Hak-hak ASN Provinsi Papua Tengah dari Mimika Masih Dibayar Pemerintah Kabupaten Mimika - Odiyaiwuu.com | Membahagiakan Kehidupan
DAERAH  

Hak-hak ASN Provinsi Papua Tengah dari Mimika Masih Dibayar Pemerintah Kabupaten Mimika

Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika Ananias Faot. Foto: Istimewa

Loading

TIMIKA, ODIYAIWUU.com — Hingga saat ini, hak-hak 19 aparatur sipil negara (ASN) dari Kabupaten Mimika yang diplot ke Provinsi Papua Tengah masih dibayar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Sejak dibuka formasi seleksi guna memenuhi kuota 100 ASN ke Provinsi Papua Tengah, Pemkab Mimika mengirim 19 orang ASN.

“Sejak awal alokasi ASN dari Mimika ke Papua Tengah 100 orang. Setelah mendaftar untuk mengikuti seleksi, sebagian mengundurkan diri dan tinggal 19 ASN dan saat ini sudah final dan sedang bekerja di Papua Tengah. Namun, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum mengalokasikan hak-hak 19 ASN itu sehingga masih dibayar di Mimika,” ujar Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mimika Ananias Faot kepada Odiyaiwuu.com dari Timika, Minggu (19/2).

Menurut Ananias, sejak awal sesuai petunjuk Pelaksana Tugas Bupati Mimika Johannes Rettob, Pemkab Mimika membuka peluang seleksi ASN yang berminat bekerja di Papua Tengah. Kuota tersebut terbuka bagi ASN setelah mengikuti seleksi sekaligus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Sesuai surat edaran Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah, teman-teman ASN asal Mimika tetap menjalankan tugas-tugas di Papua Tengah. Base-nya di Nabire tetapi hak-hak mereka masih dibayar di kabupaten asal, Mimika,” ujar Ananias lebih lanjut.

Saat ini, ujar Ananias, ada tiga ASN Mimika yang menduduki pos eselon 2. Mereka adalah sebagai Pelaksana Tugas Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Drs Ausilius You, S.Pd, MM, MH; Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Elisabeth Cenawatin; dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Syahrial.

“Jadi, saat ini mereka sudah menjalankan tugas dengan baik membantu Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah melayani pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun, hak-hak mereka sebagai ASN masih di Mimika. Kalau prosesnya sudah beres, maka hak-hak mereka akan dibayar pihak provinsi,” kata Ananias menambahkan.

Pelaksana Tugas Bupati Mimika Johannes Rettob sebelumnya mengeluarkan surat edaran terkait pengalihan status ASN ke Papua Tengah. Surat edaran tersebut menindaklanjuti Penetapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Surat Menteri Dalam Negeri RI Tanggal 14 Juli 2022 tentang Kunjungan Persiapan Peresmian Provinsi Papua Tengah serta hasil pertemuan dengan Tim Kementerian Dalam Negeri bersama para Sekda kabupaten seluruh Papua Tengah tanggal 23 Juli 2022 terkait pengalihan status ASN kabupaten menjadi ASN Pemprov PapuaTengah.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan, ada sejumlah poin. Pertama, bahwa dalam kunjungan dimaksud pemerintah kabupaten yang menjadi bagian dari Pemprov Papua Tengah agar menyiapkan data dan dokumen pengalihan status ASN. Kedua, bahwa pengalihan status ASN dari Pemkab Mimika ke Provinsi Papua Tengah.

Kriteria yang disampaikan di dalam surat edaran yakni, pertama, diperuntukkan bagi seluruh ASN kecuali tenaga fungsional kesehatan dan tenaga fungsional pendidikan. Kedua, Pemkab Mimika diberikan formasi sebanyak 100 personil yang terdiri dari 80 persen orang asli Papua dan 20 persen non orang asli Papua. (Ansel Deri/Odiyaiwuu.com)

Tinggalkan Komentar Anda :