Oleh Ben Senang Galus
Pemerhati Papua, tinggal di Yogyakarta
JIKA kita meluangkan waktu membaca media cetak atau media sosial yang pasti pertama-tama kita menemukan berita buruk tentang Papua, yang pada akhirnya pembaca berkesimpulan tersendiri. Bahwa sudah sekian tahun pembangunan di Papua, sudah sekian pula tahun otsus, triliunan rupiah sudah dikucurkan, dan pemerintah silih berganti.
Namun, penderitaan rakyat tetap, le gouvernement passe, lamisere du peuple reste. Fakta di lapangan menunjukkan, daerah ini (baca: seluruh Papua) seperti jalan di tengah kelam malam. Pemda selalu membuka ruang wacana, namun aksi kurang. Meminjam frasa bahasa Inggris “no action talk only” alias nato.
Sudah saatnya Papua harus bangkit dari keterpurukannya. Sehingga kelak menjadi daerah yang disegani baik dari segi fisik maupun sosial. Salah satu satu upaya kita adalah bagaimana strategi membangun “brand” atau melakukan diplomasi atau promosi potensi Papua (ke negara-negara) agar para investor atau pengusaha dapat menanamkan modalnya di Papua.
Dengan catatan pemerintah daerah harus tahu karakter pengusaha. Sebab yang dicapai pengusaha adalah keuntungan, pengusaha bukan badan sosial, oleh sebab itu tugas pemerintah Papua adalah menciptakan iklim usaha yang kompetitif.
Ada tiga alasan yang selalu menjadi pertimbangan pengusaha dalam melakukan investasi. Pertama, keadaan politik dan keamanan yang stabil dan memberikan kepastian untuk berusaha. Kedua, birokrasi yang luwes dan proaktif, sehingga bisa melayani “keinginan” pengusaha tetapi dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, mampu memberikan iklim yang kondusif untuk berusaha.
Memperhatikan alur pikir pengusaha, maka pemerintah daerah Papua harus mengimbanginya dengan cara berpikir entrepreneurial. Pertama, mampu mengurangi masalah yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dipahami. Kedua, mampu meningkatkan rasa percaya diri orang lain atau bawahan ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks.
Ketiga, mengembangkan pemerintah daerah Papua ke arah “Papua incoporated”, maka perlu menciptakan kondisi “competitiveness strategy” serta perubahan paradigama manajemen pemerintah secepatnya.
Maka untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, perlu membangun citra good governance pada pemerintah daerah Papua, agar dapat melaksanakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Di antaranya adalah perlu memacu diri meningkatkan kapabilitasnya, yaitu kemampuan untuk melakukan dan mengembangkan tindakan kolektif secara efisien.
Dengan peningkatan kapabilitas maka pemerintah daerah Papua dapat melakukan perubahan yang berkesinambungan. Inilah yang harus dilakukan oleh pemda Papua untuk menciptakan economic opportunity melalui kebijakan-kebijakan yang probisnis.
Tidak ada cara yang lebih baik selain melakukan inovasi dalam tubuh Pemda Papua yang tidak hanya mencakup perubahan menuju “best practice” atau menyediakan informasi yang mudah diakses, tetapi yang lebih penting inovasi itu sendiri harus melembaga dalam pola pikir aparatnya dan benar-benar dipahami.
Inovasi ini dalam kerangka untuk membangun brand agar Pemda Papua memiliki perceived value yang unggul dibandingkan provinsi lainnya, paling tidak harus mencakup enam bidang seperti yang rekomendasikan oleh Donald F. Ketti dalam The Global Public Management Revolution (2004).
Pertama, productivity. Artinya, harus dapat menghasilkan lebih banyak pelayanan dengan memungut (pajak) lebih rendah. Ini akan meningkatkan daya saing. Kedua, marketization, yaitu harus dapat menggunakan market-style incentives untuk membasmi penyakit birokrasi pemerintah.
Ketiga, service oriented. Artinya, harus dapat mencari jalan bagaimana menjalin hubungan yang lebih baik dengan warganya. Keempat, decentralization, harus dapat mendorong jajarannya untuk melaksanakan program yang lebih responsif dan efektif.
Kelima, policy yaitu senantiasa meningkatkan kapasitasnya untuk merumuskan dan menjalankan kebijakkannya dengan benar. Keenam, accountability for result, senantiasa meningkatkan kemampuannya agar bisa mewujudkan apa yang dijanjikan.
Enam bidang yang direkomendasikan Donald F Ketti untuk membangun brand Papua yang bereputasi harus menjadi agenda utama gubernur. Dengan asumsi bahwa Pemda Papua harus menetapkan sekurang-kurangnya enam strategi percepatan pembangunan.
Pertama, menjadikan salah satu atau lebih sektor atau sesuai dengan potensi wilayah desa/kecamatan sebagai brand, dan tentunya mengembangkan kembali pembangunan sesuai dengan potensi wilayah seperti sediakala.
Kedua, peningkatan kualitas SDM birokasi yang cerdas agar produktivitasnya meningkat dengan cara mengikuti pelatihan atau pendidikan berlanjut (memilih pegawai yang berbakat/bertalenta).
Ketiga, membuka akses pemasaran dan distribusi produk-produk ke seluruh penjuru baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Keempat, membangun infrastruktur, pasar terbuka di daerah perbatasan dengan Negara Timor Leste. Kelima, membangun jaringan investasi dengan negara lain seperti Australia, New Zealand, dan Timor Leste.
Keenam, membuka jaringan penerbangan langsung dengan atau pelabuhan bongkar muat barang, ke negara-negara tetangga tersebut, Ketujuh, melakukan inovasi produk unggulan Papua, yang berbasis pada kebutuhan pasar.
Entrepreneural government
Oleh karena itu agenda pembangunan Pemda Papua ke depan diarahkan memfasilitasi infrastruktur guna memacu kinerja apa yang menjadi brand Pemda Papua agar secara nyata mampu menjadi penggerak utama ekonomi Papua. Ini adalah bagian dari apa yang disebut accountability for result.
Dalam entrepreneural government yang menjadi pilihan, pengukuran kinerja menjadi prioritas utama agar manajemen program percepatan pembangunan dapat terukur secara jelas. Pengukuran kinerja akan menjadikan perangkat Pemda Papua lebih menjadi fokus dalam mencapai kinerjanya.
Pemerintah wirausaha (entrepreneural government) mengedepankan mutual trust and commitment antara Pemda Papua dengan masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukan hadirnya sistem informasi dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Dari sini etika dan moral aparatur di lingkungan pemda yang berlandaskan pada komitmen nilai bersih, transparan dan profesional bisa ditegakkan. Dengan menjunjung tinggi nilai bersih, transparan dan profesional maka diharapkan akan mampu memberikan pelayanan publik yang prima.
Mewujudkan Pemda Papua wirausaha bukanlah karya pemda semata, masyarakat juga harus berpartisipasi. Pemerintah wirausaha itu sendiri bukan tujuan tetapi sarana untuk lebih memahami aspirasai, keinginan, kehendak dan cita-cita warga masyarakat dan memerlukan kesinambungan dari pemerintah yang sekarang dengan pemerintah berikutnya.
Pemda Papua wirausaha yang berhasil akan menghasilkan suatu brand. Dengan memiliki brand yang bereputasi baik, pemda akan lebih siap melakukan kompetisi, utamanya dalam menarik investasi.
Tuntutan dunia usaha terhadap pelayanan Pemda Papua semakin meningkat, tidak ada satupun aparat yang mampu secara sendirian memenuhi pelayanan yang sesuai dengan keinginan dunia usaha. Aliansi adalah suatu kebutuhan bagi Pemda Papua sekarang ini. Aliansi antarprovinsi se-Papua atau dengan negara tetangga adalah untuk memacu sektor jasa.
Dalam pandangan school of commodity hal yang utama dalam pemasaran adalah pergerakan yang cepat dari produsen ke konsumen, siapa yang unggul dalam logistik dan distribusi adalah yang akan unggul dalam bersaing. Peran Pemda Papua dalam membantu kegiatan ekonomi terutama pemasaran adalah menyediakan infrastruktur untuk memperlancar arus barang.
Infrastruktur memang kebutuhan pokok dalam kegiatan ekonomi, tetapi ada yang lebih penting yaitu branding. Pemda Papua perlu membangun brand atau merk bagi daerah yang di antaranya berupa reputasi untuk meningkatkan daya saing.
Brand, jaringan, dan data base adalah intangible asset yang mampu mencakup skill individual atau kelompok/masyarakat yang terkoordinasikan juga menjadi sumber keunggulan bersaing, di antaranya unsur pembentuk daya saing itu adalah (i) perekonomian; (ii) keterbukaan; (iii) sistem keuangan; (iv) infrastruktur; (v) ilmu pengetahuan dan teknologi; (vi) governance dan kebijakan; dan (vii) manajemen mikroekonomi.
Sejalan dengan itu, maka langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemda Papua saat ini dan ke depan adalah dengan menetapkan berbagai kebijakan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat secara demokratis, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Perubahan-perubahan tersebut lebih mengarah pada perubahan paradigma manajemen pemda Papua.
Perubahan pardigma manajemen, pada gilirannya akan berakibat pada semua aspek kehidupan bermasyarakat. Perubahan paradigma manajemen sebagai berikut. Pertama, dari orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara ke arah orientasi pasar (market). Kedua, dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian ke arah orientasi egalitarian dan demokrasi.
Ketiga, dari orientasi manajemen pemerintahan yang menekankan pada batas-batas dan aturan yang berlaku untuk satu negara sendiri ke arah boundaryless organization. Keempat, dari birokrasi manual menjadi birokrasi serba teknologi. Kelima, dari kurang percaya kepada masyarakat menjadi kepercayaan yang tinggi pada masyarakat (Mifta Toha ; 1999).
Jika Pemda Papua ingin mengembangkan “Papua Incoporated” dan bisnis dengan cara demokratis, maka yang perlu dibangun dalam masyarakat adalah modal sosialnya atau competitiveness strategy, yaitu dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai keutamaan sosial yang tentunya tidak mudah.
Maka dua cara berikut harus ditempuh. Pertama, dengan membangun prasarana hukum, misalnya dengan menegakkan asas-asas prudentialitas perusahaan. Proses bisnis harus dijalankan melalui rambu-rambu hukum. Kedua, dengan menegakkan administrasi dan etika bisnis (business administration) yang proper dan yang penting ditaati, maka dengan cara demikian sebenarnya kita dapat membangun kembali citra Papua untuk menarik investasi lebih banyak lagi.
