TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Pemerintahan Presiden H. Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin didesak menghentikan pola pendekatan keamanan, security approach yang melibatkan TNI maupun Polri dalam menangani berbagai konflik kekerasan yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Papua.
Desakan itu urgen mengingat jika negara di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin masih mau memandang dan mengakui Papua sebagai bagian dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan keamanan kian membuat masyarakat sipil bumi Cenderawasih mengalami penderitaan dan trauma berkepanjangan serta merasa tidak dilindungi negara melalui aparat keamanan.
“Bila Indonesia masih mau mengakui Papua bagian dari NKRI, maka hentikan pendekatan keamanan dan mengubah dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan, humanism and prosperity approach,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Santa Theresia Timika Mersi Sundung kepada Odiyaiwuu.com dari Timika, Papua Tengah, Selasa (1/3).
Mersis menyebut, saat ini Papua sedang tidak baik-baik saja. Nyaris setiap tahun Papua memanen korban nyawa manusia tak berdosa akibat konflik kekerasan yang melibatkan tak hanya warga dengan aparat keamanan tetapi juga aparat dan apparat dengan kelompok sipil bersenjata.
“Mata semua anak bangsa sudah tahu, Papua merupakan wilayah bertabur konflik. Karena itu, lebih diperlukan pendekatan humanis dan kesejahteraan guna mencegah konflik. Pendekatan keamanan selalu berpotensi mengorbankan tak hanya warga sipil tetapi juga aparat keamanan,” lanjut Mersis, sarjana Manajemen Keuangan lulusan STIE Jambatan Bulan Timika, Papua Tengah.
Penanganan konflik yang terjadi di Papua, ujar Mersis, kerap berujung warga sipil dilumpuhkan bahkan ditembak mati. Padahal, tugas dan tanggung jawab aparat adalah menjaga dan melindungi warga, bukan menembak karena melanggar hak-hak asasi manusia (HAM).
Selain itu, menurut Mersis, mencermati berbagai konflik yang berujung terjadinya pelanggaran HAM di Papua selama ini, PMKRI Santa Theresia Timika meminta pemerintah bertanggung jawab menyelesaikannya. Nyawa warga sipil Papua jangan dianggap murah yang selalu bisa dibayar dengan uang setiap kali ada korban yang jatuh.
“Kami berpandangan hal tersebut bukan solusi konkrit pemerintah. Masyarakat Papua berhak hidup damai dan sejahtera di atas tanah mereka sendiri dan harus dijamin negara. Kami mendesak Presiden segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua selama ini,” katanya.
Selain itu, PMKRI Santa Theresia Timika mendesak pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) Republik Indonesia untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan di Wamena, kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (23/2) lalu.
“Kami juga mendesak puncuk pimpinan TNI maupun Polri untuk melakukan evaluasi masing-masing anggotanya yang bertugas menjaga keamanan di kota Wamena beberapa waktu lalu yang berbuntut 10 warga meninggal,” kata Mersis. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)
