, akademisi Universitas Papua (Unipa).

Sedangkan Melkias menegaskan, pengangkatan Kelompok Ahli Badan Pengarah Papua dari Papua pun patut dipertanyakan karena mereka juga tidak memiliki kapasitas dan kredibilitas. Selain tidak memiliki kualitas dan kompetensi akademis maupun intelektualitas, juga bukan merupakan representasi dari wilayah adat masyarakat Papua. Kelompok ahli adalah orang-orang yang mestinya berperan bukan sekadar memberikan nasehat, saran, dan pendapat  kepada Wakil Presiden selaku Ketua Badan.

Namun demikian, mereka juga bertindak sebagai mediator antara kepentingan daerah dan Pusat yang dibahas di tingkat board yang menjadi keputusan untuk disampaikan kepada Presiden sehingga percepatan pembangunan Papua dapat berjalan sesuai arah dan tujuan UU Otsus dan UUD 1945

Pihaknya meminta agar BP PPOKP dibubarkan saja. Kehadiran badan ini justru bertentangan dengan hakekat dari desentralisasi asimetrik atau prinsip dasar otonomi khusus Papua. Badan ini juga tidak memberikan manfaat yang signifikan. Malah menambah panjang birokrasi dan kelembagaan yang mubazir serta tidak memberi manfaat sama sekali.

“Oleh karena itu dibubarkan, ditiadakan. Pemikiran awal pada saat pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 di DPR RI, badan ini dirancang seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi atau BRR Aceh. Dalam kasus Papua selama 20 tahun, banyak kelemahan dan kekuarangan yang dilakukan dalam implementasi Otsus, sehingga telah menimbulkan ketidak percayaan masyarakat Papua terhadap Otsus dan juga terhadap Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu BP PPOKP mesti merekonstruksi dan merehabilitasi pelaksanaan otsus melalui perubahan UU Otsus,” katanya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP PPOKP). Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (21/10 2022).

BP PPOKP atau Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan tersebut diketuai Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di tanah Papua. Provinsi-provinsi tersebut diberi otsus dalam kerangka NKRI.

“Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Perpres.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Pertama, pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

 Kedua, sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka otsus dan percepatan pembangunan.

 Ketiga, pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

 Keempat, pengendalian penyelenggaraan otsus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah.

 Kelima, penyampaian pelaporan pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden. Keenam, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :