Dogiyai Raih UHC Award 2023: Diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Penjabat Bupati Petrus Agapa - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan

Dogiyai Raih UHC Award 2023: Diserahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Penjabat Bupati Petrus Agapa

Penjabat Bupati Kabupaten Dogiyai Drs Petrus Agapa, M.Si saat menerima UHC Award 2023 bersama 22 perwakilan provinsi serta 334 kabupaten dan kota seluruh Indonesia penerima penghargaan serupa di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3). UHC Award 2023 diberikan sebagai wujud nyata dan komitmen pemda dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi masyarakat. Foto: Istimewa

Loading

JAKARTA, ODIYAIWUU.com — Sebanyak 22 Provinsi serta 334 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia meraih Universal Health Coverage atau UHC Award tahun 2023. Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah juga meraih UHC Award 2023. Penganugerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Prof Dr KH Ma’ruf Amin di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3).

Penjabat Bupati Kabupaten Dogiyai Drs Petrus Agapa, M.Si mengaku, pada Rabu (14/3) 22 provinsi serta 334 kabupaten dan kota seluruh Indonesia menerima Universal Health Coverage atau UHC Award sebagai wujud nyata dan komitmen pemda dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi masyarakat.

“Pemerintah Daerah Dogiyai juga meraih UHC Award 2023. Saya mewakili Pemda Dogiyai, hadir untuk menerima penghargaan ini. Saya merasa bangga, Pemda Dogiyai menerima penghargaan tersebut dari pemerintah pusat dan langsung diserahkan Wakil Presiden Bapak Prof Dr KH Ma’ruf Amin,” ujar Agapa kepada Odiyaiwuu.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (15/3).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan saat menyerahkan UHC Award 2023 mengapresiasi kerja keras dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Salah satu poin Instruksi Presiden kepada para Gubernur serta Bupati dan Walikota seluruh Indonesia yaitu mendorong target 98 persen penduduk terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS tahun 2024. Pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah.

“Saya minta pemerintah daerah mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan ke BPJS Kesehatan, antara lain para penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar,” ujar Ma’ruf Amin di hadapan para Gubernur, Bupati dan Walikota saat berlangsung prosesi penyerahan UHC Award 2023 di Balai Sudirman, Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Ma’ruf Amin, dari aspek sarana dan prasarana, pihaknya juga meminta seluruh pimpinan daerah secara aktif memantau upaya peningkatan kualitas mutu layanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berdaya saing serta penganggaran biaya untuk pembayaran iuran tepat waktu.

Ma’ruf Amin juga mengatakan, hingga 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam kesempatan tersebut juga mengatakan, BPJS Kesehatan melakukan berbagai advokasi kepada pemerintah daerah agar seluruh penduduk dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS.

Namun, Ghufron menegaskan, tercapainya predikat UHC juga harus memastikan setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu,

“Penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal didukung pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan,” ujar Ghufron.

Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga sudah menunaikan tugasnya selama hampir 10 tahun dengan baik. Buktinya, kepuasan peserta semakin meningkat, kondisi dana jaminan sosial (DJS) kesehatan bagus, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas Kesehatan. Bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cash flow rumah sakit.

Program JKN-KIS telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan memperoleh penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).

Selain itu, ujar Ghufron, dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan juga meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan tahun 2022.

Kehadiran Program JKN-KIS, kata Ghufron, tidak hanya dirasakan manfaatnya dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun juga telah melindungi dan menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

“Untuk itu kami mendorong pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan,” kata Ghufron lebih jauh. (Ansel Deri, Donatus Mote/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :