Pegunungan Bintang dan Pemekaran - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
OPINI  

Pegunungan Bintang dan Pemekaran

Alpius Uropmabin, mahasiswa asal Pegunungan Bintang; kini studi di Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua

Loading

Oleh Alpius Uropmabin

Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Jayapura

PEGUNUNGAN Bintang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seia-sekata memekarkan Papua menjadi tiga provinsi baru.

Tiga provinsi baru dimaksud yaitu Provinsi Papua Selatan beribukota di Merauke. Kemudian Provinsi Papua Tengah beribukota Nabire di wilayah adat Meepago. Lalu Provinsi Papua Pegunungan beribukota Wamena, Jayawijaya.

Sebelum pemekaran provinsi baru, Pegunungan Bintang tercatat sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua, provinsi induk. Namun, setelah pemekaran, Pegunungan Bintang masuk wilayah administratif Papua Pegunungan.

Seiring aspirasi masyarakat dan berbagai elemen, pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi induk maupun tiga provinsi baru meneruskan aspirasi pemekaran kabupaten baik di wilayah Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan maupun Papua Tengah.

Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, ST, M.Si juga meneruskan dan mendorong pemekaran Pegunungan Bintang merespon aspirasi masyarakat dan berbagai elemen di wilayahnya agar kabupaten itu dipecah jadi beberapa daerah otonom baru.

Pemekaran menjadi opsi atau obat mujarab akselerasi pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat. Benar seperti itu dan apa urgensi pemekaran Pegunungan Bintang?

Potensial

Setelah kran moratorium dibuka, serta merta masyarakat dan berbagai elemen getol menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar Pegunungan Bintang juga masuk dalam usulan pemekaran. Bupati Yan Bidana dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang merespon aspirasi masyarakat tersebut. Meski demikian dan juga menjadi tanggungjawab Pemkab, ada beberapa hal yang perlu dicatat baik-baik.

Pertama, publik Pegunungan Bintang tentu mencatat baik bahwa potensi kekayaan alam Pegunungan Bintang melimpah, kaya raya. Namun, di saat bersamaan masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelolanya. Karena itu, hemat penulis, Pegunungan Bintang belum layak untuk dimekarkan menjadi beberapa daerah otonom baru.

Kedua, Pegunungan Bintang memiliki wilayah sangat luas 115. 683 km2. Kabupaten ini memiliki topografi kurang lebih 66,09 persen wilayah pegunungan dan 27,26 persen adalah perbukitan. Kabupaten ini terdiri dari 34 distrik dan 277 desa.

Pegunungan Bintang juga masih minim akses infrastruktur dan telekomunikasi. Akses jalur darat menuju Jayapura, kota Provinsi Papua, juga menjadi persoalan serius sarana transportasi yang tentu berimbas pada distribusi barang dan jasa. Persoalan serius ini sejatinya menjadi concern Pemkab Pegunungan Bintang sebelum berniat memekarkan wilayah itu menjadi beberapa keping kabupaten baru.

Ketiga, ada asa, harapan pemerintah daerah dan warga Pegunungan Bintang menggunung pasca wilayah itu resmi sebagai sebuah kabupaten baru tahun 2002 bersamaan dengan 13 kabupaten lain di Papua sedikit lebih maju dan sejahtera. Namun, hingga kini warga masyarakat masih sulit mendapat akses komunikasi dan transportasi dari Jayapura menuju Oksibil, kota Pegunungan Bintang atau distrik-distrik lain di wilayah itu.

Warga masih takluk di bawah belenggu keterisolasian fisik dan ketidakmampuan warga masyarakat untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Buntutnya, selain sulit memperoleh sembilan bahan pokok (sembako) maupun barang-barang lain, harga yang diterima masyarakat Pegunungan Bintang dari luar juga melangit hingga mencekik leher. Selain itu, lokasi Pegunungan Bintang terisolir, sangat menyulitkan melakukan evakuasi korban melalui jalur darat kala terjadi bencana alam.

