JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di Kalimantan Timur saat ini sudah mulai gencar direncanakan dan dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan berbagai stakeholder, terutama tenaga ahli dalam aspek perencanaan dan perancangan wilayah yang dapat terintegrasi memberikan fungsi terbaik sebagaimana peranya kelak sebagai wajah Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, dipandang perlu membuka peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki expertise spesifik dan khusus, agar kelak IKN tidak hanya akan “memindahkan” permasalahan di Jakarta ke ibu kota baru.
Ketua Kelompok Kerja IKN Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Prasarana (PSP4) Prof Ir Sakti Adji Adisasmita, M.Si, M.Eng.Sc, Ph.D, IPU, ASEAN.Eng mengatakan hal tersebut saat menandatangani Nota Kesepahaman Kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada rangkaian Rapat Koordinasi Satuan Kerja di Lingkungan BBPJN Kaltim, Rabu-Kamis (5-6/4).
“Transportasi merupakan infrastruktur penopang utama pengembangan wilayah karena bukan sekadar kepentingan sebuah wilayah yang akan dibebankan pada sektor ini tetapi kepentingan antarwilayah. Transportasi ini lingkupnya sangat luas mulai dari yang bersifat intermoda, antarmoda hingga multimoda. Maka, banyak kajian yang perlu diperdalam untuk merencanakan jaringan dan sistem transportasi di kawasan IKN agar kelak memberikan tingkat pelayanan yang handal,” ujar Sakti melalui keterangan tertulis kepada Odiyaiwuu.com di Jakarta, Kamis (6/4).
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Dr Ir Junaidi, MT mengatakan, dalam penandatanganan MoU tersebut pembangunan IKN merupakan tanggung jawab bersama semua kalangan. Pada dasarnya, infrastruktur hadir ditujukan bagi para penerima manfaat, di mana semua elemen termasuk dalam unsur tersebut.
“Kita semua memiliki tanggung jawab dalam pembangunan IKN. Hanya saja yang membedakan, kita semua punya fungsi dan peran yang berbeda. karena MoU ini merupakan salah satu upaya kami untuk memunculkan sinergi antar pemangku kepentingan agar pandangan expert dapat lebih cepat kami serap dan juga pelaksanaan pembangunan IKN dapat dikoordinasikan secara lebih terbuka dan luas,” ujar Junaidi.
Dalam momentum penandatanganan MoU tersebut, hadir juga Tenaga Ahli Bidang Teknosain Pokja IKN Unhas Dr Ir Lucky Caroles, ST, MT, IPM yang juga Ketua Umum PSP4. Dalam agenda tersebut, Lucky mengemukakan sejumlah rencana ke depan terkait integrasi yang diprediksi akan ideal bagi IKN.
“Dalam pusat studi kami sudah melakukan beberapa kajian transportasi dari sisi laut, darat dan udara untuk dapat menemukan pola dan model yang ideal bagi IKN kelak. Di antaranya, kami melakukan kajian tentang terusan Sulawesi, integrasi transportasi IKN dan daerah penyangga serta multi-airport system untuk mendukung IKN. Semua kajian tersebut kami terbitkan dalam bentuk buku yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat,” kata Lucky.
Event penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Prof Dr Eng Adi Maulana, ST, M.Phil selaku Wakil Rektor IV Bidang Kemitraan, Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan Unhas dan berbagai personil di lingkungan kerja BBPJN Kalimantan Timur. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
