TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Jumat (24/3) menggelar rapat bersama sejumlah dinas dan badan terkait, baik di Papua Tengah maupun di Kabupaten Mimika serta Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Ruang Rapat Swissbell Hotel Timika, Papua Tengah.
“Saya mengapresiasi Penjabat Gubernur Papua Tengah Ibu Dr Ribka Haluk yang telah menginisiasi pertemuan ini. Kami berharap agar pertemuan berikutnya dihadiri oleh pihak manajemen PT Freeport Indonesia. Pertemuan ini sangat penting mendengar langsung pengaduan masyarakat terdampak limbah atau tailing aktivitas PT Freeport Indonesia yang dialami warga di wilayah pesisir Mimika,” ujar anggota DPR Papua John NR Gobai kepada Odiyaiwuu.com dari Timika, Mimika, Papua Tengah, Jumat (24/3).
Menurut John, rapat yang dipimpin Asisten III Sekretariat Daerah Papua Tengah Elisabeth Tsenawatme, mendengar langsung sejumlah keluhan dan permintaan masyarakat yang terdampak tailing aktivitas tambang Freeport Indonesia, raksasa tambang dunia yang beroperasi di Mimika. Misalnya, warga meminta agar digelar pertemuan susulan yang harus dihadiri manajemen Freeport Indonesia.
“Freeport harus membayar kompensasi kerugian masyarakat. Selain itu, warga meminta pemerintah dan Freeport Indonesia harus membangun rumah singgah, menyediakan kapal keruk material tailing untuk masyarakat tiga distrik yaitu Distrik Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh. Warga juga meminta agar dirumuskan kembali langkah-langkah pemanfaatan tailing agar masyarakat aman dan lingkungan tak tercemar,” lanjut John.
Pertemuan tersebut dihadiri juga pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Tengah, Pelaksana Tugas Sekda Mimika Petrus Yumte, SH, anggota DPR Papua Mathea Mameyao, Kepala Dinas ESDM Papua Tengah Frits J Boray, dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Tengah Yan Pugu serta perwakilan masyarakat Distrik Agimuga, Jita, dan Mimika Timur Jauh, Mimika. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