Keempat, pengangguran di Pegunungan Bintang masih menjadi masalah serius yang menjadi pergumuman pemerintah dan masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua tahun 2021 mencatat, peningkatan pengangguran di Pegunungan Bintang tahun 2019-2021 sangat tinggi.

Tahun 2019 terdapat 1,63 pengangguran, dan tahun 2020 terdapat 4, 12. Sedangkan tahun 2021, terdapat 4,43. Mencermati angka pengangguran ini, bukan tidak mungkin tahun 2023 dapat diprediksi meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Niat menambah daerah otonom baru kabupaten di Pegunungan Bintang hanya akan menyandera daerah dari aspek fiskal.

Oknum elit

Sepintas, bila mencermati niat mendorng penambahan daerah otonom baru kabupaten di Pegunungan, hanyalah dominasi kepentingan personal oknum elit, bukan kebutuhan riil masyarakat. Jika Pemkab Pegunungan Bintang sungguh dan bernuat menyejahterakan masyarakat, hemat penulis Pemkab Pegunungan Bintang perlu serius mendorong sektor ekonomi dan pendidikan.

Pemkab Pegunungan Bintang perlu bijak dan berhati-hati mengambil langkah memekarkan kabupaten itu yang ujungnya malah menyulitkan masyarakat. Selain itu, Pemkab jernih melihat dan memahami situasi Pegunungan Bintang secara holistik. Situasi yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kabupaten Pegunungan Bintang juga salah satu kabupaten zona merah. Artinyam daerah tersebut rawan konflik yang melibatkan apparat TNI-Polri dengan anggota kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

Kedua, publik tahu, akibat gangguan kamtibmas kelompok TPNPB-OPM, Pemerintah Pusat mengirim banyak personil ke Pegunungan Bintang dan dibagi ke beberapa distrik seperti Distrik Kiwirok. Pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar, malah berdampak pada aktivitas masyarakat mencari nafkah.

Karena itu, Pemkab Pegunungan Bintang perlu serius mempertimbangkan arah kebijakan pemekaran. Kehadiran daerah otonom baru kabupaten tentu diikuti dengan mobilisasi aparat keamanan dalam jumlah besar. Kondisi ini, dipastikan akan mengganggu ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas.

Pemkab juga perlu tahu bahwa bukan hanya Pegunungan Bintang sedang tidak baik-baik saja. Namun, juga di sejumlah kabupaten di Papua situasi kamtibmas juga sama. Kita ambil contoh Kabupaten Nduga maupun Intan Jaya, yang belakangan terus dilanda konflik berkepanjangan.

Pemkab Pegunungan Bintang sebaiknya mencari alternatif solusi damai kelompok-kelompok yang bertikai. Bukan mengurus daerah otonomi baru, yang ujungnya dikhawatirkan malah akan membuat intensitas konflik meningkat.

Ketiga, letak geografis Pegunungan Bintang bertabur pegunungan dan perbukitan belum saatnya menambah kabupaten baru. Melihat kondisi geografis tersebut, tugas berat yang perlu diseriusi adalah melakukan kajian tentang letak geografis dan pertumbuhan penduduk Pegunungan Bintang. Bila kelak memungkinkan, wacana pemekaran dapat digulirkan.

Keempat, terkait kesiapan SDM maka tugas besar Pemkab mempersiapkannya secara matang. Bukan sibuk mendorong pemekaran daerah otonom baru guna menambah koleksi kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induk, Pegunungan Bintang.

Pemkab Pegunungan Bintang tak perlu mengambil kebijakan pemekaran tanpa mendengar pendapat masyarakat. Ingat, tugas pemerintah adalah memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakat. Tugas itu bukan di tangan oknum elit yang berpikir pragmatis sesaat.

Tinggalkan Komentar Anda :